Sukmawati: Seleksi PPPK Jangan sampai Ada Jalur ‘Orang Dalam’

Legislator Kaltim Sukmawati pada dasarnya mendukung penghapusan honorer. Asal seleksi PPPK dilakukan secara adil dan transparan. Jangan sampai ada jalur orang dalam.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sukmawati mendukung rencana pemerintah untuk menghapus tenaga honorer dan menggantinya dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, ia meminta agar proses pengangkatan PPPK dilakukan secara transparan dan tanpa pilih kasih.

“Saya sih berpendapat sepanjang itu benar honorer dihapus dan diangkat jadi PPPK bagus,” ungkapnya, Sabtu 11 November 2023.

“Tapi jangan sampai yang diberi tanggung jawab ini pilih kasih,” sambungnya.

Sukmawati menjelaskan pilih kasih dalam proses pengangkatan PPPK dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pegawai honorer. Apalagi, banyak dari mereka yang sudah bekerja selama puluhan tahun.

“Maksudnya pilih kasih nanti ada yang dibantu untuk bisa masuk PPPK ada juga yang gak bisa. Nah itu yang sulit maksudnya kasian kalau mereka diberhentikan karena gak masuk PPPK sementara mereka sudah honorer berapa tahun,” terangnya.

Anggota dewan dapil Paser-PPU juga mempertanyakan alasan pemerintah tidak memberikan kemudahan bagi pegawai honorer yang sudah berumur untuk mengikuti seleksi PPPK. Menurutnya, seleksi PPPK tetap bisa dilakukan, namun dengan memberikan kemudahan bagi pegawai honorer yang sudah berumur.

“Kasihan mereka sudah masuk puluhan tahun tapi gak diangkat jadi PPPK. Itu yang kadang kurang sependapat,” jelasnya.

Sukmawati berharap pemerintah dapat meninjau kembali rencana pengangkatan PPPK. Ia meminta agar pemerintah lebih memperhatikan nasib pegawai honorer yang sudah berumur.

“Seleksi PPPK ini memang ada tesnya. Apa salahnya yang sudah berumur dibantu. Tesnya tetap ada tapi dibantu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Pusat menargetkan tidak ada lagi tenaga honorer pada Desember 2024 mendatang. Itu artinya, peralihan status ke PPPK sudah kelar sebelum waktu yang ditentukan. (dmy/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM