Jokowi Tak Konsisten Soal BLT, Mahasiswa: Sebentar Lagi Ada Kartu Indonesia Sabar

Di antara narasi yang dibawa mahasiswa pengunjuk rasa kenaikan BBM di Samarinda, Selasa (6/9/2022), ada sindiran untuk Presiden Jokowi. Yang dulu anti sekali dengan BLT, sekarang malah mengandalkan program instan tersebut.

Kenaikan harga BBM per tanggal 3 September 2022 diikuti dengan kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta warga kurang mampu di Indonesia. Bantuan sebesar total Rp 600 ribu yang dicairkan 4 kali. Masing-masing Rp150 ribu sebulan. Adalah bentuk pengalihan subsidi BBM agar tepat sasaran.

Kebijakan yang diambil Presiden Jokowi ini lantas mendapat banyak cibiran dari masyarakat. Pertama, jelas bahwa kebanyakan masyarakat merasa pemindahan subsidi ke BLT tidak menyelesaikan masalah di lapangan. Karena dengan bantuan dana yang tak seberapa, dampak kenaikan harga BBM akan lebih terasa beratnya. Paling tidak akan ikut terkereknya harga kebutuhan pokok.

Kedua, Presiden Jokowi dianggap menabur garam di atas luka. Lantaran pada 2013 lalu, saat ia masih berstatus Gubernur DKI Jakarta, Jokowi membuat pernyataan resmi. Dia mempertanyakan program BLT bikinan SBY saat menjabat presiden. Dan menyebut program bantuan langsung sebagai sesuatu yang tidak mendidik masyarakat.

Tidak konsistennya sikap Presiden Jokowi ini turut dipertanyakan mahasiswa Samarinda. Nasib, humas Aliansi Masyarakat Kaltim Membara begitu heran kenapa di rezim Presiden Jokowi, justru banyak program bantuan langsung. Hanya dengan kemasan yang berbeda-beda.

“Pak Jokowi itu pernah bilang. Beliau sendiri yang bilang. Bahwa BLT itu tidak mendidik rakyat. BLT itu bukan solusi,” katanya di tengah aksi.

“Tetapi sekarang, beliau jadi presiden, BLT malah menjadi senjata andalan. Mulai dari Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, mungkin sebentar lagi akan dikeluarkan Kartu Indonesia Sabar,” ucapnya keheranan.

Pernyataan itu tentu jauh dari kesan politis. Para mahasiswa cuma ingin BBM tetap mendapat prioritas subsidi dari pemerintah. Lantaran menimbulkan dampak domino di tengah masyarakat.

“Kami dari Aliansi Masyarakat Kaltim Membara dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Karena memberikan dampak yang sangat buruk. Khususnya inflasi dari berbagai macam aspek. Terutama pada harga kebutuhan pokok,” tegasnya.

Mengenai BLT, sejak 1 September lalu pemerintah sudah mulai membagikan dana BLT sebesar Rp600 ribu kepada masyarakat. Yang terdaftar sebagai kelompok penerima manfaat (KPM).

Bantuan sosial ini diberikan untuk memelihara daya beli masyarakat. Sekaligus antisipasi dampak dari kenaikan harga BBM.

Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bansos sebesar Rp24,17 triliun. Sebanyak Rp12,4 triliun di antaranya akan dialokasikan untuk bantuan sosial dalam bentuk BLT yang dibagikan kepada 20,65 juta masyarakat KPM.

Selain itu, pemerintah juga akan kembali mengalirkan bantuan subsidi upah (BSU). Kepada 16 juta pekerja atau buruh gaji di bawah Rp3,5 juta yang namanya terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan yang diberikan sama dengan penerima BLT BBM, yakni sebesar Rp600 ribu tiap orang. (dra)