Kaltim Raih Penghargaan Delta MCP Terbaik dari KPK RI

Pemprov Kaltim kembali meraih prestasi yang membanggakan. Kali ini, Kaltim menjadi provinsi periah penghargaan Sertifikat Delta MCP Terbaik 2023.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi MCP tertinggi untuk Direktorat Koordinator Supervisi Wilayah IV dan meraih penghargaan Sertifikat Delta MCP Terbaik 2023.

Pengehargaan ini diberikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) untuk kategori Peningkatan MCP Terbaik.

Prestasi ini diperoleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi Daerah 2024 di Auditorium Gedung Juang Merah Putih Komisi Pencegahan Korupsi Jalan Kuningan Persada Jakarta, Rabu 20 Maret 2024.

Rakornas ini dirangkai peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024, dihadiri Ketua KPK Nawawi Pamolango, Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw dan Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari.

“Alhamdulillah prestasi ini menjadi spirit bagi kita di daerah,” kata Sekda Sri Wahyuni usai pengumuman bagi daerah-daerah peraih MCP tertinggi oleh KPKRI.

Menurutnya, yang paling penting adalah bagaimana Pemprov Kaltim memiliki semangat untuk meningkatkan pengawasan internal pada area-area indikator MCP.

“Tapi kita sampaikan apresiasi dan terimakasih pada semua perangkat daerah yang masuk dalam penilaian delapan area MCP,” katanya lagi.

Sekda pun berharap penilaian MCP yang diraih tidak hanya dicapai, tetapi harus dipertahankan dan dimplementasikan dengan baik.

Terlebih lagi ungkapnya, Kaltim sudah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI dalam hal akuntabilitas keuangan daerah.

“Maka prestasi dan predikat ini minimal harus dipertahankan, selayaknya ditingkatkan,” harapnya.

Menurut Sekda, indicator MCP ini sebagai sistem pelaporan yang dibuat KPK untuk upaya pencegahan korupsi oleh Pemerintah Daerah setiap tahun bukanlah hal baru bagi daerah di Kaltim.

“Perlu pengawalan dan komitmen dari sekretaris daerah dan inspektorat dalam mengawasi delapan fokus area MCP,” tegasnya.

Karena itu, pengelolaan bersama MCP kian dikembangkan dan disempurnakan sesuai hasil evaluasi, dimana tahun ini KPK, Kemendagri dan BPKP membuat sebuah roadmap yang didalamnya terdapat 26 indikator dan 62 sub indikator yang lebih straregis.    

“MCP itu ada indikator dan sub indikator yang harus dilakukan Pemerintah Daerah agar pengawasan internal sehat, pengadaan barang dan jasa tidak ada korupsinya, juga manajemen SDMnya tidak ada jual beli jabatan,” pungkasnya. (rw)