Pengamat Ekonomi Unmul Khawatir Perokonomian RI Turun Drastis Jika Perang Israel-Iran Berkepanjangan

Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi di bawah 5 persen. Yang disebabkan oleh pelemahan rupiah terhadap Dolar Amerika, perang Iran dan Israel, serta buruknya sistem ekspor impor Indonesia.

Perseteruan Israel dan Iran, menurut Purwadi bukan sekadar aksi rudal-rudalan antarnegara. Namun juga akan berimbas pada perekonomian dunia. Indonesia, adalah satu dari banyak negara yang bisa kena dampak.

Terlebih, angka impor masih sangat besar sementara tidak diimbangi dengan ekspor barang jadi. Hal-hal ini bisa memicu kemerosotan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena ekspor kita selama ini masih bahan mentah, jadinya secara ekonomi belum bisa mengimbangi barang-barang kita yang masuk (impor),” ujar Purwadi via telepon Pada Rabu, 24 April 2024.

Belum lagi, utang luar negeri Indonesia ikut menambah beban keuangan, karena bunganya yang relatif tinggi.

“Bunganya aja Rp450 triliun lho yang harus dibayar. Sama aja dengan bangun IKN gitu. Terus beban pokoknya aja Rp800 triliun, berarti beban bunga dan pokoknya udah Rp1.200 triliun,” tambahnya.

Purwadi juga mengkritik ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM), yang menurutnya dapat menyebabkan fluktuasi harga dan membengkaknya subsidi BBM yang dapat berimbas pada sektor lain.

“Kalau perangnya berkepanjangan, energi kita juga agak repot karena ternyata kita sudah mengimpor BBM. Kalau tidak hati-hati, yang rezeki kita dari sisi minyak bisa lompat-lompat tuh harganya. Kalau sudah lompat-lompat nanti kan subsidi membengkak dan rakyat lagi yang harus menanggung beban itu,” katanya.

Belanja Prioritas

Dalam situasi yang serba tidak pasti seperti sekarang, cara terbaik untuk menjaga kesetabilan ekonomi menurut Pur adalah dengan membuat perencanaan anggaran yang tepat. Belanja yang kurang perlu bisa ditunda dulu, dan memprioritaskan pada sektor primer seperti kesehatan, pendidikan, hingga penyediaan air bersih.

“Skala prioritas yang tidak terlalu menyangkut hajat orang banyak sebaiknya dipangkas dulu atau direm dulu. Lebih baik fokus ke kesehatan, pendidikan, dan air bersih yang bisa mengamankan keluarga-keluarga menengah ke bawah yang rentan terhadap daya beli,” jelasnya.

“Kita harus memastikan bahwa anggaran pemerintah, baik Pusat maupun daerah, dialokasikan untuk kepentingan publik, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya dari pandemi COVID-19,” tutup Purwadi. (gig/fth)