Connect with us

LIPUTAN KHUSUS

Tiket Pesawat di Samarinda Mahal, Pengamat: Langkah Andi Harun Tepat, tapi Lingkaran Setannya Harus Diputus!

Diterbitkan

pada

tiket pesawat
Pengamat Ekonomi FEB Universitas Mulawarman Purwadi Purwoharsojo. (Dok)

Pengamat ekonomi Unmul mendukung upaya Andi Harun yang menyurati Kemenhub. Untuk meminta harga tiket pesawat di Samarinda tidak mahal lagi. Namun kalau mau harganya normal dalam waktu yang panjang, pemerintah harus duduk bersama, lalu memutus lingkaran setan industri penerbangan.

Mahalnya tiket pesawat dari dan ke Samarinda belakangan menjadi sorotan. Karena harganya bikin ketar-ketir. Akibatnya banyak calon penumpang yang memilih Bandara SAMS Balikpapan. Karena selisih harga yang lumayan.

Harga tiket pesawat tujuan Jakarta pada Kamis, 28 September 2023 misalnya. Dari Balikpapan, harganya Rp1,6 juta. Sementara dari Samarinda, harganya Rp2,2 juta, berdasar Traveloka. Selisih Rp600 ribu, memang lumayan, kan?

Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan, setidaknya ada 3 yang menyebabkan harga pesawat naik. Pertama, tingginya harga BBM untuk pesawat, yakni avtur. Kedua, perhitungan biaya operasional berangkat dan kembali. Ketiga, karena jumlah pesawat yang sehat berkurang pesat.

“Karena diperlukan biaya yang tinggi. Jadi setelah banyak perhitungan dengan melihat beberapa kondisi tadi, harga tiket pesawat jadi naik,” katanya, Minggu, 24 September 2023 kemarin.

Harga Tiket Pesawat Picu Inflasi

Mahalnya tiket pesawat di Bandara APT Pranoto bikin Wali Kota Andi Harun gerah. Ini bukan soal gengsi-gengsian dengan Balikpapan. Namun harga tiket saat ini bisa memicu inflasi parah.

Ujar Andi, kenaikan harga tiket pesawat bisa memicu inflasi hingga 8 persen! Jauh lebih tinggi dari yang disebabkan oleh komoditas pangan (berkisar 2 persen).

“Harga tiket pesawat ekonomi berjadwal Samarinda Jakarta dan sebaliknya itu harganya kurang lebih Rp1,6 juta. Tapi sekarang kan tidak ada lagi harga tiket segitu. Rata-rata Rp2 juta ke atas,” jelas Andi Harun pada 22 September lalu.

Dengan naiknya biaya hidup, semisal biaya pendidikan dan kebutuhan pokok. Masyarakat mestinya tidak dihadapkan lagi pada kenaikan harga transportasi. Menurutnya, itu memberatkan dan akan berdampak panjang pada lemahnya perekonomian daerah.

“Pendapatan masyarakat tidak naik tapi beban ditambah itu tidak boleh,” tegas Andi Harun.

Dia sudah berkomunikasi dengan kepala Bandara APT Pranoto. Dan pada 26 September kemarin, pemkot secara resmi melayangkan surat ke Kemenhub. Untuk meminta kebijakan penurunan harga.

Kata Pengamat Ekonomi

Pengamat Ekonomi dari FEB Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo menyebut langkah intervensi yang dilakukan oleh wali kota termasuk bagus dan tepat. Namun itu bukan upaya terakhir yang bisa dilakukan.

Karena, Purwadi melihat bahwa kasus ini merupakan masalah klasik di Kaltim. Dan bukanlah sesuatu yang baru. Belum lama ini juga terjadi pada Berau, harga tiket tinggi yang berujung aksi oleh kalangan mahasiswa.

“Ini penyakit lama. Harga penerbangan maskapai kita tidak pernah transparan. Apalagi penerbangan sipil di Indonesia itu sudah lampu kuning. Lampu kuningnya bukan mau pindah kuning ke hijau, tapi kuning menjelang ke merah,” jelas Purwadi. Rabu, 27 September 2023.

“Dan ternyata problemnya itu rumit banget,” tambahnya.

Banyak masalah dalam dunia penerbangan Indonesia, beber Purwadi. Pertama, banyak pesawat yang sudah tidak layak terbang.

Bahkan berdasarkan data dari Kemenhub, pada Agustus 2023. Hanya sebanyak 393 pesawat yang siap beroperasi. Sementara 173 pesawat lagi dalam perawatan, dan tidak terbang atau dilarang terbang oleh lessor.

Dari jumlah yang masih terbang pun terkadang dipaksakan, karena kondisinya  sendiri tidak benar-benar oke. Beberapa masih ada yang bermasalah tetapi masih layak terbang menurut standar Direktorat Perhubungan Udara.

Nah dari ratusan pesawat yang masuk bengkel tadi, harus antre panjang. Dan juga tidak bisa langsung diperbaiki. Karena biaya masuk perawatan dan masuk bengkel mahal. Ditambah sulit dan mahalnya suku cadang. Dilengkapi dengan naiknya harga Aviation Turbine Fuel alias Avtur atau bahan bakar pesawat.

“Itu lah sebabnya harga tiket pesawat jadi makin mahal. Problemnya itu kayak lingkaran setan. Mana yang harus diputus dulu, ya pemerintah harus memutus lingkaran setan itu.”

“Indonesia ini kan negara kepulauan. Banyak mobilitas dari pulau ke pulau. Yang otomatis, transportasi penerbangan jadi penting bagi masyarakat,” kata Purwadi.

Karena jumlah penumpang (permintaan) yang lebih tinggi ketimbang ketersediaan (penawaran) pesawat. Hukum ekonomi pun berlaku. Harga jadi tak terkendali.

Pada musim liburan di banyak bandara. Ketika banyak orang tengah ramai ingin terbang. Justru dimanfaatkan untuk menaikkan tiket habis-habisan. Berbanding terbalik dengan penerbangan luar negeri.

“Tiket di luar negeri murah di indonesia malah makin nggak karuan,” tambah Dosen FEB itu.

Jika masalah ini tidak lekas teratasi. Tidak menutup kemungkinan maskapai asing akan mengambil kendali. Dan ini bisa menimbulkan masalah yang lebih fatal.

“(Maskapai asing) yang secara teknologi pesawatnya lebih canggih, harganya lebih murah. Termasuk problem yang dihadapi hari ini, penerbangan haji umroh sudah diambil alih oleh maskapai luar negeri. Ini juga tiketnya bisa makin ugal-ugalan kalau mereka jadi monopoli.”

Terapkan Subsidi Tiket Pesawat untuk Sipil

Sebagai pemegang regulasi, Pemerintah Pusat mestinya bisa mencontoh negara-negara yang sudah bagus pengelolaan industri penerbangannya. Semisal, membuat klasifikasi penerbangan.

Menurut Pur, ada 3 jenis penerbangan di Indonesia. Yakni perjalanan dinas, perjalanan bisnis, dan perjalanan sipil. Dia bilang, 70 persen penerangan adalah perjalanan dinas. Yang notabene tiketnya ditanggung oleh negara. Sehingga, memungkinkan untuk membedakan harga tiket berdasar jenis penerbangannya.

“Pemerintah bisa menerapkan jadwal penerbangan sipil yang low cost. Dari Kemenhub. Pemerintah harus mengendalikan,” ungkap Purwadi.

Dalam konteks di Kaltim, ia mendorong para bupati dan wali kota, serta gubernur. Bisa meminta Pemerintah Pusat mensubsidi harga tiket pesawat non perjalanan dinas. Untuk penerbangan dari dan ke Kaltim. Walau diakui, kebijakan ini tidak mudah diterapkan, karena ada dampak dominonya.

“Ibarat gas kendaraan, tidak bisa terlalu kenceng-kenceng. Tetep setengah mati bergeraknya. Bergeraknya berat.  Karena ini termasuk transportasi yang andalan,” tambahnya.

Namun, jika tidak dilakukan, dampaknya bisa makin memburuk. Jika beban tingginya tiket pesawat dibebankan ke publik. Dapat memicu inflasi. Sementara pendapatan masyarakat tidak naik. Tapi kebutuhan makin naik. Itu akan menyebabkan ekonomi Indonesia jadi tidak sehat.

“Kan nggak logis harga pada naik. Belum lagi masyarakat kena pajak.”

Perlu Duduk Bareng

Purwadi mengapresiasi langkah Wali Kota Samarinda Andi Harun. Ia menyebut itu langkah yang sama dengan yang diambil oleh Pemkab Berau sebelumnya. Dari sini, sebenarnya bisa ditarik garis lurus. Bahwa masalah harga tiket ini bukan hanya masalahnya Samarinda atau Berau. Tapi Kaltim. Karenanya, semua kepala daerah bersama gubernur harus bersinergi.

“Berau jalan sendiri, Samarinda jalan sendiri. Regulasi (harusnya) langsung se-Kaltim. Harus kompak. Yang terjadi hari ini kan nggak pernah kompak. Harusnya kan serentak. Jadi dilihat kompak banget pemerintah di Kaltim,” lanjut Purwadi.

Sinergitas itu, output-nya bisa dengan memberi data pada Kemenhub. Segini loh, harga tiket yang ideal untuk warga Kaltim. Dan segini loh, yang untuk warga tidak berat, namun industri penerbangannya tetap sehat.

“Harusnya dia patok, sekian. Yang terjangkau oleh publik. Kalau cuma harga terendah dan tertinggi, maskapai bisa main-main di situ,” pungkas Purwadi. (dra)

Reporter: Khairun Nisa

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

Bagikan

advertising

POPULER

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Hello. Add your message here.