Fraksi Partai Demokrat dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali mengingatkan pemerintah daerah akan tanggung jawab keuangan yang harus segera diselesaikan. Yakni...
Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim mendorong agar pemkab melaksanakan optimalisasi aset daerah. Hal ini bertujuan meningkatkan tata kelola keuangan daerah agar lebih optimal ke depannya. Usulan...
Realisasi belanja daerah Kutim diketahui mengalami peningkatan atau tinggi. Hal ini bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi positif di desa-desa Kutim. Dalam sidang paripurna ke-27 masa persidangan...
Sengketa lahan menjadi salah satu isu persoalan di Kutim. Pendekatan sosial dan filosofis dianggap menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Hal itu ditegaskan Anggota DPRD...
Pemkab Kutim diminta untuk fokus menyelesaikan hutang dan meningkatkan pengawasannya terhadap pengelolaan dan pelaksanaan dana desa. Hal itu menjadi salah satu poin Fraksi AKB terkait pertanggungjawaban...
Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur (Kutim) meminta kepada pemerintah agar belanja modal dapat difokuskan untuk pertumbuhan ekonomi daerah, di tahun anggaran berikutnya. Hal...
Sejumlah tantangan dan potensi meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kutim terjabarkan. Menjadi catatan Fraksi AKB DPRD Kutim kepada pemerintah untuk pahami dan laksanakan. Dalam sidang paripurna ke-27...
Fraksi Partai Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutai Timur (Kutim) menyampaikan pandangan umumnya terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kutim tahun anggaran 2023. Salah satu poinnya, memberikan apresiasi...
Angka pengangguran di Kabupaten Kutim disebut mengalami peningkatan. Anggota DPRD Kutim Fitriyani meminta pemerintah turun tangan. Salah satunya dengan memaksimalkan peran BLK. Pertengahan tahun ini, ekonomi...
Legislator Kutim Agusriansya Ridwan meminta semua pihak untuk menciptakan investasi yang kondusif di Kutim. Selain soal kemudahan birokrasi, juga soal kepastian hukum hingga tak adanya konflik....
