KUBAR

Bantuan Keuangan Provinsi di Kutai Barat Rp33,9 Miliar, Realisasi Fisik Sudah 74,9 Persen

Diterbitkan

8 bulan yang lalu

pada

29 Oktober 2024

Oleh

Redaksi 2

Amon selaku kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Kutai Barat. (Portal Kaltim)

Bankeu Provinsi Kaltim untuk Kutai Barat tahun ini mencapai Rp33,9 miliar. Dari angka tersebut realisasi fisik baru mencapai 74,9 persen. Untuk beragam pembangunan fisik.

Pemprov Kaltim melakukan evaluasi Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada kabupaten/kota. Melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Radalok) Bantuan Keuangan Triwulan III (Bankeu TW III) Provinsi Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh Biro Administrasi Pembangunan, pekan lalu.

Rapat ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan operasional bantuan keuangan provinsi bagi daerah-daerah di Kalimantan Timur, salah satunya di Kutai Barat.

Kabag Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, Erwin Dharmawan, memimpin pertemuan yang dihadiri berbagai perwakilan pemerintah daerah. Satu-satu kabupaten/kota dilakukan evaluasi atas kinerja Bankeu provinsi.

Dalam rapat tersebut, terungkap pagu anggaran untuk Kutai Barat yakni sebesar Rp33,933,450215 atau Rp33,9 miliar.

Dari jumlah tersebut, realisasi fisik dan keuangan hingga tanggal 26 Oktober 2024 menunjukkan perkembangan yang beragam.

Berdasarkan data, realisasi fisik baru mencapai 74,90 persen. Sedangkan untuk realisasi keuangan mencapai 60,56 persen. dibandingkan dengan target fisik 65,87 persen dan keuangan 52,99 persen.

Kendati demikian, ditargetkan untuk triwulan IV ditetapkan dengan realisasi fisik 100 persen dan keuangan 95 persen.

“Kami akan tetap berusaha mencapai target yang ditentukan.”

“Melalui rapat ini, kami berkomitmen untuk terus memantau dan mendukung setiap program yang telah direncanakan,” ungkap Amon selaku kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Kutai Barat.

Rapat ini diakhiri dengan harapan semua pihak dapat meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan bantuan keuangan.

Bantuan keuangan provinsi ke kabupaten kota diketahui untuk membantu pembangunan secara umum dan khusus, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan dan perekonomian daerah, khususnya desa. Agar pembangunan daerah dapat merata. (portalkaltim/am)

Ikuti Berita lainnya di