Aliran Dana Rp10 Miliar Masuk Kas Perumda Varia Niaga, Komisi II DPRD Samarinda Bakal Telusuri

Alokasi anggaran tambahan sebesar Rp10 miliar pada tahun 2024 untuk Perumda Varia Niaga belakangan menjadi sorotan berbagai pihak. Komisi II DPRD Samarinda janji telusuri hingga tuntas.

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perumda Varia Niaga diluncurkan dengan tujuan memastikan pasokan kebutuhan primer di Kota Tepian terpenuhi dengan harga stabil.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menyampaikan bahwa berdasarkan laporan keuangan yang diperoleh, Perumda Varia Niaga diketahui menerima alokasi anggaran tambahan sebesar Rp10 Miliar dari Pemkot Samarinda.

“Tujuan dari penyertaan modal tersebut adalah untuk menunjang kinerja Pemkot Samarinda, terutama dalam bidang ekonomi. Saya melihat laporan keuangan dan menemukan adanya penyertaan modal pada Varia Niaga pada tahun 2024, sebesar Rp10 miliar,” paparnya kepada awak media.

Hal ini disampaikan Iswandi, usai melakukan rapat bersama para mitra kerja untuk mengecek rancangan anggaran tahun ini. Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan itu menyebut hal ini telah menjadi perhatian utama bagi pihaknya.

“Selama ini kita sudah mengkaji dan menelusuri, tidak ada anggaran atau penyertaan modal terhadap Perumda Varia Niaga. Ini yang menjadi perhatian kami di Komisi II.”

Lebih lanjut, Iswandi juga menjelaskan bahwa pihaknya akan menilai penggunaan modal tersebut dengan mempelajari laporan keuangan yang telah diserahkan. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurutnya, laporan keuangan tersebut akan menunjukkan waktu pencairan anggaran, tujuan penggunaannya, serta kondisi arus kas dan neraca laba-rugi Varia Niaga.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan secara optimal dan tidak disalahgunakan. Dari laporan keuangan yang ada, kita bisa melihat bagaimana pengelolaan anggaran tersebut, apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak,” jelasnya.

Langkah ini penting kata Iswandi, agar alokasi dana dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. (nkh/sty)