Biro Kesra Kaltim ‘Audit’ Keliling SKPD, Ada Apa Yok?

Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) sedang sibuk menyambangi satu per satu SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim. Apa ada masalah serius?

Bukan, bukan. ‘Audit’ keliling yang dilakukan Biro Kesra adalah untuk ‘ngobrol’ dan duduk bareng dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Terkait pencapaian indikator kinerja kunci. Sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023.

Nah, untuk mengetahui sejauh mana progres tiap SKPD dalam mewujudkan misi-misi kerja pemprov di bawah kepemimpinan Isran-Hadi. Biro Kesra pun melakukan rapat evaluasi pendalaman pelaksanaan kebijakan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kunci dalam RPJMD.

Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Andi Muhammad Ishak mengatakan, tahun 2023 merupakan tahun terakhir periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan dalam capaian kinerja RPJMD di satu tahun yang tersisa.

“Kami bukan bermaksud menjadi evaluator (penilai). Justru kami ingin membantu apa kendala Perangkat Daerah (PD) dalam pencapaian kinerja. Jadi SKPD jangan merasa sendiri, karena kita bekerja bersama,” kata Andi Muhammad Ishak saat memimpin rapat evaluasi bersama SKPD, di Ruang Tenguyun Lantai IV Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (6/10/2022).

Rapat evaluasi dilakukan secara bergilir kepada masing-masing Perangkat Daerah. Salah satunya, bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim membahas indikator kinerja pembangunan daerah bidang non Pelayanan Dasar Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Adapun Perwakilan Diskominfo Kaltim dihadiri oleh Kepala Sub Bagian Umum, Agus Priyanto dan Kasi Pengelolaan E-Government Bambang Kukilo Argo Suryo.

Dalam pemaparannya, Bambang Kukilo menjelaskan perlunya koordinasi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Kaltim.

Tim Koordinasi SPBE yang telah dibentuk, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi (sekda), Biro Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) juga diharapkan dapat menjalankan perannya dengan optimal.

“Pada dasarnya SPBE ini melibatkan seluruh unsur pemerintahan. Bukan Diskominfo saja. Karena ini terkait tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik,” jelas Bambang Kukilo yang akrab disapa Kiki.

Ranah Diskominfo kata dia, hanya sebatas pada pengelolaan IT, infrastruktur penyedia aplikasi, dan keamanan informasi.

Namun, demikian sebagai leading sector penerapan SPBE dalam RPJMD Kaltim Tahun 2019-2023, Dikominfo tetap menjalankan indikator capaian kinerja sesuai tugas dan fungsinya. (DRA)

ADV DISKOMINFO KALTIM