Pemprov Kaltim akan Bangun SMK di Mahulu dan Kubar untuk Tingkatkan Akses Pendidikan

Pemprov Kaltim berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan kejuruan yang merata di daerah-daerah terpencil yaitu Kubar dan Mahulu dengan membangun SMK

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim berencana membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di dua kabupaten, yakni Mahakam Ulu dan Kutai Barat.

Pembangunan SMK negeri ini selaras dengan visi Pemprov Kaltim untuk meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan, yang diharapkan mampu mencetak tenaga kerja terampil yang siap bersaing di era industri mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Surasa kepada awak media.

Ia mengungkapkan bahwa pembangunan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan kejuruan di daerah-daerah terpencil.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat, terutama di daerah yang selama ini sulit dijangkau. Kabupaten Mahakam Ulu dan Kutai Barat adalah dua wilayah prioritas dalam rencana pembangunan SMK negeri ini,” ujar Surasa, Rabu 3 Oktober 2024.

Pembangunan SMK ini diharapkan akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi sektor pendidikan, tetapi juga bagi peningkatan keterampilan kerja masyarakat setempat. SMK yang akan dibangun nantinya dirancang untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal, sehingga lulusannya siap memasuki dunia kerja dengan kompetensi yang relevan.

Harapan Surasa, pembangunan SMK ini juga bisa mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kaltim khususnya Kubar dan Mahulu.

“Kita harap generasi muda di Mahakam Ulu dan Kutai Barat bisa lebih mudah mengakses pendidikan berkualitas tanpa harus pergi ke daerah lain,” tambahnya.

Saat ini, Pemprov Kaltim sedang menyiapkan perencanaan yang detail. Mulai dari lokasi lahan, anggaran, hingga desain bangunan sekolah.

Perencanaan ini juga akan melibatkan pihak dari pemerintah kabupaten setempat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan memastikan fasilitas pendidikan ini dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. (rw)