Stok Kebanyakan, Pemprov Kaltim akan Lelang Emisi Karbon ke Dunia

Pemprov Kaltim berencana menjual sisa emisi karbon yang dibayari Bank Dunia. Sekitar 8 juta ton, secara mandiri. Dengan harapan mendapat harga yang lebih mahal.

Sebagai daerah yang masih memiliki banyak hutan. Kaltim memiliki sumber daya emisi karbon yang melimpah. Pada penghitungan terakhir, oleh tim World Bank melalui tim Program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF–CF). Provinsi ini memiliki cadangan 30 juta ton emisi karbon.

Emisi karbon itu lantas dibayari oleh Bank Dunia lewat pembayaran bertahap. Dari tahun 2023 sampai 2025 sebesar USD110 juta. Namun nominal itu baru mencakup 22 juta ton saja. Sisanya tidak.

Biar tidak mubazir, Gubernur Kaltim Isran Noor pun kepikiran untuk menjualnya. Melalui proses lelang. Sebelumnya, pemprov beserta lembaga terkait akan menghitung ulang jumlah emisi karbon di Kaltim.

“Berarti kita masih memiliki kelebihan atau sisa 8 juta ton. Dan ini akan kita lelang secara mandiri.”

“Informasi World Bank bahwa mereka siap memfasilitasi kelebihan gas buang (emisi karbon) kita,” kata Isran Noor, baru-baru ini.

Kalau benar, Isran pun menyambut baik komitmen dari Bank Dunia itu. Ia optimis kelebihan emisi karbon Kaltim masih memungkinkan dibeli oleh perusahaan swasta dari negara luar. Bahkan dengan harga yang lebih mahal.

“Kan sama Bank Dunia, gas buang kita dihargai USD5. Tapi kalau kita lelang mandiri bisa saja lebih dari itu harganya per ton,” ungkapnya.

Namun demikian, ujarnya, Kaltim tetap mentaati mekanisme lelang atau pun tata aturan global terkait perdagangan gas emisi karbon.

“Ada perusahaan yang berminat, tapi kita belum berkomunikasi intensif dengan mereka. Kitaa perlu verifikasi ulang untuk lelang nanti,” lanjut Ketua APPSI ini.

Prosesnya Panjang

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni membenarkan pernyataan gubernur. Bahwa perdagangan karbon dunia ada mekanisme yang harus diikuti dan Kaltim bisa masuk ke dalam sistem.

“Dana insentif dari program FCPF oleh Bank Dunia, bisa kita manfaatkan sebagai investasi,” ujarnya.

“Kenapa disebut investasi? Karena keberlanjutan program untuk kegiatan emisi karbon, sehingga diperlukan pembiayaan, tidak hanya verifikasi dan lelang, tetapi kegiatan-kegiatan lainnya dalam program FCPF itu sendiri,” tandas Sekda yang juga Ketua Komite Teknis Tim FCPF Kaltim.

Untuk awal, dari 110 juta USD dibayarkan oleh Bank Dunia sebesar 20,9 juta USD pada 2023 dan secara bertahap hingga selesai pada 2025. (dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM