Jalur Kukar-Kubar Banyak Rusak Akibat Angkutan Sawit, Pj Gubernur Kaltim Minta BBPJN Duduk Bareng Pihak Perusahaan

Ketika ditinjau, jalur Kukar-Kubar banyak mengalami kerusakan akibat angkutan sawit yang overload. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik minta BBPJN Kaltim duduk bareng dengan pihak perusahaan terkait.

Sejak Senin 13 Januari lalu, hingga Kamis, 15 Januari mendatang, Pj Gubernur Akmal Malik melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah barat Provinsi Kaltim. Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.

Dalam kunjungan kerjanya, Akmal Malik didampingi oleh Gubernur terpilih Rudy Mas’ud. Rombongan melakukan peninjauan program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah, pemberian bantuan, dan peninjauan ruas jalan.

Setelah mengunjungi sekolah di Kutai Kartanegara, Akmal melakukan perjalanan menuju Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Sekaligus meninjau kondisi ruas jalan Kutai Kartanegara-Kutai Barat.

Tinjau Ruas Jalan

Mereka meninjau rute sepanjang 310 kilometer dari ruas Loa Janan – Batas Kota Tenggarong – Sp Senoni – Kota Bangun, lanjut ke Muara Muntai, Nayan, hingga Barong Tongkok pada hari pertama. Lalu menuju Mentiwan (Sendawar), Tering, hingga perbatasan Mahakam Ulu pada hari kedua.

Di tengah peninjauan, Akmal Malik menyempatkan mendengar pemaparan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim mengenai kondisi ruas jalan yang berstatus jalan nasional itu.

Berdasar pemaparan BBPJN Kaltim, sejumlah ruas jalan nasional, memang masih banyak yang rusak. Terutama lintas tengah. Hal itu akibat angkutan kendaraan yang membawa sawit hingga Over Dimension Over Loading (ODOL).

Dialog dengan Perusahaan

Akmal minta BBPJN melakukan dialog dengan perusahaan-perusahaan terkait. Yang kerap menggunakan angkutan berat dan melintasi jalan poros tersebut.

“Ajak duduk bersama, dibahas bersama, karena kalau terus dibiarkan, dampaknya besar dan merugikan masyarakat,” kata Akmal Malik Senin, 13 Januari 2025.

Lebih lanjut, Akmal juga meminta kepada Anggota DPRD Kaltim untuk ikut mengawal perbaikan ruas jalan nasional tersebut. Bahkan bisa lanjut hingga wilayah perbatasan Kalimantan Tengah.

Dengan begitu, perbaikan infrastruktur jalan penghubung dari Kutai Kartanegara hingga Kutai Barat dapat segera terealisasi. Itu akan meningkatkan konektivitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Wakil rakyat kita harapkan memperjuangkan perbaikan ini, terutama di jalan perbatasan Kaltim-Kalteng. Karena ini jalan nasional, Pemprov tidak bisa menanganinya langsung,” pungkasnya. (ens)