Anggaran Pendidikan Kaltim 2023 Capai Rp3 Triliun, Serapan Tak Maksimal Masih Jadi Persoalan

Dari tahun ke tahun, anggaran pendidikan Kaltim selalu meningkat. Namun berbanding terbalik dengan realisasi serapan anggaran programya. Pemprov diminta untuk lebih maksimal.

Pendidikan harus menjadi prioritas untuk kemajuan daerah khususnya Kaltim. Pendidikan juga menjadi satu diantara penunjang untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Guna menjadi tolak ukur pembangunan suatu daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin mengungkapkan. Jika anggaran pendidikan di Kaltim dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Pemprov dan DPRD Kaltim selalu berkomitmen untuk melaksanakan Mandatory Spending sebesar 20 persen. Terbukti, pada periode tahun 2018 hingga 2021 anggarannya selalu meningkat.

“Tahun 2023 ini, sekitar hampir Rp3 triliun anggaran dikucurkan untuk pendidikan, itu melampaui dari 20 persennya,” ujarnya baru-baru ini.

Ditengah kenaikan anggaran saban tahun, dewan menilai masih ada kelemahan. Pemprov dianggap masih belum bisa memaksimalkan anggaran. Ia pun meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim meningkatkan kinerjanya. Agar mampi merealisasikan anggaran dengan maksimal.

“Ini yang kita sayangkan sebenarnya, realisasi Mandatory Spending sebesar 20 persen tidak begitu maksimal.”

“Dari tahun ke tahun, hanya 2018 yang cukup tinggi. Kita harapkan anggaran terhadap pendidikan ini digunakan dengan sebaik mungkin. Agar tidak ada silpa,” sambungnya.

Salehuddin puj memberikan satu contohnya. Yaitu SMA Negeri 3 Balikpapan. Yang harusnya butuh perbaikan untuk menjaga agar tidak terjadi longsor dan segala macam. Namun itu tidak terlaksana, karena kendalanya ada di Disdikbud. Mereka tidak dapat merealisasikan.

“Itu hanya contoh kecil. Kedepannya jangan ada langkah untuk memperlambat proses realisasi program pendidikan,” katanya.

Masalah seperti ini berdampak pada realiasi program pendidikan yang telah dianggarkan. Nyatanya, Pemprov Kaltim sebagai pelaksana hanya mampu sekitar 16 persen bagi sektor pendidikan diselesaikan, jauh dari target realisasi 20 persen.

Hal ini harus menjadi perhatian serius untuk diselesaikan. Karena bicara pendidikan, bicara generasi yang akan datang.

“5 sampai 10 tahun kedepan, kita sudah pasti harus melakukan regenerasi untuk melanjutkan pembangunan di daerah kita. Tapi kalau realisasi program pendidikan masih kurang maksimal, ini menjadi catatan penting,” pungkasnya. (*/sgt/am)