DPMPD Kaltim Lakukan Rapat Konsolidasi P3PD untuk Dorong Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

DPMPD Kaltim melakukan konsolidasi P3PD yang mendorong peningkatan kualitas belanja desa dan memperbaiki layanan dasar bagi masyarakat desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional Program Penguatan Pemerintahan dan Pengembangan Desa (P3PD) yang berlangsung pada 8 Agustus 2024 di Hotel Grand Mercure, Jakarta.

P3PD merupakan program yang dikelola oleh Unit Pengelola Proyek Pusat (Central Project Management Unit/CPMU) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Program ini berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa secara akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Kegiatan ini merupakan usaha untuk memperkuat konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat konsolidasi pada 6-8 Oktober 2024 di Hotel Fugo, Samarinda.

Dwi Ngatminingsih, selaku Tenaga Ahli Regional Management Consultant (RMC) Regional Kaltim mengatakan bahwa pihaknya akan mengundang Kadis Kominfo Kaltim untuk menghadiri rapat konsolidasi terkait P3PD tahap 1 tahun 2024.

Tiga Alasan Utama P3PD Jadi Prioritas Utama

Pertama, penyaluran dana desa yang semakin besar belum diimbangi dengan kemampuan mengelola rencana pembangunan dan anggaran secara efektif.

Kedua, dibutuhkan perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran desa melalui penguatan pemerintah desa dan lembaga terkait.

Terakhir yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan desa diharapkan dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan dan kemandirian desa.

“Kegiatan konsolidasi P3PD ini merupakan wadah untuk mengawal pelaksanaan program agar dapat berjalan sesuai tujuan. Kami juga akan berkoordinasi mengenai keberlanjutan program ini,” tambah Dwi.

Konsolidasi ini juga menjadi ajang bagi daerah untuk berbagi pengalaman dalam mengelola dana desa, serta mendiskusikan tantangan yang dihadapi masing-masing daerah dan solusi yang dapat diimplementasikan.

Dwi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program.

“Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek fundamental dari P3PD. Kami mendorong setiap desa untuk melibatkan warganya dalam proses perencanaan dan pengawasan, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat,” ujarnya.

Harapannya, konsolidasi P3PD di Kaltim bisa mendorong peningkatan kualitas belanja desa dan memperbaiki layanan dasar bagi masyarakat desa, sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. (rw)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM