SEPUTAR KALTIM
“Awas, Pejabat yang Hapus Tenaga Honorer Bisa Kena Tuah”

Isran Noor yang selama menjabat sebagai gubernur Kaltim. Menjadi kepala daerah yang paling ngotot memperjuangkan honorer. Mewanti-wanti jangan sampai ada pejabat yang menghapus honorer, kalau tidak mau ketulahan.
Mantan Gubernur Kaltim Isran Noor tak segan-segan memasang badan demi menolak rencana penghapusan tenaga honorer. Ia bahkan mendorong agar tenaga honorer dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Protes Isran ini direspons jajaran pusat hingga rencana penghapusan honorer tersebut ditunda atau dibatalkan.
Meskipun tidak lagi menjabat, Isran mengaku akan terus berkomitmen memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer di Kaltim.
“Kalau ada yang berniat menghapus hati-hati busung (kena tuah),” sindirnya, Rabu 4 Oktober 2024 di Plenary Hall Sempaja, Samarinda.
Lebih lanjut, Isran Noor yakin bahwa honorer dan PPPK ini tidak akan dihapus. Karena jika itu terjadi, akan ada empat juta lebih tenaga honorer di Kaltim yang bergantung pada bayaran negara. “(semoga) Tidak ada honorer yang dihapus,” tuturnya.
Perdebatan soal tenaga honorer ini mengarah pada isu pekerjaan yang tidak produktif karena sering ditemukan nongkrong di luar kantor. (dmy/gdc/fth)


-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Cap Go Meh Art and Culture Festival: Ada Bazar Makanan Vegetarian hingga Panggung Kesenian
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Pengunjung Perpustakaan Kota Samarinda Meningkat, Kini Buka hingga Malam Hari
-
HIBURAN5 hari yang lalu
Tiba-Tiba Sparring Vol.3 Hadir Lebih Meriah, 20 Fighter Amatir dan Profesional Siap Tanding
-
SAMARINDA2 hari yang lalu
Edu Park Samarinda: Belum Rampung, Tetap Jadi Favorit Anak-Anak
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Anggaran Pendidikan Kena Pangkas, Guru Besar Unmul: Harus Pilah Prioritas
-
BERITA3 hari yang lalu
Siapkan Akhir Pekanmu, Ada Parade Jet Ski di Teras Samarinda!
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Jalan Sehat HUT Kota Samarinda: Tiket Umroh dan 10 Ribu Porsi Makan Gratis Menanti
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Gas Melon Langka, DPRD Samarinda Desak Distribusi Langsung ke RT