SEPUTAR KALTIM
Pansus IP Segera Sidak Tambang Pemilik IUP Palsu

Setelah mengantungi data perusahaan tambang yang miliki IUP palsu. Pansus Investigasi Pertambangan (IP) DPRD Kaltim segera melakukan inspeksi lapangan.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim Marthinus mengungkapkan, Pansus IP berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan tambang batubara yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu.
“Ada 21 perusahaan tambang batubara di Kaltim yang mengantungi IUP palsu. Salah satunya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara,” katanya, Selasa. Dikutip dari Antara.
Saat ini, terang Marthinus, pansus masih mendata perusahaan tambang di kabupaten/kota. Untuk memastikan keabsahan perizinan menambangnya. Senin (14/11) kemarin, Pansus IP telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Untuk mengoordinasikan dan memverifikasi data dengan dinas terkait, soal IUP palsu itu.
Selain itu, Pansus IP juga akan melakukan koordinasi dengan Komisi IV terkait corporate social responsibility (CSR) dan pajak pertambahan nilai (PPN).
“Masalah CSR , Komisi IV yang lebih mengetahui, nanti dilakukan koordinasi dan memanggil perusahaan PKB2B yang bergerak di Kaltim, seperti apa reallisasi CSR dan PPNnya, itu yang kami fokus,” katanya.
Mengenai banyaknya IUP palsu, Marthinus menduga ada permainan dari oknum tertentu. Polanya sudah mulai tercium.
“Ada dua sampai tiga orang yang bermain dengan mengatasnamakan pejabat, masuk ke instansi, akhirnya keluar lah (IUP palsu) dan mereka yang bermain ini sudah mendapat bayaran,” ungkapnya.
Dia berharap, sosialisasi harus lebih banyak kepada masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan lainnya terkait IUP ini.
“Kalau tambang ilegal terus dibiarkan, mereka meraup untung besar, mereka juga tidak bayar pajak . Di sisi lain masyarakat hanya mendapatkan dampaknya, seperti kerusakan lingkungan dan banjir,” pungkasnya. (DRA)


-
SEPUTAR KALTIM2 hari yang lalu
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
BALIKPAPAN3 hari yang lalu
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SAMARINDA4 hari yang lalu
Samarinda Buka Kuota Tambahan Sekolah Rakyat, Pendaftaran Hanya 2 Hari!
-
SAMARINDA5 hari yang lalu
Samarinda Siap Bangun Sekolah Rakyat Tahun Ini, Daerah Lain Masih Terkendala Lahan
-
SEPUTAR KALTIM5 hari yang lalu
Satgas PASTI Blokir Ratusan Pinjol dan Investasi Ilegal, Kerugian Masyarakat Capai Rp2,6 Triliun
-
NUSANTARA2 hari yang lalu
PMI di Korsel Meninggal Akibat Kecelakaan Kerja, Pemerintah Bawa Pulang Jenazah dan Beri Santunan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
SAMARINDA1 hari yang lalu
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud
-
SAMARINDA1 hari yang lalu
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda