DPRD Samarinda Desak Pemkot Bertindak Tegas soal Penolakan Pendirian Gereja Toraja

Kebebasan beribadah kembali diuji di Kota Tepian. Penolakan sekelompok warga terhadap pendirian Gereja Toraja di RT 24, Kelurahan Sungai Keledang, Samarinda Seberang, memicu reaksi keras dari DPRD Kota Samarinda.

Dewan mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) bertindak tegas, karena semua syarat hukum dan administratif telah dipenuhi pihak gereja.

Dokumen penting seperti rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kementerian Agama Kota Samarinda—dua syarat utama pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)—sudah dikantongi. Lahan bersertifikat atas nama gereja pun telah disiapkan.

Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, mempertanyakan sikap Pemkot yang dinilai kurang tegas dalam menyikapi penolakan tersebut.

“Kami menunggu sikap tegas Pemerintah Kota,” tegasnya pada Sabtu (7/6/2025). Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang menjamin kebebasan beribadah selama prosedur hukum dipenuhi.

Adnan juga menyoroti minimnya keberpihakan pemerintah dalam pemenuhan hak konstitusional warga untuk beribadah.

“Jika semua syarat sudah lengkap, tidak ada alasan penolakan. Tinggal lihat ketegasan Pemkot,” ujarnya. DPRD pun membuka kemungkinan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan memanggil Pemkot untuk klarifikasi resmi.

Sebelumnya, pihak gereja telah melakukan audiensi dengan Pemkot pada 10 Maret 2025. Pemerintah sempat mengusulkan relokasi, namun ditolak pihak gereja karena merasa semua syarat telah dipenuhi dan lahan yang digunakan sah. Audiensi itu pun berakhir tanpa solusi. (chanz/sty)