Akan Terapkan Transportasi Umum BRT Tahun Depan, Dishub Samarinda Belajar ke Aceh

Batalnya bus listrik di Samarinda tak membuat Dishub menyudahi rencana penerapan angkutan massal modern. Sistem BRT lalu dimatangkan dengan belajar ke Aceh sebelum menerapkannya tahun depan.

Sejak 2023 lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda pengin mengadakan transportasi angkutan massal berkonsep Bus Rapid Transit (BRT). Seperti yang sudah diterapkan di Jakarta,  Banjarmasin, dan Yogjakarta.

Bus-bus itu nantinya akan beroperasi di 7 trayek (jurusan). Terhubung melalui halte sebagai lokasi pemberhentian di beberapa titik di Samarinda. Namun bus akan beroperasi tanpa jalur sendiri seperti Trans Jakarta. Melainkan menggunakan jalan umum bersama kendaraan lainnya.

Rencana awalnya akan menggunakan bus listrik. Namun dibatalkan, karena tidak cocok dengan medan jalan di Samarinda. Sehingga kemudian beralih ke bus konvensional dan angkot sebagai penunjang.

Ide itu bakal rencananya terealisasi pada tahun 2024 ini. Namun karena satu dan lain hal, belum berjalan juga. Termasuk masih berkutat dengan konsep. Karena penerapan ini tidak mudah dan penuh pertimbangan.

Dishub Samarinda Belajar ke Aceh

Sampai Dishub Samarinda belajar ke beberapa kota di Indonesia yang telah sukses menerapkan BRT. Satu di antaranya Banda Aceh. Yang diketahui terbaik dalam penerapan BRT dengan bantuan anggaran APBN.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengaku, setelah belajar dari beberapa daerah, saat ini konsep BRT di Samarinda sudah matang. Tinggal minta persetujuan wali kota dan bagian anggaran.

“Iya sudah matang, tinggal minta persetujuan Pak Wali. Mungkin tahun depan baru bisa diterapkan,” katanya di Kantor Dishub Senin 6 Mei 2024.

Sistem Pengelolaan BRT Samarinda

Sebelumnya Manalu memiliki 3 opsi pengelolaan BRT. Pertama sewa kelola, dikelola oleh pemkot dalam hal ini Dishub. Kedua melalui Perusda atau BUMD. Lalu yang ketiga beli layanan, seperti yang sudah diterapkan secara nasional.

Kini Manalu memutuskan akan menggunakan opsi beli layanan. Akan ada pihak ketiga yang menjadi operator. Sementara Dishub bekerja sebagai regulator yang mengawasi. Ini juga akan menghemat biaya, tidak perlu beli dan merawat bus sendiri.

Karena Bus Listrik batal, Dishub bakal menggunakan bus konvensional berukuran 3/4 atau disebut medium bus dengan kapasitas 35 kursi. Dilengkapi AC, CCTV, dan ramah disabilitas. Ada juga tempat iklan sebagai sumber pendanaan.

“Jadi dikelola pihak ketiga yang punya KBLI. CCTV nanti mengawasi perilaku sopir dan kapasitas penumpang. Anggaran beli layanan disiapkan pemkot dari tahun ke tahun,” tambahnya.

Manfaatkan Halte yang Ada

Pemkot tak akan membangun halte baru. Mereka memilih memanfaatkan halte yang sudah ada. Lalu menambahkan rambu pemberhentian bus di beberapa titik yang ditetapkan sebagai halte tambahan.

Manalu mengaku sudah pernah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Namun karena bantuan pendanaan APBN untuk transportasi massal di beberapa daerah belum maksimal, maka belum dibuka bantuan baru.

Sehingga Pemkot Samarinda harus mengusahakan pengadaan transportasi massal angkutan umum BRT dengan pendanaan daerah. Juga dengan anggaran yang tidak sedikit.

“Komunikasi dengan Pusat masuh terus jalan.”

Meski anggaran yang dibutuhkan besar. Namun ini merupakan pelayanan kepada masyarakat agar mau beralih ke angkutan umum. Namun jika load faktor atau keterisian penumpang baik, bisa balik modal.

Dampak Penerapan BRT di Samarinda

Dengan penerapan transportasi massal angkutan umum BRT ini akan berdampak besar pada berbagai aspek. Mulai dari mengubah kebiasaan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.

Lalu membantu para siswa dan mahasiswa untuk mobilitas ke sekolah dan kampus. Terutama yang tak punya kendaraan pribadi. Apalagi direncanakan angkutan massal BRT ini gratis untuk layanan masyarakat.

“Membantu masyarakat juga. Kalau kita berhitung sekitar 20-30 persen keuangan masyarakat itu untuk transportasi, sehingga BRT bisa mengurangi.”

Selain itu akan berdampak baik pada kadar udara di Ibu Kota Kaltim. Polusi akan menurun. Hingga mengurangi dampak dari efek rumah kaca. Juga mengurangi kemacetan. Sehingga penerapan BRT ini sangat diperlukan.

3 Opsi Penerapan BRT Samarinda

Karena anggarannya besar. Dinas Perhubungan memberikan 3 opsi penerapan BRT berdasarkan anggaran. Karena jika diterapkan sekaligus secara keseluruhan, anggarannya fantastis.

Opsi penerapan pertama, 2 trayek dengan anggaran Rp25 sampai Rp30 miliar. Opsi kedua 4 trayek, dengan anggaran Rp50 miliar. Lalu 7 trayek penuh dengan anggaran Rp110 miliar.

“Nanti pihak ketiganya kami lelang dengan KBLI yang sesuai, bisa juga e-katalog LPSE. Ini tingga menunggu persetujuan Pak Wali mau yang mana,” pungkasnya. (ens/dra)