SEPUTAR KALTIM
Siap Awasi PSU di Kukar dan Mahulu, Bawaslu Kaltim Waspadai Netralitas Pejabat dan ASN
Bawaslu Kaltim siap kembali bertugas pengawasan dalam Pemiihan Suara Ulang (PSU) di Kukar dan Mahulu. Berbagai pelanggaran akan diwaspadai, termasuk netralitas pejabat dan ASN.
Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu telah memutuskan hasil sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kaltim. Hasilnya pemilihan di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), harus diulang melalui Pemilihan Suara Ulang (PSU).
Hasil sidang sengketa untuk Kukar, MK mendiskualifikasi Edi Damansyah sebagai calon bupati karena masa jabatannya telah melebihi batas maksimal. Edi sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kukar setelah menggantikan Rita Widyasari yang tersangkut kasus korupsi. Dengan demikian, KPU Kukar harus melaksanakan PSU dalam 60 hari.
Di Mahulu, MK juga memutuskan PSU setelah mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3, Owena Mayang Shari Belawan–Stanislaus Liah. KPU Mahulu diberi waktu tiga bulan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang dengan DPT yang sama.
Pasca putusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung bergerak cepat menyusun mekanisme PSU. Baik itu KPU Kukar, KPU Mahulu, dan KPU Provinsi Kaltim. Termasuk juga Bawaslu Kaltim yang telah siap mengawasi.
Saat ini di PSU Kukar, telah masuk masa pendaftaran. Nama Aulia Rahman Basri, kemudian mencuat dalam pencalonan dan mengisi slot calon Bupati Kukar, menggantikan Edi Damansyah yang berpasangan dengan Rendi Solihin.
Bawaslu Siap Awasi
Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto menyebut pihaknya siap mengawasi segala jenis pelanggaran dalam proses PSU di Kukar dan Mahulu. Yang paling jadi sorotan ialah penyalahgunaan jabatan alias netralitas pejabat negara dan ASN.
“Kami mengingatkan semua pihak, terutama pejabat seperti Bupati, Kepala Desa, dan ASN, untuk menahan diri dari penggunaan kekuasaan demi kepentingan elektoral. Pelanggaran bisa berujung pada gugatan ke MK,” katanya baru-baru ini.
Kewaspadaan itu muncul setelah MK membatalkan pencalonan sejumlah calon kepala daerah yang terbukti memanfaatkan jabatan tertentu untuk mengumpulkan dukungan pada Pilkada serentak 2024 lalu. Jangan sampai terulang.
Termasuk di Mahulu. Pasangan Owena-Stanislaus terbukti melakukan pelanggaran TSM. Keduanya membuat janji politik dengan sejumlah Ketua RT. Ada upaya perekrutan Ketua RT sebagai tim pemenangan pasangan nomor 3 itu.
Hari menyebut, pengawasan akan diperketat untuk mencegah adanya praktik serupa. Netralitas pejabat publik dan ASN harus dijaga dengan baik selama masa pemilihan kembali dilangsungkan.
“Pengalaman ini harus jadi pelajaran. Jika pejabat tidak mawas diri, insiden serupa berpotensi terulang dan memperpanjang ketidakpastian kepemimpinan daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, KPU Provinsi Kaltim bersama Bawaslu Kaltim telah melakukan pembentukan tim pengawasan khusus (sentra pengaduan). Keduanya juga telah mengirim surat edaran kepada seluruh pejabat negara di Kaltim untuk menjaga netralitas.
Selain itu, Hari juga siap memberikan sanksi administratif sampai pelaporan pidana jika ditemukan indikasi pelanggaran selama PSU berlangsung berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan.
“Kami juga menyiapkan mekanisme pelaporan bagi masyarakat yang menemukan penyalahgunaan jabatan.”
“Kami terus melakukan mitigasi, tetapi partisipasi semua pihak dalam menjaga integritas Pilkada kunci utamanya,” pungkasnya. (ens/sty)
-
OLAHRAGA3 hari agoPorprov Kaltim 2026 Makin Panas, Paser Unggul Tipis dari Samarinda, Ini Sumber Emas Tiap Daerah
-
OLAHRAGA4 hari agoJelang Hadapi Manila Digger, Sergio Farias Fokus Bangun Kekompakan Borneo FC
-
NUSANTARA3 hari agoSiapa Pengganti Wapres Gibran? Berikut Kisi-kisinya
-
EKONOMI DAN PARIWISATA4 hari agoKemilau Kaltim Festival 2026 Hadir di Samarinda, 10 Hari Penuh Seni dan Budaya di Mal Lembuswana
-
OLAHRAGA3 hari ago16 Pemain Asing Borneo FC, Siapa yang Bakal Tersisih di Era Sergio Farias?
-
OLAHRAGA4 hari agoYamaha Borong Tiga Gelar Juara Mandalika Racing Series 2026, Ini Daftar Pembalapnya
-
GAYA HIDUP4 hari agoDowngrade Lifestyle, Tren Hidup Sederhana yang Kini Makin Diminati: Bukan Pelit, tapi Lebih Realistis
-
NUSANTARA4 hari agoGibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Mundur Sebelum 120 Anggota DPR Proses Pemakzulan?

