Fuad Fakhruddin Soroti Politik Uang Jelang Pilkada 2024: Bawaslu Kaltim Harus Ketat, Masyarakat Harus Paham

Anggota DPRD Kaltim Fuad Fakhruddin ikut menyoroti rawannya politik uang jelang Pilkada serentak 2024. Dia berpesan untuk Bawaslu Kaltim agar lebih ketat mengawasi, dan masyarakat juga harus paham untuk memilih pemimpin tanpa politik uang.

Momen pencoblosan Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan tiba sebentar lagi. Tepat 27 November mendatang, masyarakat Indonesia akan memilih calon gubernur, bupati/ wali kota, dan juga wakilnya untuk memimpin daerah 5 tahun ke depan.

Termasuk juga di Provinsi Kaltim. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan Pilkada dan kerawanan jelang Pilkada. Termasuk soal politik uang.

Sosialisasi Politik Uang

Anggota DPRD Kaltim Fuad Fakhruddin juga menyoroti politik uang yang kerap terjadi jelang Pilkada. Tak hanya di Kaltim, namun juga kabupaten/ kota/ provinsi lainnya di Indonesia. sehingga politik uang ini harus lebih sering disosialisasikan.

“Politik uang ini harus terus disosialisasikan. Saya kira harapannya ke depan masyarakat akan paham, bahwa harus memilih pemimpin yang benar-benar perhatian jangan sampai memilih nanti atas dasar pemberian atau sifatnya merusak demokrasi kita,” katanya belum lama ini.

Bawaslu Kaltim, katanya, mesti mempertahankan integritas dan memperkuat pengawasan terkait politik uang dan sejumlah pelanggaran lainnya. Fuad berharap Bawaslu jadi garda terdepan dalam pengawasan.

Menjelang hari pencoblosan ini, Fuad berharap keamanan dan kondusifitas dapat terus terjaga. Karena Pilkada yang suportif akan melahirkan pemimpin yang juga sesuai dengan kemauan dan pilihan masyarakat.

“Yang jelas diharapkan yang memimpin nanti tentu orang yang benar-benar pilihan rakyat dan akan membawa Kaltim lebih maju bersinergi dengan IKN,” pungkasnya. (adv/ens/fth)