EKONOMI DAN PARIWISATA
Beri Kemudahan Investasi di IKN, UMKM Dibebaskan Pajak 0 Persen
Pemerintah membebaskan pajak penghasilan bagi UMKM yang ingin berinvestasi di IKN. UMKM Kaltim tertarik jadi investor di IKN?
Pemerintah menerbitkan PP No.12 tahun 2023 untuk mendorong kemudahan berusahan di IKN. PP tersebut terkait dengan pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam rilis yang diterima media ini, Jumat 10 Maret 2023 disebutkan, peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar bagi pelaku usaha. Dengan regulasi ini, diharapkan dapat mempercepat pembangunan IKN.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono menyatakan. Aturan ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam memberikan kepastian hukum di IKN.
Termasuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha yang ingin ikut serta dalam pembangunan Nusantara.
“Ini sangatlah positif. Saya yakin dapat mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan investasi yang berasal dari swasta baik dari dalam maupun luar negeri,” ujarnya.
Dalam aturan tersebut pemerintah memberikan pelbagai insentif bagi investor yang ingin berinvestasi di IKN.
“Terbitnya PP ini merupakan bentuk nyata arahan Presiden RI Joko Widodo agar memberikan paket kebijakan yang menarik dengan berbagai insentif yang semaksimal mungkin, di dalam koridor UU yang berlaku,” tambah Bambang.
Dijelaskannya, PP No. 12 Tahun 2023 ini mencakup lima lingkup pengaturan. Yaitu terkait dengan perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas penanaman modal, pengawasan dan evaluasi.
Terkait dengan perizinan berusaha terdapat 12 pasal . Terkait dengan kemudahan berusaha terdapat 10 pasal. Lingkup fasilitas penanaman modal terdapat 42 pasal. Kemudian untuk lingkup pengawasan ada 2 pasal. Serta yang terkait dengan evaluasi ada 1 pasal.
“Masyarakat diharapkan untuk mempelajari PP No. 12 Tahun 2023 dengan menyeluruh agar esensi dari PP ini dapat dipahami secara utuh, tidak sepotong-sepotong sehingga tidak terjadi persepsi yang salah,” jelas Bambang.
Fasilitas Pajak 0 Persen UMKM IKN
Yang menarik dari PP ini yaitu adanya insentif dari untuk pajak. Di mana Pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0%, atas penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu pada UMKM di IKN.
“Peraturan ini juga mengisyaratkan adanya keberpihakan pada pelaku UMKM yang merupakan salah satu soko guru perekonomian Indonesia,” kata Kepala OIKN, Bambang Susantono.
Dengan ini, pihaknya akan segera menerbitkan produk hukum turunan dari PP tersebut. Yang akan mengatur secara detail penerapannya.
“Seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Kepala OIKN (Perka OIKN) yang menjelaskan mekanisme dan tata cara serta tata laksana dari PP No. 12 tahun 2023,” tandasnya.
Nah, UMKM Kaltim tertarik untuk investasi di Ibu Kota Nusantara? (am)
-
EKONOMI DAN PARIWISATA5 hari yang lalu
Mengenal Pisang Kepok Grecek dari Kutim yang Sudah Go Internasional
-
OLAHRAGA1 minggu yang lalu
Pernyataan Elegan Pelatih Borneo FC soal Penggunaan VAR di Liga 1
-
OLAHRAGA1 minggu yang lalu
Resmi Gantikan Persija, Borneo FC Satu Grup dengan Buriram United di Group B ASEAN Club Championship
-
OLAHRAGA1 minggu yang lalu
Termasuk ACC, Borneo FC Berpotensi Main di 4 Kompetisi Musim Depan
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Aliansi Pedagang BBM Eceran di Samarinda Kompak Ajukan Izin
-
VIRAL1 minggu yang lalu
Tiktokers Steven Stenly Tepati Janjinya untuk Berikan Motor Kepada Ojol Sepeda di Samarinda
-
OLAHRAGA6 hari yang lalu
Dipermak MU 4-0 di Pertemuan Terakhir, Youngstar Borneo FC Sebut Timnya akan Tampil Lebih Kuat di Championsip Series
-
OLAHRAGA7 hari yang lalu
Melempem di 4 Laga Terakhir, Ratusan Pusamania Geruduk Latihan Borneo FC; Sampaikan Keluhan dan Dukungan, Minta Tim Fokus Kejar Gelar