Mahasiswa Desak Pj Gubernur Kaltim Serius Berantas Tambang Ilegal

Puluhan mahasiswa menggelar demonstrasi untuk menuntut Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. Agar bertindak serius memberantas tambang ilegal yang terus menjamur di Bumi Etam.

Kamis siang kemarin, sekitar 70-an mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Penggerak dan Pembantu menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, di Samarinda.

Menggunakan pengeras suara, mereka bergantian berorasi dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya:

Mendesak Pemprov Kaltim dan Polda Kaltim agar tidak bungkam dan mengabaikan warganya yang berjuang mempertahankan ruang hidup dari kejahatan tambang ilegal.

Mendesak Pj Gubernur Kaltim untuk komitmen bersama-sama mengawal sumber daya alam dari praktik illegal minning.

Mengevaluasi aparat penegak hukum yang ada di Kaltim terkait pananganan illegal minning.

Lalu mendesak Kapolda Kaltim agar melakukan investigasi aparat penegak hukum terhadap mafia illegal minning terkait keterlibatan pihak penampung, pembeli dan penjual batubara dari hasil pertambangan illegal di Kaltim. Sesuai Pasal 161 UU Minerba.

Terakhir, mendesak Pj Gubernur Kaltim untuk segera merekomendasi pencabutan izin perushaan yang terlinat illegal minning baik langsung maupun tidak langsung ke Pemerintah Pusat sesuai dengan UU nomot 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

Menurut Humas Aksi, Nazar, banyaknya persoalan tambang ilegal tahun lalu tidak seimbang dengan penyelesaian kasusnya.

“Kami ingin ada resolusi untuk Kaltim ke depannya mengingat hari ini persoalan sumber daya alam yang dicuri masih seringkali terjadi,” ungkapnya, Kamis 4 Januari 2023.

Menurut Nazar, beberapa wilayah di Kaltim seperti Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kabupaten Penajam masih sering terjadinya aksi-aksi tambang ilegal.

“Pertambangan ilegal ini sangat merugikan buat masyarakat dan lingkungan sekitar pertambangan itu sendiri,” imbuhnya.

Melalui aksi tersebut. Para mahasiswa tersebut meminta agar Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik tidak tinggal diam dan dapat bertindak tegas pada pelaku tambang ilegal tersebut.

“Ini juga bentuk keresahan yang kita bawa agar bagaimana praktik pertambangan ilegal di Kaltim ini sudah gak ada lagi, dan sudah beberapa tahun lamanya masalah ini tidak bisa pernah terselesaikan dan lebih sering membabi buta,” jelasnya.

“Karena selama ini kita lihat, (pengungkapan kasus) tambang ilegal ini sekan tidak menyentuh program akar permasalahan itu sendiri,” tutupnya.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Polhukam Ririn Sari Dewi turun untuk  menanggapi aksi demonstrasi tersebut. Ia meminta agar para massa dapat tenang dan berkenan untuk memberikan surat terlebih dahulu untuk melakukan audiensi bersama Pj Gubernur Kaltim

“Adek-adek kalau memang berkenan mengeluarkan aspirasi bersurat ke PJ Gubernur nanti akan diatur jadwalnya dengan Biro Adpim. Kita tindaklanjuti nanti. Yang penting ada suratnya nanti kita jadwalkan,” singkatnya. (dmy/fth)