Minggu Besok, Pj Gubernur Kaltim akan Datangi Korban Terdampak Banjir IKN

Banjir bandang melanda Kecamatan Sepaku yang akan menjadi kawasan inti IKN sejak Senin lalu. Selain hujan deras, pembangunan Intake Sepaku untuk pemenuhan air baku ibu kota baru menyebabkan banjir terparah daerah tersebut. Meski Pemerintah Pusat sudah turun tangan, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik juga akan mendatangi warga untuk melihat kondisi langsungnya.

Banjir memang bukan hal baru di Kecamatan Sepaku, PPU, Kaltim. Terutama di daerah sekitaran Sungai Sepaku. Namun banjir sejak Senin kemarin itu disebut sebagai yang paling parah. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Ribuan warga terdampak banjir ini.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian PUPR, beserta stakeholder sudah melakukan penanggulangan dan evakuasi warga terdampak selama banjir berlangsung.

Lalu pada Kamis kemarin, Otorita IKN dan Pemprov Kaltim menggelar rapat Sosialisasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Sepaku di Wilayah IKN yang difasilitasi oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BPOD) Setdaprov Kaltim.

Pj Gubernur Kaltim akan Kunjungi Warga

Dalam rapat itu, Akmal Malik mengungkapkan akan mendatangi warga terdampak secara langsung. Meski pada Agustus nanti warga terdampak akan menjadi penduduk IKN. Tapi saat ini masih menjadi kewenangan pemprov.

“Kami pimpinan akan berkunjung kepada warga untuk melihat kondisi riil dan merasakan suasana kebatinan masyarakat. Otorita IKN dan intansi vertikal, TNI/Polri juga akan ikut. Kita ingin persoalan selesai, win-win solution,” kata Akmal Malik.

Hal ini perlu dilakukan untuk mencocokkan laporan terkait banjir, dengan keluhan langsung dari masyarakat. Agar penanganannya pascabanjirnya berlangsung optimal.

“Ada hak masyarakat dan kewajiban pemerintah. Kami pastikan warga Sepaku mendapatkan haknya. Tapi saya juga tidak ingin pemerintah melanggar aturan. Jadi kita carikan titik temunya,” ungkap Akmal.

Sementara itu, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin menjelaskan bahwa lokasi yang akan dilakukan normalisasi sungai dan pembangunan pengendalian banjir di wilayah IKN memang beririsan dengan lahan milik warga lokal. Mereka disebut sudah mendiami wilayah itu selama puluhan tahun.

“Pemerintah tidak akan membiarkan masyarakatnya menderita. Dan saya akan dampingi hingga mencapai kesejahteraan sosial bagi warga kita,” ungkap Alimuddin.

Pertemuan yang digelar di Kantor Abipraya Proyek Jalan Bebas Hambatan Seksi 6B Jalan Negara Kecamatan Sepaku itu, rencananya akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan oleh Pj Gubernur Kaltim dan instansi terkait pada Minggu, 30 Juni 2024. (dsk/fth)