Bawaslu Kaltim Semangat Sambut Pilkada Serentak 2024

Setelah libur lebaran, saatnya Bawaslu Kaltim bersiap menyongsong Pilkada serentak 2024 dengan meningkatkan semangat dan solidaritas.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) menyambut semangat baru usai libur Lebaran dengan bersiap menyongsong gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Kami mengajak seluruh jajaran untuk meningkatkan solidaritas dan kekompakan demi menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman,” ungkap Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto di Samarinda, Selasa.

Pada apel perdana usai cuti Lebaran, Hari menyampaikan beberapa hal kepada jajarannya, di antaranya setelah libur Lebaran ini, seluruh jajaran Bawaslu Kaltim harus tetap fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada, khususnya dalam menyelesaikan Penanganan Hasil Perselisihan Perhitungan Suara (PHPU).

Tak lupa ia berpesan mempersiapkan tahapan Pilkada selanjutnya. Ia pula menekankan pentingnya semangat baru dalam menghadapi tugas-tugas tersebut.

Apel pagi ini merupakan salah satu upaya Bawaslu Kaltim untuk meningkatkan semangat dan motivasi para pegawainya dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan pemilu mempersiapkan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada 27 November 2024.

“Dengan semangat baru dan kekompakan yang solid, Bawaslu Kaltim optimistis dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya,” seru Hari.

Sampai saat ini, Bawaslu Kaltim tengah mempersiapkan pengawasan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak di wilayah tersebut.

“Bawaslu Kaltim telah melakukan berbagai persiapan, baik dari sisi personel, sarana, maupun metode pengawasan. Ia mengatakan, para petugas pengawas yang ada saat ini sudah berpengalaman dalam mengikuti proses pemilu sebelumnya,” kata Hari beberapa waktu lalu.

Salah satu evaluasi yang dilakukan Bawaslu Kaltim untuk menyiapkan penguatan pengawasan adalah terkait dengan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa titik yang dianggap bermasalah.

Hari menjelaskan, PSU merupakan cara untuk menjaga proses pemungutan dan penghitungan suara agar tidak terjadi manipulasi data di kemudian hari. (rw)