Pengamat Politik Dorong Program Gratis Pol Rudy-Seno Diperjelas dengan Perhitungan yang Rinci

Program ‘Gratis Pol’ dari paslon 2 Rudy-Seno Pilkada Kaltim 2024 masih menjadi pertanyaan publik hingga saat ini. Supaya klir, pengamat politik mendorong paslon nomor urut 2 memberi penjelasan secara rinci terkait program tersebut.

Program Gratis Pol yang digaungkan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud-Seno Aji ditanggapi beragam oleh masyarakat. Di satu sisi, program ini menarik minat dan perhatian masyarakat. Karena seperti memberi jawaban atas berbagai masalah yang ada di Kaltim.

Di sisi lain, masyarakat bertanya-tanya soal peluang realisasinya. Karena berdasar hitung-hitungan kasar. Menggratiskan seragam hingga biaya pendidikan dari jenjang SMA, S1, S2, dan S3. Belum lagi program BPJS Kesehatan gratis, wifi gratis, makan siang gratis, hingga pemberian insentif dan memberangkatkan marbot masjid ke Tanah Suci. Sangat memberatkan anggaran.

Paslon Sah-Sah Saja Gaungkan Program

Merespons hal tersebut, Pengamat Politik Kaltim, Syaiful Bachtiar menyebut sebetulnya mau sebesar apapun programnya, itu sah-sah saja. Karena setiap calon kepala daerah memang diberi ruang seluas-luasnya untuk itu.

“Untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan terkait permasalahan-permasalahan publik yang ada di wilayah masing-masing.”

“Sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, itu dipersilakan untuk menyampaikan ide gagasannya,” jelas Syaiful ketika dihubungi Kaltim Faktual Minggu, 29 September 2024.

Dorong Program Dirincikan secara Kualitatif

Dari konsep dasar program Gratis Pol, Syaiful melihat sisi positif karena Rudy Mas’ud menaruh perhatian besar di bidang pendidikan.

“Pendidikan juga bisa disebut dengan sektor investasi sumber daya manusia. Kalau investasi itu salah dan tidak diberi ruang yang serius oleh pemerintah daerah, maka investasi itu akan berdampak ke generasi mendatang.”

Namun ia juga mewajarkan keraguan publik terhadap program tersebut. Karenanya, ia menyarankan Rudy-Seno untuk hadir menjelaskan secara rinci. Dengan perhitungan yang relevan dengan kekuatan APBD Kaltim.

“Skema yang digunakan seperti apa. Jadi tidak hanya di Gratis Pol saja. Misalnya gratis dari SMA sampai S3, itu berlaku secara umum dengan persyaratan yang mudah atau yang sulit?”

Tambahnya, perlu ada hitung-hitungan yang rinci, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya ada sekian ribu anak sekolah yang akan dibiayai. Lalu ada sekian ribu mahasiswa S1, sekian ribu S2, lalu S3 yang akan dibiayai.

Akan lebih bagus jika terdapat rincian jumlah anak setiap tingkatan. Lalu total kebutuhan anggarannya, hingga jumlah APBD Kaltim yang disiapkan untuk itu. Sehingga dapat terlihat jelas kemungkinan realisasi programnya.

“Kalau tidak dihitung secara rinci dan secara teknis programnya seperti apa nanti bisa memunculkan interpretasi di tengah masyarakat.”

“Bisa saja SMA sampai S3 tapi dengan syarat yang susah, atau yang mendapatkan itu dalam jumlah yang terbatas.”

Khawatir akan Seperti Beasiswa Kaltim

Syaiful juga sempat menyinggung Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) yang belum lama ini bermasalah. Dengan isu pengurangan anggaran. Nah jangan sampai program gratis pol juga akan mengalami hal yang sama. Sehingga perhitungan rinci itu perlu.

“Jadi kita bicara fakta jangan berandai-andai. Artinya apa, di dalam memberikan janji bisa dijelaskan secara rasional. Misalnya kuotanya berapa per tahun, SMA itu berapa, Mahasiswa S1, S2, S3 itu berapa, nah gitu harusnya ada penjelasan secara kuantitatif.”

Dengan begitu paslon yang memiliki program, jika terpilih, bisa mempertanggungjawabkan. Selain itu, masyarakat juga bisa lebih rasional dalam menagih janji tersebut jika tidak sesuai di lapangan.

Bagi Syaiful, penjelasan program yang lebih rinci tersebut, tidak hanya berlaku untuk paslon Rudy-Seno. Melainkan juga Isran-Hadi. Kedua paslon perlu lebih rinci menjelaskan program-program unggulan mereka.

“Program juga perku disampaikan ketika di debat calon gubernur Kaltim, perlu diperdebatkan sesuai konsep masing-masing,” pungkasnya. (ens/fth)