Bukan Sekadar Buku, Perpustakaan Desa di Kaltim Digodok Jadi Pusat Pemberdayaan dan Inklusi Sosial

Lupakan citra perpustakaan desa yang kuno, berdebu, dan hanya berisi buku-buku usang! Di Kalimantan Timur, perpustakaan desa sedang digodok untuk transformasi revolusioner menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dan inklusi sosial.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kaltim tengah gencar menggerakkan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang menyasar 50 perpustakaan desa/kelurahan/Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di sembilan kabupaten/kota.

“TPBIS ini bukan hanya tentang meningkatkan minat baca, tapi juga memberdayakan masyarakat melalui akses informasi dan teknologi,” ujar Anita Natalia Krisnawati, Plt. Kepala DPK Kaltim saat dijumpai di Samarinda, Senin 18 November 2024.

Melalui upaya ini, ibu-ibu rumah tangga di desa yang tadinya hanya mengolah singkong untuk konsumsi keluarga, kini berkat informasi dari buku dan internet di perpustakaan desa, mereka mampu menyulap singkong menjadi aneka produk bernilai jual tinggi!

“Ada yang membuat keripik singkong aneka rasa, brownies singkong, bahkan tepung mocaf yang menghasilkan puluhan juta rupiah per bulan,” ungkap Anita.

Tidak hanya itu, di beberapa desa, perpustakaan juga menjadi pusat inovasi olahan jahe. Masyarakat belajar membuat minuman jahe instan dan bubuk jahe yang laris di pasaran.

“Ini bukti nyata bahwa perpustakaan desa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru,” tambah Anita.

Lantas, apa saja kunci sukses transformasi perpustakaan desa ini? Anita pun memaparkan langkah preventif sebagai masukan untuk perpustakaan tingkat desa.

Pertama, penyediaan buku-buku yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari buku pertanian, peternakan, perikanan, kewirausahaan, hingga teknologi informasi. DPK Kaltim juga aktif menjalin kerjasama dengan penerbit untuk mendapatkan buku-buku terbaru dan berkualitas.

Kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Perpustakaan desa dilengkapi dengan komputer, akses internet, dan berbagai aplikasi digital untuk menunjang pembelajaran dan pengembangan diri masyarakat.

Saat ini, DPK Kaltim sedang menggelar Bimtek SPP TIK bagi para pengelola perpustakaan desa agar mampu mengoptimalkan teknologi dalam pelayanan publik.

Ketiga, kolaborasi lintas sektor. DPK Kaltim aktif merangkul pemerintah kabupaten/kota, sekolah, dan organisasi masyarakat seperti PKK untuk bersama-sama menggerakkan program literasi dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami juga mendampingi sekolah-sekolah, terutama SMK, dalam mengembangkan perpustakaan dan kegiatan literasi yang mendukung keterampilan siswa,” jelas Anita.

Salah satu contohnya adalah dukungan kepada siswa SMK yang mengembangkan inovasi teknologi, seperti merakit alat-alat sederhana untuk kebutuhan pertanian.

“Tentu saja, tantangan tetap ada. Kesenjangan akses internet dan gempuran gadget menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan literasi masyarakat desa,” tutur Anita.

Namun, Anita optimistis bahwa dengan terus berinovasi dan beradaptasi, perpustakaan desa akan tetap menjadi oase ilmu pengetahuan dan sumber inspirasi bagi masyarakat dalam mewujudkan inklusi sosial dan kemajuan desa. (di/am)