Pelayanan publik menjadi isu besar dan menarik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Berstatus kabupaten terluas kedua di Kaltim. Itu artinya, Pemkab Kukar punya PR besar dalam realisasi pembangunan dan pelayanan masyarakat di seluruh wilayah mereka.

Memang betul, sebaik-baiknya pelayanan adalah yang berorientasi pada praktik di lapangan. Namun yang baik belum tentu efektif. Terutama dalam konteks pembangunan di Kukar.

Sebagai gambaran saja, jika bupati Kukar harus melakukan kunjungan rutin ke setiap daerah. Minimal 3 desa saja dalam seminggu. Rutin dan berkala. Sudah jelas Bupati Edi Damansyah akan menghabiskan lebih banyak waktu di masa jabatannya, hanya untuk menjadi ‘tua di jalan’.

Atau permisalan yang lain. Butuh berapa lama untuk Dispora Kukar mencari bibit altet potensial. Jika harus mencari secara organik dari satu desa ke desa yang lain.

Artinya apa? Pembangunan dan pelayanan publik di Kukar lebih ‘menantang’ karena faktor geografis. Padahal, pemimpin Kabupaten Kukar, Edi Damansyah dan Rendi Solihin. Dalam Visi IDAMAN telah mendeklarasikan Kukar sebagai kabupaten yang inovatif, berdaya saing, dan mandiri.

Visi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, serta membangun citra positif dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui gerakan one agency one innovation.

Maksudnya, setiap perangkat daerah di Kukar dari desa, kelurahan, hingga kecamatan. Mesti memiliki minimal 1 inovasi, dalam bidang apa saja.

One agency one innovation terdengar sebagai sebuah gerakan yang wah dan keren. Lantas apakah realitanya semudah yang dibayangkan? Tentu saja tidak. Untuk menciptakan sesuatu, lalu menjaga dan mengembangkannya secara kontinyu butuh skema yang tepat. Gelontoran uang saja takkan cukup untuk ‘membeli’ konsistensi itu.

Butuh sesuatu yang lebih sederhana namun menggerakkan. Di sini lah, Dinas Kominfo Kukar memainkan perannya.

Menggerakkan KIM

Kepala Diskominfo Kukar Dafip Haryanto mengatakan, realisasi one agency one innovation di Kukar tidaklah mudah. Karena pondasinya bukan sekadar mengajak keterlibatan masyarakat. Namun bagaimana menumbuhkan kesadaran, lalu secara sendirinya masyarakat mau berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun daerahnya sendiri.

“Memang sulit ya, di situasi seperti saat ini, tesisnya adalah warga itu agak berseberangan dengan pemerintah.”

“Kami coba membuat antitesisnya, bahwa mereka ini juga bisa menjadi bagian … bukan kami ingin mengintervensi mereka. Tapi menumbuhkan kesadaran mereka. Bahwa untuk proses pembangunan itu, informasi harus bisa disampaikan,” ujar Dafip Haryanto dalam sebuah dokumentasi Diskominfo Kukar, dikutip Kaltim Faktual pada 6 Desember 2022.

Informasi disebutnya adalah jalur pendekat, untuk mengakali tantangan geografis di Kukar. Agar apa yang dipikirkan pemerintah di kabupaten, bisa dengan cepat terdengar ke seluruh perangkat desa. Pun kebalikannya, apa yang dilakukan masyarakat dan pemerintah desa, bisa langsung terjangkau oleh pemerintah tingkat II.

Namun produksi hingga penyebaran informasi dan data pun perlu basis besar. Baik anggarannya sampai jumlah pengelolanya. Ini yang tidak dimiliki Kukar. Diskominfo pun mendorong pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai salah satu inovasi yang perlu diciptakan.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)

KIM memang bukan barang baru di Indonesia. Namun yang dititikberatkan Diskominfo Kukar ialah KIM ini tak hanya eksis di tingkat kabupaten saja. Tapi juga ada dan berkembang di tingkat desa dan kelurahan.

KIM sendiri dibentuk oleh masyarakat, kemudian di-SK-kan oleh pemerintah desa atau kelurahan.

Hingga November 2022, lebih dari 100 KIM sudah terbentuk di Kukar. Yang terbagi di berbagai sektor seperti UMKM, kuliner, wisata, IT, perfilman, dan lainnya.

KIM di Kukar juga telah menjadi binaan langsung Diskominfo Kukar. Untuk menjadi mitra kerja timbal balik antara masyarakat dan pemerintah.

“Mereka ini adalah pejuang garis depan di masyarakat. Yang bisa jadi tokoh penggerak bagi semangat keswadayaan,” lanjut Dafip Haryanto.

KIM bukan sekadar agen informasi. Yang tugasnya hanya memproduksi dan menyebarkan informasi layaknya perusahaan media. Komunitas ini punya peran yang lebih luas. Seperti menjadi mediator dan fasilitator terkait program pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya.

Bisa pula wadah komunikasi untuk mengembangkan potensi desa. Mendampingi realisasi pembangunan sampai menyebarkan informasi ke publik luar. Agar potensi daerah mereka bisa diketahui oleh banyak orang di luar daerah mereka.

Bagi Dafip Haryanto, KIM adalah jembatan. Ia bisa jadi penghubung, bisa pula jadi penolong. Perannya fleksibel dan efektif. Cocok dikembangkan di daerah dengan jarak antar desa yang berjauhan.

Pelan namun pasti, dampak keterlibatan KIM sudah mulai terasa. Misalnya di Desa Batuah, KIM setempat berhasil mewujudkan destinasi wisata Benua Elai. Di Desa Muara Muntai Ulu, KIM berhasil mengenalkan kearifan lokal dengan menciptakan kapal wisata sekaligus restoran terapung.

Di Danau Melintang, KIM Desa Muara Enggelam juga berhasil mengenalkan ke banyak orang. Tentang kehidupan desa di atas air tersebut, dan kini menjadi daya tarik wisata tersendiri.

Di kawasan pesisir, KIM berhasil mengkolaborasikan pengelolaan pantai-pantai di Kecamatan Muara Badak menjadi tempat wisata terpadu.

Diskominfo Kukar akan terus mendorong terbentuknya KIM di semua desa dan kelurahan. Tak hanya membentuk, namun juga melakukan pembinaan agar komunitas ini terus hidup. Untuk memberi dampak ekonomi langsung pada masyarakat.

“Kami merasa sangat terbantu dan berterima kasih atas peran KIM di Kukar. Semoga kolaborasi ini terus terjaga,” pungkas Dafip Haryanto. (dra)

Penulis: Ahmad A. Arifin (Kaltim Faktual)

Beragam Dokumentasi Kegiatan KIM Kutai Kartanegara

Artikel Kukar Membangun Jembatan Inovasi Bernama KIM pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sebagai daerah penghasil, Kaltim berupaya berdaulat dalam bidang energi. Salah satunya menerangi seluruh wilayah di provinsi ini. Pemprov tengah mengejar target elektrifikasi. Harapan yang sebentar lagi terealisasi. Tak ada desa yang gelap lagi...

***

Pernah dengar guyonan ini: “Daerah penghasil, kok kekurangan listrik ya? Suka mati lampu, masih ada desa-desa listrik hanya malam, jalan-jalan gelap gulita, tak ada lampunya. Pokoknya tak seperti kota-kota besar di Jawa sana! Terang Benderang”.

Ya, begitulah potret provinsi ini sejak dahulu kala. Dikenal kaya, tapi belum merdeka. Provinsi lumbung energi, tapi dirasa “kekurangan energi”. Penilaian itu ingin dibasmi. Oleh Pemprov Kaltim dibawah kepemimpinan Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Sebagaimana visinya: mewujudkan Kaltim Berdaulat. Salahsatunya berdaulat dari energi.

Tengah dicanangkan, program elektrifikasi bisa terpenuhi 100 persen pada 2025 mendatang. Rencana jangka panjang tersebut tertuang dalam Pergub Kaltim 8/2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Munawwar menjabarkan. Terdapat lima poin sasaran utama dari implementasi pergub itu. Yang kesemuanya menjadi fokus utama pihaknya menjalankan program tersebut.

Pertama, yaitu, soal Rasio Elektrifikasi (RE) ditargetkan sudah mencapai 100 persen pada tahun 2025 mendatang. Saat ini sudah mencapai angka 92,07 persen. Sasarannya adalah desa yang berada di kawasan perbatasan bisa menerima pasokan energi listrik sampai 600 Watt setiap hari.

Kedua, mempermudah akses masyarakat mendapatkan BBM dan LPG. Soal ini, kata dia, pemprov akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar kebutuhan energi tersebut mudah diterima masyarakat. Diantara proyek yang digadang-gadang adalah jaringan gas (jargas) rumah tangga.

Ketiga, terjaminnya ketersediaan listrik untuk kawasan industri di Kaltim.Terkhusus di kawasan industri Kariangau, Bontang dan Maloy. “Untuk kebutuhan listrik di Maloy diperkirakan mencapai 90 MWH,” katanya.

Sasaran berikutnya, dijelaskan, yaitu memaksimalkan pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT). Targetnya bauran EBT sudah mencapai 12,4 persen.

Terakhir, yaitu tercapainya sejumlah indikator energi. Seperti, elastisitas energi 0,45 di tahun 2025, pemakaian energi 13,05 TOE/miliar rupiah tahun 2025, pemakaian energi final per kapita 2,19 TOE tahun 2025. Dan terakhir pemakaian listrik per kapita 2.138 kWh di tahun 2025 (kWh/kapita/tahun).

Dari semua sasaran tersebut, Munawwar menegaskan, bahwa RUED juga mencakup sejumlah misi. “Salah satunya menjamin ketersediaan energi untuk masyarakat dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan energi dengan harga terjangkau,” tegasnya.

Masih Ada 199 Desa Butuh Perhatian

Berdasarkan data yang dihimpun media ini, dari 1.038 desa yang ada di Kaltim baru sedikitnya 839 desa yang sudah teraliri listrik PLN. Jika dirasiokan, desa yang merdeka listrik dari PLN baru 80,83 persen.

Artinya, masih ada 199 desa yang membutuhkan perhatian khusus soal pemenuhan listrik. Yaitu 189 desa listrik non PLN dan 13 desa menggunakan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE).

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengamini hal itu. Maka, ia menginginkan agar sasaran elektrifikasi adalah desa terpencil. Meski demikian, dari 199 desa yang belum merdeka listrik itu, Hadi menegaskan bahwa desa itu tidak benar-benar gelap atau tidak memiliki aliran listrik. “Sudah berlistrik namun kebanyakan masih memanfaatkan listrik desa,” ucapnya.

Namun Hadi meyakini bahwa listrik desa dengan listrik PLN “beda rasa”. Maka, Pemprov Kaltim juga tengah meminta PLN mendukung percepatan elektrifikasi ke desa-desa tersebut. Diantaranya mendorong agar PLN segera membangun distribusi jaringan listrik sampai ke desa-desa terpencil.

“PLN sedang berusaha melakukan percepatan pembangunan distribusi jaringan sehingga seluruh desa dapat teraliri listrik PLN,” tegas Hadi.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan, untuk menyalurkan listrik ke desa-desa akan dilakukan dengan membangun PLTS komunal. Yaitu PLTS yang dipasang disuatu lokasi, lalu ditransmisikan dan didistribusikan kepada pelanggan. PLTS komunal bisa berdiri sendiri dengan membangun jaringan mandiri yang kemudian didistribusikan ke pelanggan. Atau bisa juga interkoneksi dengan jaringan PLN.

“Untuk lokasi yang jauh dari jangkauan jaringan PLN, penyediaan listrik akan dipenuhi melalui pembangunan PLTS komunal,” harap Hadi.

Energi Baru Terbarukan Jadi Harapan

Langkah lain untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat adalah dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Potensi yang saat ini bisa dikembangkan adalah POME atau limbah cair kelapa sawit untuk energi terbarukan.

Kadis ESDM Kaltim Munawwar meyakini, EBT akan membantu dalam program “menerangi” desa-desa pelosok di Kaltim. Berdasar data dinas ESDM Kaltim, tujuh daerah saat ini tengah mengembangkan potensi pembangkit listri dari POME ini. Yaitu: Kutim, Kukar, Berau, Kubar, PPU, Paser dan Mahulu.

Daerah-daerah tersebut, memiliki potensi tandan buah sawit (TBS) dan mampu menghasilkan kapasitas pembangkit hingga puluhan megawatt (MW). Yang terbesar adalah di Kutim.

Potensi POME yang dihasilkan 5.015.811,02 meter kubik (M3) dengan kapasitas pembangkit 44,55 MW. Kemudian Kukar dengan jumlah POME 2.224.551,62 meter kuk dan kapasitas 19,76 MW.

“Kami optimistis 2025 mendatang sudah tidak ada daerah di Kaltim yang gelap gulita,” tukas Kadis ESDM Kaltim Munnawar.

Potensi lainnya adalah memanfaatkan tenaga surya atau solar cell. Ini bisa berguna untuk menerangi listrik desa. Untuk kondisi geografis Kaltim, potensi radiasi sinar matahari mencapai 1.000 Wattpeak (Wp) per meter persegi.

Wattpeak adalah nominal watt yang dihasilkan dari panel surya. Pemprov memerkirakan jika tersedia panel surya hingga 20 persen, daya listrik yang didapat bisa 200 Wp per meter persegi.

Karena itu Pemprov Kaltim kini serius membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Tercatat pemprov telah membangun 53 PLTS di sejumlah kabupaten/kota. Seperti di Berau, Bontang, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser dan PPU.

IKN Terang, Kaltim Benderang

Selain desa, yang tidak kalah penting adalah penerangan di kawasan ibu kota negara (IKN). Yang secara langsung, Kaltim akan mendapatkan keuntungan dalam memenuhi capaian elektrifikasi provinsi ini.

General Manager PLN UIP Kalbagtim Josua Simanungkalit membeber sejumlah proyeksi kebutuhan listrik dengan adanya IKN. Dengan asumsi pemindahan penduduk sebanyak 1,5 juta jiwa, konsumsi listrik per kapita diperkirakan sebesar 4.000 kWh. Lalu produksi energi listrik sebesar 6.600 GWh, maka proyeksi kebutuhan energi listrik adalah 6.000 GWh. Dengan demikian beban puncak konsumsi listrik senilai 1.196 megawatt (MW).

Sementara berdasar hasil Rencana Penyedia Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL), sampai 2024 mendatang pasokan listrik di Kaltim baru mencapai 691 MW. Masih butuh tambahan 884 MW untuk bisa mencapai beban puncak 1.196 MW. 

Josua juga menelaskan kelistrikan Kaltim dan Kalsel saling interkoneksi. Antara Sistem Barito di Kalsel dengan Sistem Mahakam di Kaltim. “Daya mampu pasok yang dihasilkan adalah sebesar 1.181 megawatt dan beban puncak sebesar 557 megawatt, sementara cadangan daya sebesar 624 megawatt atau Surplus,” bebernya.

PLN juga sudah lakukan roadmap untuk memenuhi kebutuhan listrik di IKN. Konsentrasinya adalah membangun sarana dan prasarana dengan konsep yang sudah disusun. Yakni: Smart (Zero Down Time (ZDT), Distribution Automation System (DAS),Smart Grid (AMI)), Green (Renewable Energy,Less Emission,Electrical Vehicle Charging Station), Beautiful (Underground cable, Futuristic design substation). 

Dari data yang dihimpun tim redaksi, PLN telah melakukan sejumlah kerja sama untuk membangun sumber energi terbarukan. Seperti: kerja sama pembangunan PLTA di Bendungan Lambakan, Long Kali, Paser. Potensi listriknya adalah 20,5 MW.

Nantinya PLN akan mengembangkan power house dan jaringan 20kV ke Long Ikis. Lalu kerja sama pembangunan PLTA di Bendngan Arsari, Sepaku, PPU. Potensi listriknya 20,5 MW. Di sini PLN juga akan mengembangkan power hpuse dan jaringan 20kV ke Sepaku.

Dari sini, wilayah Kaltim khususnya di kawasan penyanggah IKN akan mendapatkan manfaat dari program pemenuhan jangkauan listrik tersebut. “Dan kami PLN siap untuk melistriki Ibu Kota Negara Nusantara,” tegas Josua. (redaksi/ADV DIKOMINFO KALTIM)

Penulis: Bahrunsyah/Muslim Hidayat

Artikel Melihat Upaya Kaltim Mengejar Target Elektrifikasi: Mimpi Tak Ada Desa Gelap Lagi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Optimistis. Demikianlah yang ada dalam benak Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi. Tatkala melihat transaksi yang dihasilkan Pemprov Sulteng dari pagi hingga siang ternyata bisa menembus Rp850 miliar.

“Hasil sangat luar biasa. Itu baru sehari, jika dilakukan hingga dua hari ke depan, saya yakin akan dua kali lipat besarannya,” takjubnya dalam penandatanganan kerja sama dalam bidang perdagangan hingga investasi, yang digelar di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Kamis (10/11/2022) kemarin.

“Semoga, apa yang dibangun ini selalu dimudahkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tengah maupun Kaltim,” sambung Hadi.

Orang nomor dua di Benua Etam itu memang menjadi perpanjangan tangan Pemprov dalam kerja sama dengan Sulteng. Dirinya mengapresiasi program kerja sama perdagangan dan investasi ini dan merasa bangga. Lantaran sebelum ditandatangani kerja sama, ternyata sudah ada komunikasi dan koordinasi.

Hadi meyakini dengan adanya kerja sama ini, pertumbuhan ekonomi Kaltim dan Sulteng tidak akan terpengaruh isu-isu global. Misalnya, krisis perekonomian. Pasalnya Pemprov Kaltim dengan Pemprov Sulteng dianggap mampu membangun kerja sama yang baik, mulai perdagangan hingga investasi.

“Saya yakin, melalui program ini akan membangun ketahanan ekonomi, pangan hingga industri diantara kedua provinsi. Sehingga memberikan kesejahteraan bagi rakyat,” ungkapnya.

Diakui, program kerja sama ini biasa dilakukan Pemprov Kaltim dengan provinsi lainnya di Indonesia. Contohnya Provinsi Jawa Timur. Namun rupanya transaksi antara Sulteng dengan Kaltim dinilai lebih tinggi hasilnya.

Lampaui PAD Setahun

Bersama Hadi, Gubernur Sulteng Rusdi Mastura menjadi sosok yang membuka misi dagang dan investasi ini. Keduanya melakukan pemukulan Jimbe, penanda dijalinnya kerja sama antara dua provinsi beda pulau ini.

“Ini sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa. Saya baru saja mendengar dari laporan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Sulteng Richard Arnold Djanggola,” tutur Rusdi tak kalah kagetnya mengetahui catatan transaksi yang dibukukan.

Malahan menurutnya angka tersebut sudah melampaui pendapatan asli daerah (PAD) mereka dalam setahun. “Alhamdulillah, hasil tersebut melebihi PAD kami dalam setahun. Ini cuma sehari, semoga tahun depan bisa lebih tinggi lagi,” bebernya.

Rusdi berharap pertemuan seperti ini bisa terus berlanjut pada tahun berikutnya. Yang imbasnya akan membuat hubungan Sulteng dengan Kaltim makin baik dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Sulteng maupun masyarakat Kaltim.

Dengan fakta Kaltim sudah ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), dia menyebut sumber daya asal Sulteng bakal dapat dimanfaatkan. Termasuk sumber daya alam seperti batu.

“Saya berharap kerja sama yang dibangun ini tetap terjaga. Sehingga Kaltim dan Sulteng sama-sama maju dan sukses serta rakyatnya sejahtera,” sambungnya. (redaksi/ADV DIKOMINFO KALTIM)

Penulis: Lukman

Artikel Capaian Mengagumkan Kerja Sama Kaltim-Sulteng: Tembus Rp850 Miliar dalam Sehari pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus berbenah. Sederet prestasi pun diraih, membuktikan kepiawaian pemerintah daerah dalam mengatasi beragam tantangan. Salah satunya inflasi.

Nama Kaltim terbilang harum bila bicara tentang penanganan inflasi. Pasalnya, Benua Etam berikut sepuluh kabupaten/kota yang ada di dalamnya, sudah diakui sebagai salah satu provinsi terbaik dalam menekan inflasi di daerah.

Maka jangan heran bila provinsi yang dipimpin Gubernur Isran Noor ini mendapat hadiah dari Pemerintah Pusat: dana insentif daerah (DID).

Dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, September silam, Kaltim bersama sembilan provinsi lainnya berhak mendapatkan DID. Rata-rata daerah mendapat Rp10 miliar, sementara angka pasti DID yang diterima Kaltim sendiri sebesar Rp10,41 miliar.

“Bapak Presiden selama ini memimpin dan meminta kepada daerah betul-betul mengendalikan harga-harga yang memang bisa dikendalikan. Terutama, dari komoditas-komoditas pangan yang bisa diantisipasi. Dan yang berhasil, diberikan hadiah,” kata Sri dalam Konferensi Pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) periode September 2022.

Bukan hanya Kaltim, dua kota di provinsi ini yaitu Balikpapan dan Samarinda juga dianggap sudah berkinerja baik dalam menekan angka inflasi. Keduanya mendapat DID masing-masing sebesar Rp10,4 miliar.

“Mereka-mereka (daerah yang menerima) ini yang diberikan insentif daerah, dengan rata-rata hadiahnya adalah sekitar Rp10 miliar. Karena telah berprestasi mengendalikan inflasi daerah,” tutur Sri.

Prestasi Kaltim ini juga diakui Bank Indonesia (BI). Lantaran angkanya terus mengalami penurunan. Pada Oktober 2022, inflasi Kaltim tercatat lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Kepala Perwakilan BI Kaltim Ricky Perdana Gozali di awal November ini menyebut, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kaltim periode Oktober 2022 tercatat inflasi sebesar 0,17 persen (mtm). Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,85 persen (mtm).

Capaian ini membuat inflasi tahunan Kaltim pada Oktober 2022 tercatat sebesar 5,83 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan capaian nasional yang berada pada 5,71 persen (yoy).

“Berdasarkan kelompok pengeluarannya, inflasi pada bulan ini utamanya bersumber dari peningkatan harga pada kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran, serta kelompok transportasi. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau,” urainya.

Pasar Murah

Deflasi pada kelompok pangan didorong masif dan intensifnya program pengendalian inflasi pangan oleh semua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam hal ini TPID se-Kaltim terus berupaya melakukan optimalisasi program pengendalian inflasi. Untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Beragam upaya memang terus dilakukan Pemprov Kaltim dalam mempertahankan inflasi tetap terkendali. Salah satunya menggelar pasar murah, bersama pemerintah kabupaten/kota.

Pasar murah yang serentak di sepuluh kabupaten/kota se-Kaltim ini dibuka pada Senin (7/11/2022). Yang dipusatkan di Stadion Rondong Demang, Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar). Gubernur Kaltim Isran Noor menjadi bagian dalam kegiatan ini.

Ketika membuka pasar murah, kata dia, Indonesia seperti juga negara lain di dunia: sedang menghadapi ancaman krisis pangan dan energi. Inilah yang menyebabkan perekonomian dunia dalam kondisi tidak stabil dan angka inflasi tinggi.

“Ini sinyal bagi Kaltim untuk bisa waspada dalam pengelolaan kondisi perekonomian makro. Dengan menjaga angka inflasi agar tetap terkontrol,” tutur Isran.

Karenanya semua jajaran pemerintah daerah diimbau bekerja sama dalam pengendalian inflasi. Salah satunya dengan menggelar operasi pasar sesuai kebutuhan kabupaten/kota.

Dalam hal ini, sambung Isran, pemerintah daerah bisa memakai dua persen dana transfer pusat untuk program-program pengendalian inflasi.

Sebelumnya dalam Gelar Pangan Murah dan peluncuran Dapur B2SA di Halaman Kantor Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, orang nomor satu di Benua Etam ini menyatakan inflasi di Kaltim masih terkendali dengan baik. Bila dibandingkan daerah lain di Indonesia.

“Inflasi kita ya sedang-sedang saja sekitar lima persen, tepatnya tepat 4,76 persen. Masih lumayan lah, di beberapa daerah mengalami tren yang naik sekarang ini di atas enam persen year-on-year (yoy). Kami bersyukur kita berhasil menekan inflasi ini,” urai Isran.

Meski begitu dirinya tetap mengingatkan, Kaltim tidak boleh berpuas diri dengan kondisi ini. Malahan harus terus waspada dalam pengendalian inflasi daerah.

Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, yang meminta agar setiap daerah untuk bisa melaksanakan dan menjaga kondisi inflasi yang stabil.

“Untuk bisa menjaga dan mempertahankan tingkat inflasi, maka kita memang harus bersama-sama menjaga ekonomi makro ini dan jangan cukup puas hanya dengan melaksanakan hal-hal seperti ini saja,” sambungnya. (redaksi/ADV DIKOMINFO KALTIM)

Penulis: Lukman

Artikel Lincahnya Kaltim Menekan Inflasi: Dari Pasar Murah hingga Hadiah dari Pemerintah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ratusan miliar rupiah mengalir ke Kaltim. Seiring semangat merintis ekonomi hijau oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim di bawah kepemimpinan Isran Noor dan Hadi Mulyadi.

Tanpa diminta, menjaga hutan dengan sudah menjadi kewajiban Pemprov Kaltim. Khususnya hutan dengan nilai konservasi tinggi, yang lokasinya berada di Benua Etam.

Tak hanya berdampak baik bagi lingkungan, upaya ini turut menambah pundi-pundi daerah. Pasalnya Bank Dunia membayar Rp320 miliar untuk program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Meski tenar sebagai wilayah penghasil batu bara dan kelapa sawit, nyatanya Kaltim dinilai berhasil mempertahankan hutan perawan. Untuk mencegah lepasnya emisi gas rumah kaca yang berpotensi menyebabkan pemanasan global.

Secara khusus, Pemprov Kaltim telah membuat regulasi untuk mempertahankan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) sejak era kepemimpinan Gubernur Awang Faroek Ishak. Kebijakan yang melewati banyak tahapan itu terus dipertahankan Gubernur Isran Noor bersama wakilnya Hadi Mulyadi.

Kebijakan ini menjadi penting karena adanya dua aktivitas besar yang berkaitan penurunan emisi di tanah Kaltim: pertambangan dan perkebunan.

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim Ujang Rachmad pada 11 Oktober 2022 silam, tepat pukul 15.01 Wita di halaman Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pernah berujar. Katanya, dari sektor perkebunan ada tiga aktivitas yang menyebabkan pelepasan karbon secara masif.

“Yang paling besar itu dari alih fungsi lahan. Dari hutan menjadi kebun. Saat penebangan pohon, itu kan dilepas karbonnya. Kedua, dari pengolahan limbahnya. Dari POME itu kan. Yang ketiga dari pupuknya,” ungkapnya.

“Tetapi yang paling besar itu, paling dominan dari perkebunan. Emisinya disebabkan dari alih fungsi lahan tadi. Oleh karena itulah, tindakan kita adalah bagaimana kemudian mengembangkan kebun itu di areal yang memiliki cadangan karbon rendah, seperti semak belukar,” sambung Ujang.

Karena itu, pengelolaan ANKT memiliki peran penting dalam upaya menjaga emisi. Secara sederhana, ANKT bisa dijelaskan begini. Konservasi yang termaktub dalam ANKT mencakup aspek keanekaragaman hayati dan sosial budaya.

Dari sisi sosial budaya, Pemprov melarang pengusaha membuka perkebunan di area yang terdapat situs peninggalan sejarah.

“Misal ada kuburan leluhur, kita harus melindungi area itu. Kemudian ada situs sejarah atau arkeologi. Itu kan harus kita lindungi juga,” tegasnya.

Sementara dari aspek keanekaragaman hayati, areal yang menjadi habitat hewan dan tanaman endemik, sangat dilarang untuk ditebang. Meskipun itu berada di tengah area perkebunan sekalipun.

“Kawasan ekosistem hutan yang di situ ada orang utan, ada satwa dan tanaman endemik. Itu harus dilindungi,” terangnya lagi.

Dengan dasar ANKT yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021, Pemprov bisa menekan angka pelepasan emisi karbon. Dengan cara menjadikan kawasan bernilai konservasi tinggi tetap perawan.

Bagian paling menariknya ialah aturan ini berlaku untuk kawasan perkebunan yang telah berizin atau bukan.

Ditetapkannya Kaltim sebagai daerah yang berandil besar dalam menjaga emisi karbon oleh dunia adalah satu di antara indikator yang ingin dicapai. Menurut Ujang, ANKT adalah satu pekerjaan untuk banyak tujuan.

Karena seperti disebutkan di atas, bukan cuma hutan murni yang dijaga. Tetapi situs sejarah, habitat hewan dan tanaman khas juga bisa dipertahankan dengan regulasi ini.

Namun, sebut Ujang, menjaga ANKT tidak selesai pada tahap pembuatan regulasi saja. Yang terberat dari program ini ialah menjaga konsistensi aturan. Dengan terus melakukan monitoring dan pengawasan ketat secara berkala.

Menjaga ANKT dari serbuan “keserakahan” adalah model pembangunan infrastruktur perkebunan dan kehutanan. Agar penduduk Kaltim di masa depan, masih bisa melihat apa itu hutan perawan, apa itu orang utan, dan apa itu paru-paru dunia.

Ratusan Miliar

Sebagai buah dari keseriusan Pemprov terhadap lingkungan hijau itulah, Kaltim mendapat insentif ratusan miliar rupiah dari Bank Dunia.

Hal ini ditegaskan kembali oleh Gubernur Kaltim Isran Noor dalam Expose dan Press Conference Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan pada skema Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kaltim, di Hotel Gran Senyiur Balikpapan pada Selasa (8/11/2022).

Dijelaskan olehnya, program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan dengan skema FCPF di Kaltim dilaksanakan tahun 2020–2024. Program ini berpotensi mendapat insentif dari Bank Dunia, atas kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dengan Pemprov.

Insentif yang diharapkan itu akhirnya tiba. Setelah sebelumnya World Bank menyetujui permintaan pembayaran advance payment (pembayaran di awal) melalui surat Sekretaris Jenderal KLHK Nomor S.981/SETJEN/ROKLN/KLN/2022 tanggal 26 September 2022, dan telah setujui pembayaran advance payment sebesar USD20,9 juta atau sebesar Rp320 miliar dan akhirnya pada tanggal 7 November 2022 Indonesia menerima insentif tersebut.

Isran mengungkapkan rasa syukurnya karena Indonesia telah menerima pembayaran awal insentif tersebut.

“Ini bisa menjadi percontohan karena yang pertama di Asia Tenggara bahkan Asia Pasifik. Apalagi Kaltim juga yang pertama di Indonesia,” tuturnya.

Isran bilang, begitu besar kontribusi Kaltim untuk dunia. Inilah mengapa Kaltim sangat memenuhi syarat menjadi ibu kota negara RI.

“Ini merupakan perjalanan panjang tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan,” tandasnya.

Satu Khaonen selaku Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste mengapresiasi Pemprov Kaltim. Karena sudah ikut berkontribusi dalam program penurunan emisi.

“Terima kasih, semoga program ini berjalan semakin baik ke depannya dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kaltim dan dunia,” ujarnya.

Diketahui, dana sebesar Rp320 miliar itu bukan semacam hadiah. Yang uangnya bisa digunakan apa saja oleh penerimanya. Anggaran itu dikucurkan untuk meneruskan program pengurangan emisi karbon di Kaltim. Jika berjalan bagus, insentif serupa akan kembali dikucurkan pada periode selanjutnya. (redaksi/ADV DIKOMINFO KALTIM)

Penulis: Ahmad A Arifin

Editor: Lukman

Artikel Kontribusi Kaltim untuk Dunia: Ratusan Miliar dari Mempertahankan Hutan Perawan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wisata di Samarinda dalam 4 tahun terakhir sedang tumbuh dan berkembang. Mayoritas memang wisata buatan. Karena Kota Tepian tidak diberkahi hamparan alam yang begitu menawan.

Di antara tempat wisata yang rekomended banget buat dikunjungi. Adalah Naureen Mini Garden. Berada di Bilangan Bengkuring. Satu jalur menuju Air Terjun Pinang Seribu, Rumah Ulin Arya, dan Betapus. Petunjuk jalan sudah tersedia di Google Maps. Tinggal ikuti saja ya.

Lantas, apa sih keistimewaan Naureen Mini Garden a.k.a NMG? Dan bisa ngapain aja di sana? Cuma celupin kaki di kolam ikan? Ini dia ulasannya.

1. Bermain di Taman

Begitu masuk ke area NMG. Jangan buru-buru ke kolam ikan. Nikmati dulu tetamanan di area depan dan samping. Rerumputan dan bunga-bunga ditata begitu rapi dan cantik. Sangat Instagramable. Lorong-lorongnya bagus banget buat video slow motion. Yang fiturnya sudah ada di ponsel. Tapi ingat ya, bunganya jangan dipegang, dipetik, apalagi dibawa pulang. Cukup nikmati pemandangannya saja.

2. Nyelupin Kaki di Kolam Nila

Fasilitas ini yang bikin Naureen Mini Garden cepat diterima masyarakat. Kamu bisa nyelupin kaki di kolam ikan nila berwarna jingga. Dan nikmati sensasi clekat-clekit dikerubungi ikan. Buat menambah keseruan, beli pakan ikan (Rp5 ribu dapat 2) dan taburkan ke kolam.

Walau cuma duduk dan membiarkan kaki dikerumuni ikan. Kegiatan ini nyenengin banget loh. Duduk sejam dua jam juga kamu betah. Mau sambil bengong ataupun gosipin Leslar sama bestie juga asyik.

3. Terapi Ikan (Beneran)

Loh, bedanya sama poin 2 apa? Hehehe. Kamu harus tahu nih. Di NMG sekarang sudah punya kolam terapi beneran. Pakai ikan … ikan apa ya namanya. Au ah lupa. Yang jelas ikan khusus buat terapi.

Kalau di kolam nila sensasinya seperti digigit. Di kolam terapi, sensasinya seperti disetrum! Sumpah, ini wajib banget kamu coba, Gaes. Oh ya, ada biaya tambahan untuk ini ya.

4. Memancing

Buat bapack-bapack mancing mania. Kamu bisa salurkan hobi sembari nemani anak istri healing tipis-tipis ke NMG. Di situ, kamu bisa mancing di kolam luar. Bukan di bagian yang disekat!

Kalau dapat ikan, bawa pulang gratis. Mau dibakar di tempat juga bisa. Seru kan? Tapi, NMG belum menyediakan fasilitasnya ya. Jadi kalau mau mancing di situ, pancingan dan umpannya bawa sendiri.

Satu info penting. Waktu terbaik memancing di NMG adalah sore hari. Enggak usah tanya kenapa.

5. Makan

Kamu boleh kok bawa makan dari luar. Tapi di area NMG sendiri, tersedia banyak kuliner yang enyak-enyak. Dari aneka macam gorengan, bakso, sop ceker, gado-gado, sosis bakar, asinan buah. Dan banyak lagi. Asinan buahnya juara banget sih. Apalagi kalau dimakan saat cuaca lagi panas.

Sekilas tentang NMG

Naureen Mini Garden awalnya adalah kebun pribadi si pemilik. Dari kebun sayur untuk edukasi keluarga. Lama-lama dikembangkan jadi destinasi wisata. Kalau terakhir kali kamu ke NMG 3 bulan lalu. Saat ini, sudah banyak penambahan fasilitas. Karena destinasi ini memang terus tumbuh dan berkembang.

Dari kolam ikan nila, taman bunga sebagai pabrik pangan madu kelulut yang diternak di situ. Tempat bermain anak, kolam terapi, musala, pendopo, sampai nantinya bakal ada cottage dan kolam privat. Banyak lah. Datang saja kalau tidak percaya!

Penulis: Ahmad A. Arifin

Foto: Harrie (untuk Kaltim Faktual)

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)

Artikel 5 Hal Seru yang Bisa Dilakukan di Naureen Mini Garden Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Jalan poros Samboja-Silkar sepanjang 105 km sempat lama tak bertuan. Kondisinya hancur tak karuan. Lalu kunjungan kerja Isran ke Selatan, mengubah status jalan itu menjadi jalur andalan.

Jangan coba-coba melewati Jalur Trans Kalimantan Samboja Km 38-Simpang Silkar, Penajam Paser Utara (PPU). Perjalanan menuju PPU, Paser, hingga Kalsel. Lebih baik lewat jalur laut. Menggunakan kapal fery, speet boat, ataupun klotok.

Memang terasa lebih lama dan memakan biaya. Namun itu setimpal dengan minimnya risiko yang diterima.

Hampir seluruh ruas jalan sepanjang 105 kilometer itu dalam kondisi rusak parah. Ada yang berbatu dan bergelombang, beraspal namun berlubang, sampai becek berlumpur.

Selain memakan waktu lebih lama, perjalanan via jalur itu berpotensi merusak kendaraan. Bikin perut mual karena terguncang. Belum lagi kalau sampai mogok atau pecah ban. Waduh, pokoknya ada banyak alasan kenapa pengendara sebaiknya menghindari “jalur potong” Kukar-PPU itu.

Namun, namun, itu dahulu. Bab jalan Samboja-Silkar yang kelam itu telah berakhir. Saat ini kondisinya sudah jauh berbeda. Perjalanan dari Samboja ke Silkar hanya memakan waktu sekira 2 jam saja.

Jalanan terhitung mulus. Hampir seluruhnya. Menyisakan sedikit ruas di antara Itci-Simpang Riko. Selain faktor kecepatan, melewati jalur itu. Terutama kendaraan roda empat. Akan menghemat dana perjalanan secara sangat signifikan.

Sempat Tak Bertuan

Puluhan tahun warga di sepanjang jalur itu, yang tentu didominasi warga PPU, menderita. Karena akses utama mereka sungguh tidak jalaniawi. Ya masak manusiawi?

Selain warga sekitar yang terpaksa melintas. Hanya kendaraan-kendaraan raksasa saja yang berani lewat situ.

Jika pun ada perbaikan, paling hanya sampai Buluminung. Agak jauh sedikit ya sampai Simpang Sotek. Itu juga hanya perbaikan minor.

Usut punya usut, terbengkalainya jalan ini karena status ‘kepemilikan’ jalan yang tak jelas.
Dikatakan punya kabupaten, tetapi lintas daerah. Dikatakan punya provinsi, tidak juga. Punya pemerintah pusat apalagi.

Tidak bertuannya jalur tersebut. Membuat tidak adanya pagu anggaran yang konkret untuk melakukan perbaikan.

Wakil Ketua II DPRD PPU, Hartono Basuki mengisahkan bahwa pada awalnya status jalan itu memang tidak jelas. Alias abu-abu.

Pernah suatu waktu, ada klaim kalau status jalan itu menjadi milik negara. Yang perbaikannya, harus menggunakan APBN. Merasa ada angin segar, DPRD PPU pun lantas menanyakan ihwal klain tersebut.

“Kemudian saat kami koordinasikan dengan Kementerian PUPR, ternyata itu jalan tak bertuan,” kisahnya.

“Sesudah PPU mekar, baru itu diakui menjadi jalan provinsi. Seingat saya, pada 2014 aja belum berstatus,” kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tersebut.

Maka terang benderanglah. Tidak kunjung diperbaikinya jalur tersebut karena memang tidak jelas siapa yang harus dibebani tanggung jawab. “Karena statusnya saja tidak jelas,” sambung Hartono.

Ketidakjelasan itu berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Sampai pada satu titik, Pemprov akhirnya menyadari bahwa jalur itu cukup vital. Karena merupakan satu-satunya akses darat dari dan ke wilayah selatan Kaltim.

Perbaikan mulai dilakukan. Namun ternyata itu belum menjadi jawaban. Karena ternyata, tidak pernah benar-benar ada perbaikan menyeluruh. Model perbaikannya hanya beberapa kilometer pada satu tahun. Berlanjut demikian pada penganggaran tahun berikutnya.

Jadi belum sempat menambah mulus ruas lain, jalur yang sudah diperbaiki rusak lagi saat penganggaran tahun selanjutnya.

“Seperti itu. Makanya jalan itu tak pernah baik keseluruhan. Karena sepotong-sepotong peningkatannya,” katanya.

Selain itu, karena pilihan kontruksinya tidak tepat dengan kondisi kebumian di jalur itu, peningkatan jalan selalu menggunakan aspal. Kata Hartono itu bukan pilihan tepat. Mengingat kontur tanah di kawasan itu tidak stabil. Sehingga sering amblas ataupun longsor.

Akhirnya Mulus…

Masyarakat sudah tidak memiliki harapan besar terhadap peningkatan jalur Samboja-Silkar. Namun tiba-tiba, semua berubah dalam sekejap. Sebuah kunjungan kerja Gubernur Isran Noor ke wilayah selatan Kaltim menjadi permulaannya.

Isran merasa jalur itu sangat penting. Baik untuk urusan angkutan orang ataupun barang. Orang nomor satu di Benua Etam itu lantas meminta perbaikan masif. Tidak setengah-setengah alias perbaikan total dalam satu tahun anggaran.

Selain faktor bahwa jalur itu vital, alasan besar lain mengapa jalan itu harus mulus adalah terpilihnya Kaltim sebagai tempat ibu kota negara (IKN) yang baru. Kelak bernama IKN Nusantara.

Sepaku, yang berada di tengah-tengah jalur itu. Harus bisa diakses dengan mudah dari sisi selatan Kaltim. Ataupun dari arah berlawanan.

Pada 2021, Pemprov Kaltim mengguyur Rp98 miliar dari APBD. Proyek pemulusan jalan bukan lagi memperbaiki. Namun merekontruksi. Bangun ulang. Mayoritas kontruksinya menggunakan beton. Sesuai dengan tipikal kebumian wilayah tersebut.

Namun karena memiliki kepentingan IKN, maka pemprov ‘merayu’ pemerintah pusat untuk turut meningkatkan jalan itu. Menggunakan APBN. Gol! Dan bim salabim. Jalur itu kini sudah mulus saja.

Peralihan Status

Misi menyulap jalanan berbatu dan bertanah air (becek) menjadi jalanan layak lintas selesai. Selepas itu, Pemprov Kaltim langsung mengupayakan agar status jalan tersebut menjadi milik negara.

Selain berkaitan langsung dengan lokasi inti IKN Nusantara, jalur itu juga merupakan jalan trans Kalimantan. Sangat layak untuk diserahkan perawatannya pada negara.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda pada 2021 pernah menjelaskan, setelah melakukan peningkatan total, Pemprov segera mengirim segala berkas yang dibutuhkan untuk mengubah status jalan itu.

Teranyar, upaya itu membuahkan hasil. Jalur itu kini sah menjadi kewenangan negara. Makanya, sisa ruas Itci-Simpang Riko yang belum keras itu, sudah menjadi kewajiban negara. Termasuk jalan pendekat ke Jembatan Pulau Balang.

Peninggalan Prestisius

Memang, masa kepemimpinan Isran-Hadi tidak diwarnai dengan pembangunan infrastruktur yang dar-der-dor. Saban tahunnya, DPRD Kaltim bahkan mengingatkan Gubernur Isran dan wakilnya memanfaatkan waktu di sisa masa jabatan mereka. Guna melakukan pembangunan skala besar. Yang landmark. Yang bisa dibanggakan pada masa mendatang.

Namun di balik tidak terlalu ambisiusnya Isran-Hadi membuat megaproyek. Peningkatan jalan Samboja-Silkar ini adalah satu dari sekian hal yang perlu dicatat dalam sejarah pembangunan Kaltim.

Karena akhirnya, baru di periode keduanya, masyarakat Kaltim bagian selatan, bisa menjangkau wilayah Kaltim lainnya dengan lebih cepat dan murah. Meski tidak banyak yang ingin mengakui, tetapi pekerjaan ini adalah peninggalan prestisius. (redaksi/ADV DIKOMINFO KALTIM)

PENULIS: Ahmad Agus Arifin

EDITOR: Lukman Maulana

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)

Artikel Jejak di Jalur Trans Kalimantan: Memuluskan Jalan Tak Bertuan ala Isran-Hadi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sekira 10 persen wilayah Kaltim adalah perkebunan sawit. Aneh rasanya jika provinsi ini tak mendapat pemasukan finansial yang setimpal. Tahun depan, “setoran” dari sektor perkebunan kelapa sawit harusnya bernilai triliunan rupiah. Melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah lama diperjuangkan.

Rabu, 24 Agustus 2022 silam, Gubernur Kaltim Isran Noor berada di Kalimantan Tengah (Kalteng). Hadir sebagai pembicara dalam gelar wicara “The 5th Borneo Forum”. Dalam agenda ini Isran begitu serius membawa isu DBH Kelapa Sawit.

Dia resah, karena triliunan rupiah uang hasil ekspor CPO hanya masuk ke kas negara. Sat set, langsung ke negara. Sementara daerah penghasil, hanya mendapat sematan penyumbang devisa. Itu saja.

Berdasar pemberitaan di laman resmi Pemprov Kaltim, 22 provinsi penghasil kelapa sawit sedikitnya menyumbang devisa sebesar Rp500 triliun saban tahunnya. Nilai yang setara dengan pengeluaran negara untuk menyubsidi BBM dan listrik.

“Selayaknya pemerintah pusat berpikir secara adil terhadap daerah penghasil (sawit). Terserah apakah itu DBH namanya, atau apalah. Yang penting daerah penghasil ini rakyatnya merasakan apa yang dihasilkan daerahnya. Termasuk sawit,” tutur Isran.

Ucapan gubernur di atas untuk memantik kekompakan pemimpin daerah lainnya. Agar mau kompak memperjuangkan DBH Kelapa Sawit. Yang idealnya memang sudah menjadi hak bagi daerah penghasil kelapa sawit.

Tujuan mendasarnya sederhana. Makin banyak pemasukan daerah, makin banyak pula yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Utamanya, dalam hal pembiayaan pembangunan untuk masyarakat.

“Ini harus kompak. Daerah-daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia ini harus kompak. Kalau mau menuntut dana bagi hasilnya,” kata Isran.

“Tuntutan yang kami sampaikan semata-mata untuk pembangunan daerah. Dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.”

“Tidak ada maksud lain. Semoga ini bisa dipahami para gubernur dan bupati semua. Ini untuk (kemajuan) Indonesia juga,” tegasnya.

Dalam catatan Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, hingga tahun 2020 alias dua tahun lalu, luas areal kelapa sawit di Bumi Etam mencapai 1.374.543 hektare (Ha). Terdiri dari 373.479 Ha sebagai tanaman plasma/rakyat, 14.402 Ha milik BUMN sebagai inti, dan 986.662 Ha milik Perkebunan Besar Swasta.

Dengan luas seluruh wilayah Kaltim adalah 127.346,92 km2, maka pada tahun 2020, luas perkebunan sawit mencapai 10,8 persen.

Dari situ, Kaltim mampu menghasilkan 3,8 juta ton CPO pada 2020. Jumlah ini mencapai 8 persen dari seluruh produksi CPO di Tanah Air. Lalu pada tahun 2021, produksi CPO Kaltim meningkat jadi 4 juta ton.

Empat juta ton ini jelas bukan sekadar angka. Itu adalah potensi cuan yang begitu besar untuk daerah. Dari aktivitas ekspor CPO saja misalnya. Karena sawit memiliki beberapa produk turunan. Kaltim sedikitnya menghasilkan Rp4,4 triliun.

Jumlah itu didapat dengan memakai harga referensi CPO untuk penetapan bea keluar (BK) periode 1-15 September 2022. Sebesar USD74 per ton. Atau setara dengan Rp 1,1 juta per ton (kurs 18 September 2022).

Duit Rp4,4 triliun itu, baru dari aktivitas ekspor CPO saja. Jangan lupa bahwa kelapa sawit menurunkan beberapa produk. Dan tentu, setiap gerakan pasar dari produk-produk itu memiliki nilai ekonomisnya sendiri.

Jika berandai-andai sebagian besar dari duit itu masuk ke kas Pemprov Kaltim. Ditambah DBH dari sektor lainnya. Maka impian Kaltim Berdaulat bisa bujur-bujur tercapai di segala aspek.

Berapa Nilai DBH Sawit?

Ketua Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup, Tim Gubernur untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Kaltim Zulkarnain menjelaskan, usulan pembagian DBH Sawit yang diminta ke pemerintah pusat adalah 90:10. Yakni 90 persen untuk daerah dan 10 persen untuk pemerintah pusat.

“Kami usulkan 90 persen masuk ke daerah. Misal pungutan ekspor kita sekitar Rp 5-6 triliun. Yah kalau 90 persen, Rp 4,5 triliun bisa masuk daerah,” ungkapnya belum lama ini.

“Dari yang kami hitung, nilai ekonomi komoditas sawit dari Kaltim ini sekira Rp200 triliun lebih. Itu baru CPO dan kernel, belum yang lain. Jadi, sebenarnya kita bisa transformasi ekonomi pascatambang, kalau itu dibagi ke daerah,” ungkap dosen Fakultas Pertanian (Faperta) Universitas Mulawarman (Unmul) ini.

Selain DBH Sawit, pihaknya bersama Bapenda juga tengah mengukur potensi penerimaan DBH lain yang berpotensi diterima Kaltim. Di antaranya DBH dari bidang Kehutanan, ESDM, Telekomunikasi dan Perhubungan.

Kapan Cairnya?

Perjuangan 22 provinsi penghasil kelapa sawit untuk meminta DBH telah melalui jalan yang sangat panjang. Tahun ini, pemerintah pusat akhirnya melunak dan menuangkan regulasi DBH Sawit dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati mengatakan, regulasi pemberian DBH Sawit telah masuk dalam arah kebijakan umum Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023. Sehingga, pembagian DBH Sawit ini dipastikan bisa terealisasi tahun depan.

“Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani telah menginformasikan tahun 2023 akan direalisasikan DBH Sawit,” jelas Ismiati.

Namun soal berapa persentase pembagiannya, apakah 90:10 atau seperti apa, dirinya mengaku belum mengetahui jumlah pastinya. Karena katanya, menghitung skema pembagian perlu mempertimbangkan banyak indikator.

“Kami tidak tahu berapa kisarannya, karena kan ada indikator perhitungannya. Seperti luasan perkebunan yang kita miliki dan sebagainya. Kami belum tahu, karena ini baru pertama,” ucap Ismiati.

Kota/Kabupaten Mana yang Kebagian?

Duit dari DBH Sawit ini nantinya cukup mengikat. Alias tidak bisa digunakan semau pemerintah daerah penghasil sawit. Cakupan aturannya yakni, dana itu akan digunakan untuk pengembangan industri sawit. Dan juga pembangunan infrastruktur di kawasan terdampak perkebunan kelapa sawit.

Skema pembagian DBH Sawit antara pemprov dan pemkot/pemkab juga belum diketahui secara mendetail. Yang jelas, uang tersebut akan sampai juga ke kas pemkot/pemkab di Kaltim.

Dalam laporan Disbun Kaltim, 10 kabupaten/kota di Bumi Etam memiliki perkebunan sawit. Sehingga dapat dipastikan, seluruh daerah di Kaltim bakal kecipratan duit DBH Sawit. Hanya nominalnya saja yang berbeda-beda. Lantaran luasan perkebunan serta daerah terdampaknya juga berbeda.

Dalam daftar tiga teratas daerah penghasil sawit terbesar di Kaltim tahun 2020, Kutai Kartanegara (Kukar) menempati posisi pucuk. Diikuti oleh Kutai Timur (Kutim) dan Kutai Barat (Kubar) (selengkapnya lihat infografis).

Pada akhirnya, pembagian DBH Sawit masih akan melalui banyak proses dan waktu. Untuk mencapai level paling idealnya. Namun yang pasti, tahun depan, uang itu akan masuk ke Kaltim. Itu adalah hal terpentingnya. (redaksi/ADV DISKOMINFO KALTIM)

PENULIS: Ahmad Agus Arifin
EDITOR: Lukman

Artikel Menanti Banjir Duit Sawit di Benua Etam: Keadilan bagi Daerah Penghasil pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dua anak laki-laki berjalan hati-hati menyusuri tepian bukti yang dipapas. Jalannya setapak, tepiannya miring, terlihat sedikit terjal. Bila saja salah melangkahkan kaki, jatuh ke bawah itu sudah pasti.

Itulah gambaran kehidupan anak-anak di Kampung Kelian Luar, Kutai Barat (Kubar) saat pandemi sedang ganas-ganasnya 2021 silam. Mereka mesti mendaki bukit, guna bisa mengikuti pembelajaran daring. Karena di “Bukit Telepon” itulah gelombang sinyal bisa merasuk ke dalam gawai mereka.

Ya, “Bukit Telepon”, begitulah dataran tinggi ini dijuluki. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa, para guru, pejabat setempat, mesti berjibaku terlebih dahulu menaikinya demi mendapat sebatang “ping”. Sebagaimana diungkapkan Kepala Kampung Ujoh Halang, Mikhael Kuleh kepada salah satu media nasional, September tahun lalu.

“Di atas bukit itulah kami bisa dapat sinyal stabil. Anak-anak sering naik cari sinyal kalau ada (belajar) daring-daring,” ungkapnya.

Begitulah sedikit potret perjuangan masyarakat pelosok Kaltim dalam “berburu” jaringan ponsel. Untuk urusan belajar dan kuliah daring maupun mengirim laporan dari guru dan aparatur desa.

“Bukit Telepon” di belakang Kelian Luar itu bukan satu-satunya harapan masyarakat pedalaman Kubar. Ada bukit-bukit lain, yang menjadi saksi beratnya hidup di daerah yang belum tersentuh sinyal telekomunikasi.

Kampung Kelian Luar, bersama Kampung Ujoh Halang dan Kampung Kelian Dalam, adalah tiga kampung yang haus akan sinyal. Ketiganya berada di perbatasan Kubar dengan Mahakam Ulu (Mahulu), kabupaten termuda di Benua Etam.

Selain akses jauh dari pusat ibu kota, daerah ini rata-rata belum teraliri listrik dari PLN. Genset desa dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi andalan dalam kelistrikan yang dibutuhkan.

Siang malam, masyarakat tiga kampung ini keluar dari kampung mereka, menanjaki perbukitan untuk melakukan komunikasi keluar. Supaya tersambung dengan sinyal jaringan seluler.

Kuleh berkisah, mesti menapak bukit terlebih dahulu demi menyelesaikan perkara pengiriman berkas ke kecamatan atau kabupaten. Kondisi ini dijalaninya bertahun-tahun, dengan sekelumit harapan adanya perubahan.

Diketahui, jumlah penduduk tiga kampung tanpa jaringan ini di atas seribu jiwa. Jaraknya berdekatan satu sama lain. Karenanya, dianggap bisa memudahkan apabila ada provider yang tertarik masuk ke daerah mereka.

Titik Kosong

Titik kosong. Atau blank spot. Adalah kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh sinyal komunikasi. Baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet.

Hal inilah yang dialami tiga kampung di Kubar tadi, serta kampung-kampung, juga desa-desa lainnya di pedalaman Kaltim. Ketiadaan jaringan ini pun berimplikasi banyak pada pembangunan di kampung-kampung tersebut. Yang sejatinya sudah menjadi fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal mengakui beberapa wilayah memang masih belum memiliki akses internet dan masuk kategori daerah blank spot. Kata Faisal, ada seratusan desa di Kaltim yang mengeluhkan belum memadainya jaringan seluler.

Namun ada juga yang hanya bisa menerima jaringan 2G saja, belum 3G apalagi 4G. Daerah yang bisa menerima 2G ini dianggap ada jaringan telekomunikasi, bukan blank spot. Dengan catatan untuk bisa ditingkatkan minimal 3G.

“Sementara masih yang lama, data 2021. Sebentar awal bulan di-upgrade (dimutakhirkan datanya, Red.),” ungkapnya kepada Kaltim Faktual belum lama ini.

Kata Faisal, Gubernur Kaltim Isran Noor melalui Biro Infrastruktur sudah meminta pendataan daerah blank spot di Kaltim. Juga diminta solusi terbaik yang cepat untuk mengatasinya.

Menurutnya, perlu dilakukan koordinasi karena memang masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri. “Harus duduk bersama antara Pemprov, Pemkab, provider, masyarakat, akademisi, termasuk juga Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Kominfo,” terangnya.

Berdasarkan data 2021 itu, persentase desa dan kelurahan yang masih mengalami blank spot di Bumi Mulawarman sebesar 15,61 persen. Atau ada 162 desa dan kelurahan dari 1.038 desa dan kelurahan yang tersebar di 103 kecamatan di sepuluh kabupaten/kota se-Kaltim.

Di Kubar, yang terdiri 16 kecamatan dan 194 desa/kelurahan, masih ada sebelas wilayah yang masuk kategori blank spot. Lalu di Mahulu, dengan jumlah lima kecamatan dan 50 desa/kelurahan memiliki 23 wilayah blankspot. Paser, yang mempunyai 10 kecamatan dan 144 desa/kelurahan juga masih terdapat ada 15 wilayah blank spot.

Selanjutnya, Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU), yang sebagian wilayahnya akan masuk kawasan IKN pun masih dihantui masalah blank spot. Kukar dengan 18 kecamatan dan 237 desa/kelurahan juga memiliki 23 wilayah blank spot dan PPU yang memiliki empat kecamatan dan 54 desa/kelurahan juga mempunyai sembilan wilayah susah sinyal.

Kemudian Kutai Timur (Kutim), dengan jumlah 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan pun ada 36 wilayah blank spot. Serta Berau yang mempunyai 13 kecamatan dan 110 desa/kelurahan menjadi wilayah dengan blank spot terbanyak, yakni 45 lokasi.

Sedangkan Samarinda, Balikpapan, dan Bontang nihil wilayah kesulitan sinyal. “Samarinda, Balikpapan, dan Bontang bebas blank spot karena kota. Tetapi, masih banyak kabupaten lain belum. Seperti Mahulu, Kubar, dan Berau yang masuk daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” terangnya.

Faisal menyebut, Pemprov telah melakukan serangkaian upaya dalam pembangunan infrastruktur jaringan demi melenyapkan titik kosong ini. Apalagi pembangunan infrastruktur jaringan internet di Kaltim bakal mendapat percepatan. Berkat kehadiran IKN Nusantara.

IKN Adalah Kunci

Keberadaan IKN di Kaltim, jelas Faisal, bakal ikut membantu dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Malahan dirinya optimistis pada 2024 kelak, tak ada lagi blank spot. Semua wilayah di Kaltim sudah terjangkau sinyal internet.

Dijelaskan, belum semua wilayah di Kaltim teraliri sinyal internet lantaran faktor geografis. Tujuh kabupaten di provinsi ini jarak desa dengan desa, kecamatan dengan kecamatannya berjauhan.

Alhasil pemerataan jaringan internet belum bisa dilakukan secepat yang diharapkan. Berbeda dengan tiga kota yang bebas blank spot, lantaran hunian penduduknya terkumpul dalam satu wilayah.

Faisal menyebut, provider penyedia jaringan internet broadband memiliki perhitungan bisnisnya masing-masing. Sementara Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) tengah mendorong percepatan pembangunan tower di beberapa wilayah penyangga IKN. Di antaranya Balikpapan, PPU, Paser, dan Kubar.

Sedikitnya 200 tower baru akan dibangun oleh Kemenkominfo melalui provider Telkomsel, Indosat, dan XL untuk wilayah tersebut di atas.

“Jadi prediksi kami memang tahun 2024 Kaltim itu bebas blank spot. Tahun 2023 mungkin tower-tower sudah terisi semua, insyaallah selesailah blank spot,” ujarnya.

Sementara untuk jaringan internet berbasis fiber optic (FO), Faisal mengatakan Kaltim sudah ter-cover sebanyak 65 persen.

“Seluruh kecamatan sudah ter-cover fiber optic. Yang belum itu hanya di tingkat-tingkat kelurahan dan desa,” bebernya.

Secara rinci, percepatan pembangunan infrastruktur jaringan ini melibatkan tiga pihak. Yakni Pemerintah Pusat melalui Kemenkominfo, Pemprov Kaltim, dan perusahaan swasta melalui skema CSR.

“Nah kami di Provinsi masuknya di fiber optic. Di tahun 2022 ini kami membantu di 40 desa. Insyaallah sebentar lagi diluncurkan Bapak Gubernur karena pengerjaannya sudah selesai semua,” urai Faisal seraya menyebut Diskominfo menargetkan ada 60 desa yang akan diberikan bantuan fiber optic di 2023.

“Kemudian program dari kabupaten/kota masing-masing setiap tahun juga sudah bergerak. Jadi ini juga pergerakan antara program Pemerintah Kabupaten, Kota, Provinsi, maupun Pusat dengan percepatan di daerah IKN,” sambung Faisal.

Setelah akses didapat, masyarakat bisa secara mandiri mengajukan diri untuk memasang di rumahnya sendiri. Dengan kemudahan dan dalam jangkauan harga yang murah.

Sedangkan, wilayah desa yang memang tidak memungkinkan secara geografis terlewati oleh kabel FO, maka akan memanfaatkan VSat atau via satelit nantinya.

“Melalui VSat memang untuk jangka pendek saja mengatasi. Sementara karena memang melalui ini sinyal kurang kuat dan biaya agak mahal. Program pemerintah pusat ada pula bantuan untuk daerah 3T dan non-3T dengan pola seperti ini, sedang kami sinkronkan supaya tidak tumpang tindih,” bebernya.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) ini menegaskan, tahun ini program tersebut sudah bisa berjalan, karena sudah didukung penganggaran di APBD 2022. Sedangkan, untuk daerah blank spot, pihaknya akan terus aktif untuk memfasilitasi dengan provider seluler yang ada.

“Termasuk kita menggugah beberapa perusahaan besar untuk membantu melalui CSR pembangunan tower BTS,” imbuh Faisal.

Layanan 4G Dipacu di Kalimantan

Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Aju Widya Sari menyatakan dalam memenuhi kebutuhan broadband nasional diperlukan sejumlah strategi.

“Pertumbuhan wilayah yang terjangkau sinyal 4G terus mengalami peningkatan, di mana kuartal 3 Tahun 2019 layanan 4G telah hadir di 70.670 desa/kelurahan di Indonesia, dan sedangkan 12.548 desa/kelurahan lainnya masih belum terlayani,” kata dia, Mei silam.

Berdasarkan data Kemenkominfo, wilayah blank spot yang menjadi target pembangunan untuk desa Non-3T di wilayah Kaltim ada 251 desa. Desa-desa tersebut akan dibangun infrastruktur dan layanan seluler 4G oleh penyelenggara seluler sampai dengan akhir tahun 2022.

Kemenkominfo, sebutnya, telah melakukan kebijakan dalam percepatan penetrasi infrastruktur dan layanan 4G (mobile broadband) di seluruh wilayah Indonesia. Khususnya daerah pedesaan yang sampai saat ini masih blankspot layanan 4G dalam mendukung transformasi digital sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

Kebijakan pemerintah melalui rencana strategis (renstra) Kominfo 2020-2024 mengamanatkan target pembangunan infrastruktur dan layanan seluler 4G yaitu wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terpencil).

Pembangunan infrastruktur 4G dilakukan oleh Pemerintah (Bakti) sebanyak 9.113 desa/kelurahan, sedangkan wilayah non 3T pembangunan infrastruktur dan layanan 4G dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi yaitu PT Telkomsel, PT Indosat, PT XL Axiata, dan PT Smartfren Telecom Tbk sebanyak 3.435 desa/kelurahan.

Untuk implementasi pembangunan di wilayah Kalimantan khususnya Kaltim diakui masih terhambat penyelenggara seluler. Akibat kendala banjir, tidak ada akses jalan, dan listrik PLN, masuk wilayah hutan yang memerlukan izin dari KLHK dan wilayah rawa.

“Atas kondisi tersebut pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu mencarikan solusi agar pembangunan infrastruktur dan layanan seluler 4G di desa non 3T dapat terlaksana sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan,” tandasnya. (redaksi/ADV DISKOMINFO KALTIM)

PENULIS: Ahmad Agus Arifin, Lukman
EDITOR: Lukman

Artikel Susah Sinyal di Pedalaman Kaltim, Titik Kosong yang Menanti Dipenuhi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

“Alhamdulillah, anak-anak kita di Rantau Buta sudah bisa belajar di waktu malam dan mengetahui informasi lewat siaran televisi.” Demikianlah yang dikatakan Gubernur Kaltim Isran Noor, tentang sebuah desa di pedalaman, yang baru saja dilewati listrik.

Rantau Buta namanya, adalah desa terpencil yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kaltim. Jaraknya hanya 187 kilometer dari titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN).

Meski dapat ditempuh dalam waktu empat jam dari lokasi cikal bakal istana negara yang baru, jangan membayangkan Rantau Buta sebagai desa yang sudah tersentuh kemajuan.

Saat siang, Rantau Buta adalah sebuah desa yang asri. Masih dipenuhi pepohonan hutan tropis Kalimantan. Sungainya teraliri air yang jernih.

Anak-anak Rantau Buta terbiasa menyundak, alias menangkap ikan dengan cara menembak di dalam air. Menggunakan “pistol” berpeluru besi payung atau semacamnya. Kemudian dipegas dengan karet pentil.

Aktivitas ini hanya bisa dilakukan pada sungai yang airnya masih jernih. Sehingga penyundak bisa melihat ikan di dalam air dengan bantuan kacamata selam.

Rantau Buta sungguh desa yang mengasyikkan di kala siang. Namun tatkala sang surya tenggelam, jangkrik bersahut-sahutan, yang suaranya lebih bising ketimbang aktivitas manusia di sana. Gelap gulita.

Selama Indonesia merdeka, aliran listrik PLN belum sampai sana. Gubernur Isran Noor resah. Ketika satu jutaan rumah tangga di Kaltim sudah berdaulat energi listrik, tidak demikian dengan puluhan keluarga di Rantau Buta.

Menurutnya, standar pemerataan pelayanan infrastruktur dasar adalah terpenuhinya kebutuhan energi daerah. Melalui indikator sasaran peningkatan rasio elektrifikasi.

Gubernur Isran Noor menegaskan peningkatan rasio elektrifikasi ini menjadi prioritas di masa kepemimpinannya bersama Wagub Hadi Mulyadi. Sesuai misi ketiga visi Kaltim Berdaulat, yaitu berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan.

Dalam kasus Desa Rantau Buta, pembangunan infrastruktur kelistrikan yang ekonomis dan efektif adalah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat.

Berbekal anggaran Rp3,829 miliar, Pemprov Kaltim mendirikan PLTS di Rantau Buta. Yang dikerjakan PT Mahakam Lembu Mulawarman pada 13 April 2020 sampai 10 Agustus 2020.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim Munawwar menyatakan pembangunan PLTS Terpusat dilakukan sejak 2020 untuk tiga desa. Desa Rantau Buta salah satu di antaranya.

“Desa Rantau Buta, di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, hanya satu di antara sekian banyak desa di Kaltim yang menjadi target program ini,” ujarnya September silam.

Sejak saat itu, Desa Rantau Buta mendapat aliran listrik selama 24 jam penuh. Berbeda dari sebelumnya yang hanya empat jam sehari dari pukul 18.00 Wita sampai 22.00 Wita. Menggunakan genset desa, yang meminum 51 liter solar saban harinya.

Dalam rencana pemprov, PLTS Terpusat dibangun di 19 desa. Proyek pengerjaannya dari 2020 hingga 2023. Pada tahun pertama, Pemprov berhasil membangun 3 unit PLTS Terpusat. Yakni di Desa Rantau Buta yang menopang kelistrikan pada 51 rumah tangga dan fasilitas umum. Dengan kapasitas 24,00 kilowatt peak (kWp).

Lalu Desa Sandaran di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dengan jumlah rumah/fasilitas umum/pelanggan 130 unit dengan kapasitas 65,34 kWp. Dan Dusun Labuan Bili Sandaran, Kutim, dengan jumlah rumah/fasilitas umum/pelanggan 54 unit dengan kapasitas 27,72 kWp.

Selanjutnya pada 2021, Pemprov telah membangun 6 PLTS Terpusat tambahan. Dengan unit terpasang total 495 rumah dengan kapasitas 189 kWp.

Berlanjut tahun 2022, tahun ini, kata Munawwar, pembangunan PLTS Terpusat dilanjutkan untuk lima desa yang berada di Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Berau dengan jumlah unit terpasang 846 rumah dan kapasitas sebesar 238,98 kwp.

Tahun depan akan menjadi tahun pamungkas. Karena merupakan tahun terakhir RPJMD Kaltim 2018-2023. Tahun terakhir masa jabatan Isran-Hadi sebagai KT 1 dan KT 2. Makanya lima PLTS Terpusat lainnya, akan dibangun di Desa Pegat Batumpuk, Pulau Derawan dan Desa Long Sului, keduanya di Kabupaten Berau.

Lalu Desa Lemper dan Desa Deraya, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat (Kubar), Desa Mata Libaq di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), dan Desa Tanjung Mangkalihat di Kutim. Atau salah satu desa di Long Iram, Kubar.

Segera Terang di Moncong Kalimantan

Dari lima desa terakhir yang akan mendapat jatah PLTS Terpusat tahun depan, Tanjung Mangkalihat adalah yang paling ikonik. Disebut demikian karena desa ini terletak persis di moncong Pulau Kalimantan yang menyerupai ayam.

Tanjung Mangkalihat memang begitu pelosok. Google Maps saja tidak bisa menyediakan informasi jarak dan waktu tempuh tempat itu ke pusat pemerintahan Kutim, Sangatta.

Ketimbang ditempuh dari wilayah Kutim lainnya, Tanjung Mangkalihat justru lebih terjangkau jika dituju dari Berau. Lebih tepatnya dari Bidukbiduk.

Cukup menempuh perjalanan 1 jam dari Dermaga Teluk Sulaiman menggunakan kapal kelotok. Sudah dapat bonus pemandangan laut biru Bidukbiduk, habitat penyu, Pulau Kaniungan, Teluk Sumbang, dan iring-iringan lumba-lumba jika beruntung.

Melalui program pemerataan energi listrik dari Pemprov, wilayah moncong Kalimantan akan segera terang saat malam hari. Bisa jadi, setelah teraliri listrik 24 jam, sektor lain seperti perekonomian dan jasa wisata akan lebih berkembang.

Karena tahu tidak? Di sana, ada air terjun bertingkat dengan aliran air berwarna biru kehijauan.

Surya di Hulu Mahakam

Sebagai kabupaten paling muda di Kaltim, Mahulu masih memiliki pekerjaan rumah (PR) besar di sektor kelistrikan. Berdasarkan pengamatan Imran, jurnalis media lokal di sana.

Aliran listrik PLN memang sudah menjangkau seluruh kecamatan di Mahulu. Namun belum seluruhnya teraliri listrik selama 24 jam penuh.

“Beberapa kecamatan listriknya hanya 12 jam. Yang 24 jam hanya ibu kota Ujoh Bilang dan Kampung Datah Bilang saja,” jelas Imran pada Kaltim Faktual belum lama ini.

Meski disebutkan PLN sudah menjangkau semua kecamatan, dengan durasi “on” yang bervariatif, namun aliran listrik dari negara itu baru sampai di wilayah pusat kecamatannya saja.

Mayoritas kampung-kampung di Mahulu belum tersengat listrik PLN. Sehingga genset kampung menjadi penopang utama kelistrikan masyarakat pedalaman hulu Mahakam. Dan sama seperti lainnya, konsep genset kampung hanya akan mengalirkan listrik saat petang tiba, hingga menjelang malam saja.

“Rata-rata pakai diesel, Mas. Ada juga yang pakai listrik tenaga matahari,” lanjut Imran.

PLTS yang dimaksud, ada yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat. Ada pula yang merupakan bantuan dari pemerintah kabupaten (pemkab) hingga pemerintah pusat.

Tahun depan, Pemprov Kaltim akan turut menerangi Mahakam Ulu. Sebuah PLTS Terpusat akan hadir di Desa Mata Libaq. Sebuah desa pedalaman di antara Laham dan Tering. (redaksi/ADV DIKOMINFO KALTIM)

PENULIS: Ahmad Agus Arifin

EDITOR: Lukman

Artikel Cahaya Surya di Rantau Buta: Menerangi Pedalaman, Mewujudkan Kaltim Berdaulat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.