Kepala DP3A Kaltim Tekankan RBI sebagai Strategi Perlindungan Perempuan dan Anak

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita, menekankan pentingnya menjadikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai strategi kolektif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah perempuan, dan peduli anak.

Hal itu disampaikannya dalam laporan panitia saat malam ramah tamah sekaligus pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PPPA se-Kaltim di Sangatta, Kutai Timur, Minggu 25 Mei 2025.

Strategi untuk Indonesia Emas 2045

Menurut Sorayalita, Rakorda ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Ini juga merupakan bagian dari kontribusi Kalimantan Timur menuju Indonesia Emas 2045 di tengah bonus demografi yang tengah berlangsung.

“Perempuan dan anak adalah bagian integral dari pembangunan. Mereka tidak boleh hanya menjadi objek, tapi juga subjek yang aktif dalam seluruh proses,” ujarnya.

Angka Kekerasan Masih Tinggi

Soraya mengungkapkan keprihatinannya atas masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim. Berdasarkan data aplikasi Simfoni PPPA, tercatat 3.055 kasus dan 3.298 korban dalam periode 2022 hingga 2024.

“Kondisi ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa perlindungan di tingkat komunitas harus diperkuat,” ucapnya.

Percepatan Replikasi Program DRPPA

DP3A Kaltim saat ini mendorong percepatan replikasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) melalui inisiatif RBI. Kabupaten Berau dan Paser telah menjadi proyek percontohan nasional dalam pelaksanaan program ini.

“RBI bukan sekadar program simbolik, tapi bentuk nyata kehadiran negara hingga ke desa dan kelurahan,” tambahnya.

Ruang Aman dan Inklusi

Rakorda diharapkan dapat melahirkan kesepahaman dan rencana aksi konkret dari seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.

“Kita ingin memastikan bahwa suara perempuan dan anak didengar dalam setiap tahapan pembangunan. RBI harus menjadi ruang aman, inklusif, dan penuh aksi di seluruh pelosok Kalimantan Timur,” tegas Soraya.

Rakorda PPPA Kaltim 2025 digelar pada 25–27 Mei di Aula Kantor Bupati Kutai Timur dan diikuti oleh perwakilan DP3A kabupaten/kota, OPD, instansi vertikal, lembaga masyarakat, dan pusat studi gender dan anak dari berbagai perguruan tinggi. (sef/pt/portalkaltim/sty)