Sekda Kaltim Minta Reformasi Birokrasi Tematik Digaungkan Agar Berdampak ke Masyarakat

Sekda Prov. Kaltim Sri Wahyuni meminta agar reformasi birokrasi tematik digaungkan di lingkungan pemerintahan. Baik provinsi maupun kota. Alasannya untuk meningkatkan sinergitas dan pola kerja aparatur pemerintahan. Yang berdampak langsung ke masyarakat.

Dalam peningkatan kompetensi dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim bahkan Indonesia, diharapkan seluruh ASN memahami bagaimana pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diprogramkan Pemerintah Pusat. Melalui Kementerian PAN-RB dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik.

Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan alasannya. Kaerena dengan melaksanakan dan menerapkan reformasi birokrasi tematik, dapat meningkatkan sinergitas dan pola kerja pegawai (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltim semakin baik dan profesional.

“Untuk Itu, implementasi reformasi birokrasi tematik mulai sekarang harus terus digaungkan. Artinya, disosialisasikan bukan hanya sekali, tapi berkali-kali,” pesan Sekda Sri Wahyuni saat membuka Webinar Nasional dengan tema “Sinergitas Stakeholders dan Penguatan Manajemen Sumber Daya Aparatur dalam Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik di Kalimantan Timur” yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim secara daring, Senin 10 April 2023.

Melalui pelaksanaan reformasi birokrasi tematik, diharapkan seluruh ASN semakin bersemangat bekerja. Termasuk bagaimana pola kerja organisasi yang harus dibangun saat sekarang.

Apalagi semua daerah sedang melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi. Awalnya tiga level kini menjadi dua level.

“Saat ini hanya ada eselon dua dan tiga saja. Karena, sekarang menuju Jabatan Fungsional Tematik. Memang banyak belum memahami. Artinya, kedepan ASN lebih bergerak cepat dan tak hanya terfokus pada satu bidang tugas saja,” jelasnya.

Untuk itu, melalui Webinar ini, seluruh ASN dapat menambah wawasan dengan mendengarkan berbagai materi yang disampaikan narasumber dari KemenPANRB.

Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi menjelaskan, penerapan reformasi birokrasi (RB) tematik ini adalah penjabaran arahan Presiden Joko Widodo. Yang menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus punya dampak langsung bagi masyarakat.

Ada empat fokus dalam RB tematik, yakni birokrasi untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta program aktual prioritas Presiden dan Wakil Presiden.

Kementerian PANRB mendorong penerapan RB Tematik bagi seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Sementara mengenai peserta Webinar diikuti seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota se Kaltim dan se Indonesia. Hadir Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penetapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB Kamaruddin, Guru Besar IPDN Prof Dr Sadu Wasistiono MS, dimoderatori Widyaiswara Ahli Utama Kaltim Dr H Sugeng Choiruddin. (adpim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM