Indeks Pembangunan Gender Samarinda Tinggi, Tapi Ketimpangan Masih Terjadi pada IPM Perempuan

Kesetaraan gender di Kota Samarinda menunjukkan kemajuan signifikan, namun belum sepenuhnya merata. Di balik tingginya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), masih terdapat tantangan dalam pemberdayaan dan representasi perempuan, khususnya dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Nanang Supratman, dalam Talkshow dan Dialog Interaktif bertema Peran Strategis Kampus dalam Mendorong Peningkatan IDG Kota Samarinda, yang digelar Sabtu, 3 Mei 2025.

IPG Tinggi, Namun IPM Perempuan Masih Rendah

Nanang mengungkapkan bahwa IPG Kota Samarinda tergolong tinggi, bahkan berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, kesetaraan belum sepenuhnya tercapai, terutama jika dilihat dari IPM perempuan yang masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.

“Masalah utamanya ada pada pengeluaran per kapita perempuan, yang menjadi salah satu indikator IPM,” jelas Nanang. IPM sendiri diukur dari empat indikator: umur harapan hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Keterwakilan Perempuan di Parlemen Menurun

Nanang juga menyampaikan kekhawatiran terkait penurunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang dipengaruhi oleh menurunnya keterwakilan perempuan di parlemen daerah.

“Keterwakilan perempuan di DPRD Samarinda turun dari 15,5% (7 orang) menjadi hanya 8,8% atau 4 orang dari total 45 anggota dewan,” ungkapnya. Hal ini berdampak signifikan pada capaian IDG kota.

Selain itu, kontribusi ekonomi perempuan terhadap pendapatan rumah tangga juga masih rendah, yang memperkuat pentingnya upaya pemberdayaan yang lebih kolektif.

Sinergi dengan BPS dan Pokja PUG

Untuk meningkatkan kualitas data dan analisis gender, Nanang menyebut bahwa pihaknya akan bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan melibatkan akademisi.

“Penilaian indeks-indeks ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kita perlu masukan dari BPS dan tenaga ahli, termasuk dari kampus,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan focal point di setiap perangkat daerah—yang kini tersebar di 30 perangkat daerah dan 10 kecamatan—untuk mendorong pengarusutamaan gender yang lebih efektif.

Target: IDG Kembali ke Angka 70

Penurunan IDG dari 68 ke 65 tak bisa dibiarkan. Nanang menargetkan agar nilai IDG dapat dikembalikan minimal ke angka 70 dalam lima tahun ke depan.

“Meski IDG belum jadi indikator utama wali kota, IPG dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sudah masuk dalam indikator kinerja utama (IKU) kepala daerah,” ujarnya.

Pemerintah Kota Samarinda juga meluncurkan berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti Pusat Pembelajaran Perempuan (Putaran) dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), yang menyasar perempuan sebagai tulang punggung keluarga.

“Mereka bisa janda, istri yang suaminya sakit, atau penyintas kekerasan. Program ini memberi pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi,” jelas Nanang.

Edukasi Gender sebagai Dasar Pembangunan

Nanang menegaskan bahwa perubahan harus dimulai dari cara pandang. Perspektif gender, menurutnya, harus dipahami oleh semua kalangan—mahasiswa, pelajar, guru, dosen, legislator, hingga ASN.

“Ketika mindset-nya sudah tepat, maka semua sektor bisa bersinergi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan setara,” pungkasnya. (tha/sty)