Punya Banyak Keresahan di Pendidikan, Muhammad Darlis Ingin Masuk ke Komisi IV DPRD Kaltim

Dalam beberapa tahun terakhir, Muhammad Darlis Pattalongi mempelajari dinamika pendidikan di kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Ia melihat masih banyak masalah di ceruk itu, dan kukuh ingin masuk ke Komisi IV DPRD Kaltim. Alih-alih ke Komisi III (Pembangunan) seperti yang ia emban pada periode 2004-2014 lalu.

Setelah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pada 2 September 2024 kemarin. DPRD Kaltim Periode 2024-2029 segera menyusun formasi alat kelengkapan dewan, mencakup unsur pimpinan, komisi, hingga fraksi. Jika sesuai rencana, pekan depan semuanya sudah fiks.

Nah, saat ini, para anggota dewan sedang berdiskusi dengan partainya masing-masing, perihal susunan fraksi dan sebaran komisi.

Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Darlis terang-terangan ingin bergabung ke Komisi IV. Hal itu dilatarbelakangi oleh keresahannya di bidang pendidikan, dan keinginan untuk turut serta dalam perbaikan tata kelola pendidikan di Benua Etam.

“Dua periode yang lalu saya ditempatkan di bidang pembangunan (saat ini Komisi III), maka saya sudah meminta kepada partai (PAN), saya maunya di Komisi IV. Walau partai saya meminta saya ke Komisi III, tapi saya menyampaikan ingin ke Komisi IV.”

“Karena Komisi IV itu ada pendidikan dan agama. Khususnya pendidikan, saya merasa tantangan pendidikan ke depan semakin kompleks, dan banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Oleh karena itu saya ingin berkonsentrasi penuh untuk memikirkan pendidikan di Kalimantan Timur,” ungkapnya baru-baru ini.

Fokus Peningkatan Kualitas Guru

Menurut Darlis, ada 2 hal yang harus dibereskan untuk meningkatkan pendidikan di Kaltim. Yakni ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta kualitas SDM, dalam hal ini guru yang harus terkualifikasi internasional.

“Ada beberapa hal di pendidikan yang bisa saya lakukan. Contoh bagaimana meningkatkan kualitas proses mengajar, saya punya obsesi sedapat mungkin tenaga pengajar di semua lembaga SMA, tidak boleh ada 1 sekolah, yang tak ada lulusan luar negerinya,” paparnya.

Jika semua sekolah di Kaltim, terutama SMA sederajat yang menjadi tupoksi pemprov, memiliki tenaga pendidik berkualifikasi internasional, entah itu lulusan S1, S2, ataupun S3. Atau setidaknya guru yang pernah mengikuti kursus singkat selama setahun di negara lain. Mereka akan memiliki wawasan yang lebih luas. Tujuan besarnya, agar guru-guru tersebut bisa membandingkan bagaimana negara-negara maju dan Indonesia mengeksekusi sistem pendidikannya. Menemukan formulasi yang lebih baik, solutif, dan aplikatif. Lalu menjadi agen perubahan di setiap sekolah untuk memacu kualitas, baik dari segi sapras, pengajaran, dan lainnya.

“Tantangan pendidikan kita itu kan ke depan, tidak bisa hanya melihat ke dalam ya. Dan dalam era globalisasi ini kan, orang akan berinteraksi secara internasional. Sehingga wawasan kita, internasional juga. Jadi kita siapkan untuk itu.”

“Saya percaya jika setiap sekolah ada lulusan luar negerinya, sekolah itu akan memacu kualitas proses mengajar di situ,” imbuhnya.

Serapan Anggaran dan Pembangunan

Aspek kedua yang perlu peningkatan, menurut Darlis ialah ketersediaan ruang kelas yang memadai dan layak. Karena mau sebagus apapun kualitas guru, jika tidak diwadahi fasilitas yang memadai, tetap akan kesulitan mewujudkan sistem pengajaran yang efektif.

Contoh, sekolah yang siswanya belajar full day dengan yang menggunakan sistem shift karena bergantian memakai ruang kelas. Output-nya tentu akan berbeda. Dalam tupoksinya sebagai legislator, Darlis ingin fokus mengawasi serapan anggaran daerah, yang sebenarnya terbilang tinggi, namun hingga kini belum juga menyelesaikan masalah ketersediaan fasilitas.

“Saya sudah banyak keliling (Kaltim) ya, dari segi fasilitas pendidikan, jangankan kita berbicara tentang kualitas di luar Samarinda (ibu kota Kaltim). Di dalam Samarinda sendiri banyak sekali yang fasilitasnya itu sangat memprihatinkan.”

“Padahal dari segi UU sistem pendidikan, APBD minimal dialokasikan 20 persen untuk pendidikan. Menurut saya tidak boleh ada lagi alasan sarana pendidikan kurang memadai, tenaga pengajarnya kurang terkualifikasi, padahal anggarannya besar,” pungkasnya. (dra)