Jelang PPDB 2024, Sistem Zonasi Masih Jadi Masalah Besar di Ibu Kota Kalimantan Timur

Tahun demi tahun terlewati, sistem zonasi masih menjadi persoalan besar di Samarinda. Kurang dan tidak meratanya SMP negeri di semua kecamatan, membuat calon siswa kerap alami masalah saat pendaftaran. Melihat fenomena itu, Kadisdik Asli Nuryadin berikan tipsnya.

Sampai hari ini, sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih berlaku. Sistem ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada 2016. Lalu mulai berlaku secara efektif pada 2017 bagi SD, SMP, dan SMA.

Sistem zonasi ini bertujuan untuk meratakan akses layanan pendidikan, tetapi juga kualitasnya. Menghapus sekolah favorit dan tidak ada lagi istilah kasta dalam dunia pendidikan. Semua rata.

Meski begitu sistem zonasi sendiri masih punya kekurangan. Misal jumlah murid yang tidak merata. Ada sekolah yang kekurangan, ada juga yang kelebihan. Ditambah pilihan yang terbatas, juga fasilitas yang belum merata.

Misalnya saja di Kota Samarinda. Jumlah SMP negeri di Ibu Kota Kaltim masih minim. Hanya 58 sekolah. Sementara SD-nya, jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak, yakni 163.

Disdikbud Samarinda Tegaskan Semua Pasti Kebagian

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Asli Nuryadin mengakui, memang keberadaan sekolah belum merata di setiap kecamatan. Misalnya ada daerah yang tidak punya SMA. Lalu di Samarinda Seberang hanya memiliki 2 SMP, yakni SMP 3 dan SMP 46.

“Tapi ada juga kecamatan lain yang jumlahnya cukup banyak dan itu tidak bisa kita pungkiri mungkin juga pertambahan penduduk, migrasi dan sebagainya,” jelas Asli Senin 29 April 2024.

Sehingga PR besarnya, bagaimana mengakomodir semua lulusan SD ke SMP, yang jumlahnya lebih sedikit, termasuk ke SMA. Asli mengimbau masyarakat agar jangan sampai anaknya tidak bersekolah.

Sebab Disdikbud Kota Samarinda sendiri akan memastikan bahwa semua siswa pasti tertampung. Karena, Asli bilang, persebaran siswa sudah dipetakan di sistem zonasi tersebut.

Lanjut Asli, di sistem zonasi ada 3 pilihan. Jika tidak masuk di sekolah pilihan pertama yang dituju, pasti bergeser ke sekolah lain yang agak jauh tapi masih mudah dijangkau dari rumah.

“Kalau juga darurat sekali, mungkin nanti ada sekolah berikutnya itu kan ada tiga pilihan.”

“Misalnya sekolah di Loa Bakung, jangan sekolah ke kota karena banyak SD dan SMP di sana, itu yang paling penting,” tambahnya.

Jika masih tidak tertampung, sekolah swasta jadi pilihan paling terakhir dan paling darurat. Namun menurutnya, asal mengikuti sistem zonasi, baik itu pilihan 1, 2 ataupun 3, pasti akan tertampung.

“Tapi prinsipnya Samarinda ini kan kota, kalau dia jauh, juga tidak terlalu jauh,” sambung Asli.

Asli berharap dari kesadaran para orang tua agar memasukkan anaknya sesuai sistem zonasi yang ada. (ens/fth)