Gubernur Kaltim Pimpin Kunjungan ke Markas IPO Belanda

Gubernur Kaltim berkunjung ke markas Interprovincial Overleg (IPO) dan berikan kesempatan kepada anggota kontigen untuk berdiskusi bersama.

Rombongan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) berkunjung ke union sejawat mereka di Belanda The Association of Province of the Netherlands atau Interprovincial Overleg (IPO) pada hari ketiga.

Gubernur Kaltim, Isran Noor memimpin kunjungan ke markas IPO di pusat pemerintahan Belanda, Denhaag.

Dalam kunjungan ini, rombongan APPSI diterima Anggota Dewan IPO sekaligus Gubernur Provinsi Overijssel, Andries Heidema.

Pada kesempatan ini, Gubernur Isran Noor langsung memberikan kesempatan kepada anggota kontingen dari berbagai provinsi di Indonesia untuk berdiskusi dan bertanya kepada pihak IPO.

Kesempatan diskusi dan tanya jawab ini diawali oleh Ketua Dewan Pakar APPSI, Prof Ryaas Rasyid.

“Kita mendapat banyak informasi tentang bagaimana pemerintah provinsi menjalankan tugas dan peran asosiasi dalam merumuskan kepentingan bersama dan bertukar pengalaman,” kata Prof Ryaas di Kantor IPO di Denhaag hari Rabu, 19 Juli 2023.

IPO berpesan agar pemerintah provinsi tetap harus merujuk pada kebijakan nasional dan selalu melakukan komunikasi yang elegan agar jalannya pemerintahan berlangsung efektif.

Meski demikian, pemerintah provinsi juga tetap bisa melakukan akselerasi dan inovasi yang tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Misal soal pilihan pembangunan infrastruktur, boleh tidak sama dengan provinsi lain.

Pertanyaan lainnya juga diajukan oleh Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Asisten 2 Setda Papua Suzana Dewijana Wanggai dan Asisten 2 Setda Sulawesi Tengah Rudi Dewanto.

Ismiati, selaku Kepala Bapenda Kaltim juga bertanya soal bagaimana provinsi mendapatkan pajak dari kendaraan bermotor dan dikenakan sanksi jika tidak membayar.

Anggota Dewan IPO Andries Heidema, menjelaskan bahwa pajak di Belanda merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Pajak dikontrol dan dikumpulkan oleh Dinas Pajak (Belastingdienst) dari pusat untuk kemudian sebagian kecilnya diberikan kepada pemerintah daerah,” jelas Heidema.

Khusus pajak kendaraan, pengawasan dilakukan melalui kamera (yang sangat banyak tersebar di seluruh Belanda). Jika tertangkap belum membayar pajak, maka polisi akan memberikan denda.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji ikut bertanya menanyakan hubungan parlemen dengan IPO.

“Ternyata di sini, dua anggota IPO adalah perwakilan dari parlemen,” ungkap Seno.

Menurut Seno, pola ini tentu memudahkan komunikasi pemerintah dan parlemen dalam setiap isu dan kebijakan. Namun, mereka tidak memiliki asosiasi DPRD di Belanda.

Sementara Gubernur Isran Noor hanya berucap singkat saat mengakhiri pertemuan yang berlangsung hangat tersebut.

“Bagus, very good inspiring,” ucap Gubernur Isran Noor dan mendapat sambutan tepuk tanggan dari peserta pertemuan. (adpimprovkaltim/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM