Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda kini mulai menertibkan sistem parkir tepi jalan, yang selama ini masih jadi PR di Kota Tepian. Mengacu pada Perda Kaltim No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan perda tersebut, Dishub membagi area parkir tepi jalan menjadi 2 zona khusus untuk yang dikelola Dishub, yakni Zona A dan Zona B. Hal yang membedakan ialah lokasi dan tarif parkirnya.

Zona A meliputi lokasi kegiatan atau event, area parkir layanan VIP (lokasi strategis, dekat, aman, dan nyaman bagi kendaraan), lokasi parkir mandiri atau kantong khusus parkir dekat pusat keramaian. Sementara Zona B merupakan lokasi tepi jalan umum dan kantong khusus parkir biasa.

Untuk Zona A tarif parkir untuk kendaraan roda 2 alias motor sebesar Rp5ribu, dan untuk mobil Rp7 ribu. Sementara untuk parkir Zona B, masih mengacu pada tarif lama, Rp2 ribu untuk motor, dan Rp5 ribu untuk mobil.

Dimulai dari Citra Niaga

Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLJ) Dishub Samarinda Didi Zulyani menjelaskan, beberapa area parkir di Kota Samarinda akan ditetapkan sebagai Zona A. Yang paling awal adalah area Citra Niaga Samarinda.

“Yang (daftar parkir) berlangganan tidak dikenakan biaya parkir selama aktif berlangganan. Tinggal menunjukkan kartu atau stiker,” jelas Didi Minggu, 1 September 2024.

“Untuk yang tidak berlangganan, membayar sesuai tarifnya,” tambahnya.

Lanjut Didi, yang paling mudah diketahui untuk membedakan zona parkir berlangganan ialah dari plangnya. Dishub telah masang plang tarif parkir baru di area Citra Niaga. Nantinya akan dilanjutkan ke area lain, sesuai ketentuan zona.

“Ke depannya akan diberlakukan pada kegiatan dan event-event tertentu, namun masih perlu dipersiapkan dulu fasilitas alatnya,” kata Didi.

Pembayaran Non Tunai

Selain tarif yang naik, Didi juga menyebutkan pembayaran parkir akan menggunakan sistem non tunai. Menggunakan mesin EDC. Saat ini pihaknya tengah mempersiapkannya.

Sehingga untuk sementara ini, Dishub masih fokus melakukan sosialisasi sembari menyiapkan alat pembayarannya. Warga Kota Samarinda diharapkan siap-siap. Agar tidak kaget ketika parkir di Citra Niaga atau di event, tarifnya tidak seperti biasanya.

“Dalam waktu dekat akan diarahkan dengan sistem e-parking dan pembayaran non tunai. Kala sudah tersedia alat atau fasilitasnya maka akan diberlakukan,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Tarif Parkir di Citra Niaga Samarinda Naik, Pembayaran Wajib Non Tunai pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sudah 10 hari penerapan pembayaran parkir non-tunai di 5 pusat perbelanjaan (mal) di Samarinda berjalan. Berlaku di Mal City Centrum, Selyca Mulia, Samarinda Central Plaza (SCP), Bigmall, dan juga Lotte Mart.

Itu merupakan upaya dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk mememudahkan pembayaran di era serba digital ini. Juga sebagai upaya menghindari kebocoran PAD dari parkir yang masuk ke kas daerah.

Pengunjung mal bisa membayar melalui berbagai cara. Bisa melalui Qris, OVO, Dana, hingga aplikasi Parkee. Yang paling mudah dan paling dianjurkan, yakni melalui kartu uang elektronik, sejenis e-money atau e-tol.

Jika masih membayar secara tunai, akan dikenakan denda. Untuk roda 2 membayar Rp15 ribu. Sementara roda 4 membayar Rp30 ribu. Lalu, mal yang belum siap secara sistem juga akan kena sanksi dari Dishub.

Bahkan besaran denda itu rencananya akan ikut diusulkan dalam perwali tentang parkir yang sedang dibahas. Agar denda dapat berlaku secara resmi dan jadi aturan baku yang harus diikuti masyarakat.

Lebih Baik Fokus Sosialisasi Parkir Non Tunai

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi Purwoharsojo ikut menyoroti besaran denda yang harus dibayarkan masyarakat jika tidak membayar secara non-tunai.

Menurutnya, pemkot lebih baik gencar melakukan sosialisasi dan evaluasi sistem terbaru. Ketimbang menggalakkan denda yang merugikan masyarakat. Jika sosialisasi oke, masyarakat tentu akan manut karena memahami kelebihan sistem non tunai.

“Jangan grusah-grusuh, tapi maksimalkan sosialisasinya juga harus. Dan harus masif ke semua pihak,” jelasnya ketika dihubungi Rabu, 10 Juli 2024.

“Apalagi Samarinda kan kota transit, pasti banyak orang daerah lain yang mungkin tidak terbiasa dengan aturan ini,” tambahnya.

Untuk sistem yang baru berjalan ini, perlu dievaluasi secara berkala terlebih dahulu. Untuk mengetahui potensi gagal atau kendala di lapangan. Lalu mencari jalan keluar dan tidak melulu asal denda.

Selain itu, infrastruktur juga harus sip. Yakni dengan mempermudah masyarakat untuk mengakses kartu uang elektronik. Misalnya menyediakan stand penjualan kartu di setiap mal. Sehingga tidak hanya melempar aturan.

Mengingat kartu uang elektronik belakang cukup sulit didapatkan di retail seperti Indomaret, Alfamidi, hingga Eramart belakangan ini. Membuat masyarakat harus ke bank terlebih dahulu untuk mendapatkan kartu uang elektronik. Sementara mal yang menyediakan kartu itu, baru Bigmall Samarinda.

“Sepanjang ada petugas yang menjual kartu itu, ya kenapa tidak kan. Sebetulnya aturannya bagus. Tujuannya kan membantu supaya tidak terjadi antrean di sana dan akuntabel dari dana parkir, itu tujuan utamanya.”

“Karena selama ini sumber PAD itu sering kali menjadi penyebab kebocorannya PAD,” kata Purwadi.

Selain itu  Purwadi juga berharap Pemkot Samarinda bisa bergeser ke ruang parkir lain. Yang belum terorganisir. Terutama parkir tepi jalan dengan potensi kebocoran PAD yang lebih besar.

“Dishub harus punya mapping kantong parkir,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Soal Parkir Non Tunai Mal Samarinda, Purwadi Minta Pemkot Perbanyak Sosialisasi Ketimbang Bikin Sistem Denda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sudah 10 hari penerapan pembayaran parkir non-tunai di 5 pusat perbelanjaan (mal) di Samarinda berjalan. Berlaku di Mal City Centrum, Selyca Mulia, Samarinda Central Plaza (SCP), Bigmall, dan juga Lotte Mart.

Itu merupakan upaya dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk mememudahkan pembayaran di era serba digital ini. Juga sebagai upaya menghindari kebocoran PAD dari parkir yang masuk ke kas daerah.

Jika masih membayar secara tunai, akan dikenakan tarif tinggi. Untuk roda 2 membayar Rp15 ribu. Sementara roda 4 membayar Rp30 ribu. Lalu, mal yang belum siap secara sistem juga akan kena sanksi dari Dishub.

Pengunjung mal, bisa membayar melalui berbagai cara. Bisa melalui Qris, OVO, Dana, hingga aplikasi Parkee. Yang paling mudah dan paling dianjurkan, yakni melalui kartu uang elektronik, sejenis e-money atau e-tol.

Setidaknya ada kartu uang elektronik dari 4 bank yang bisa digunakan. Ada E-money dari Bank Mandiri, Flash dari Bank BCA, Brizzi dari Bank BRI, dan juga Tapcash dari Bank BNI. Disesuaikan dengan penggunaan bank.

Meski tampak sama, kartu uang elektronik dari masing-masing bank memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berikut penjelasan dari setiap bank yang support terhadap pembayaran parkir non-tunai di Samarinda.

E-Money dari Bank Mandiri

Kartu e-money dari Bank Mandiri punya dua desain kartu. Satu berwarna hijau dengan tema Nusantara (merespons IKN), lalu yang kedua tampilan yang lebih simpel perpaduan warna merah dan biru, dengan logo Livin.

Staf Bank Mandiri Bigmall Samarinda Sri Wahyuni menjelaskan, secara fungsi keduanya sama, namun bank satu ini memang kerap mengganti-ganti tampilan kartunya. Bahkan menyediakan pilihan gambar untuk custom.

“Di aplikasi Livin Mandiri, desain kartunya itu ada juga pilihan berkala. Misal menyambut IKN, kartunya kami sediakan gambar IKN, atau ada Hari Raya Imlek dan Idul Adha maka desain kartunya juga akan berganti menyesuaikan momentum.”

“Desain customnya juga bisa dipesan lewat Aplikasi Livin Mandiri, pengantaran maksimal 2 minggu,” jelasnya Selasa, 9 Juli 2024.

Kartu e-money Bank Mandiri dijual dengan harga Rp30 ribu, masih kosong tanpa saldo. Untuk melakukan pengisian saldo di gerai Indomaret atau Alfamidi, melalui ATM, atau via fitur NFC di hp, juga mobile banking Mandiri.

Kartu dilengkapi dengan nomor kartu yang bisa ditrack melalui sistem bank. Sehingga jika terjadi kerusakan kartu, dana bisa dipindahkan ke kartu baru. Begitupula jika mengalami kehilangan.

“Asal ada nomor kartunya, kami bisa coba usahakan mentracking. Untuk melakukan pemblokiran dan pemindahan saldo. Pengaduan lewat call centre 14000 atau ke cabang Bank Mandiri terdekat.”

Selain itu, e-money Bank Mandiri tidak hanya berfungsi untuk bayar parkir atau tol saja. Namun sudah support untuk banyak pembayaran. Misalnya belanja di Indomaret atau Alfamidi, lalu SPBU tertentu, hingga transportasi umum jika di Jawa.

“Hanya saja terbatas saldonya, hanya bisa maksimal Rp2 juta. Dan setelah isi saldo, harus diperbaharui kembali di mobile banking atau di ATM, atau di Indomaret,” pungkasnya.

Brizzi dari BRI

Secara fungsi, kartu uang elektronik Brizzi dari BRI tidak jauh berbeda. Staf Bank BRI Samarinda, Andri Setiawan menjelaskan, kartu keluaran banknya juga bisa untuk belanja di Indomaret dan retail lainnya.

“Brizzi ada nomor kartunya ada di belakang. Jika kartu rusak bisa diganti, namun jika hilang, pemilik kartu harus mengingat nomor kartu yang ada di bagian belakang. Sehingga CS bank BRI bisa melacak kartunya. Tapi kasus ini sepertinya jarang.”

Kartu Brizzi dibandrol dengan harga Rp40 ribu, tanpa saldo. Namun, kelebihannya, kartu Brizzi bisa digunakan jika ada promo-promo dari BRI yang biasa ditujukannpada pengguna kartu kredit maupun kartu debit.

“Jadi juga berlaku di kartu elektronik Brizzi ini. Jadi tidak hanya kartu kredit, kartu debit, tapi promo-promo yang ada di BRI juga menyentuh Brizzi.”

Untuk mengisi saldo pun sama. Pengguna kartu bisa melakukan pengisian di ATM, via fitur NFC melalui HP, atau bahkan ke Indomaret dan Alfamidi. Bisa juga melalui mobile banking Brimo.

Tapcash dari BNI

Untuk kartu Tapcash dari BNI, juga bisa melakukan custom desain kartu. Meski ada biaya tambahan untuk melakukannya. Untuk kartu biasa, dijual di harga Rp35 ribu belum terisi saldo.

Untuk mengisi saldo, BNI punya lebih banyak metode. Seperti mobile banking BNI, ATM, ritel Indomaret dan Alfamidi, serta platform online seperti Tokopedia, dan aplikasi Blibli dengan fitur Tapcash Go. Bisa juga melalui bank lain.

Staf BNI Samarinda Eka Purnamasari, menjelaskan kalau pihaknya bisa melayani untuk kartu yang rusak, untuk diganti dengan yang baru. Isi saldo untuk kartu Tapcash maksimal Rp500 ribu.

“Sifatnya seperti uang cash dalam bentuk kartu. Jika hilang, tidak ada sistem dapat diblokir. Jadi kartunya harus benar-benar di jaga.”

“Jika kartu rusak, saldo yang masih tersisa tidak bisa dipindah.Sebab itu kartu harus dijaga agar tidak lecet atau rusak, karena hal ini dapat mempengaruhi kemampuan kartu untuk terbaca oleh sistem.”

Flash dari BCA

BCA menjual kartu uang elektroniknya cukup berbeda. Harga kartunya Rp 30 ribu tanpa saldo. Namun pembelian minimal disertai top up Rp20 ribu. Sehingga setuap pembelian menjadi Rp50 ribu.

Staf Bank BCA Samarinda, Dyah menjelaskan, kartunya tidak memiliki nomor kartu. Kalau kartunya rusak, bisa di ganti dengan yang baru. Dan bisa mengurus ke kantor BCA terdekat

“Namun jika kartu hilang dan pemilik masih memiliki saldo di dalamnya, tidak bisa dikembalikan. Sebab sistemnya tidak memiliki nomor kartu seperti rekening. Sehingga pengguna atau pemilik harus menjaga kartu dengan baik agar tidak sampai hilang.”

Hal yang Perlu Diperhatikan

Kesemua kartu uang elektronik tersebut, tidak menggunakan pin sebagai pengaman. Sehingga bisa digunakan secara langsung. Bahkan bisa digunakan oleh orang lain jika dipinjamkan atau ditemukan jatuh.

Untuk memiliki kartu uang elektronik, tidak harus sebagai nasabah di suatu bank. Namun jika memiliki rekening, maka akan memudahkan dalam proses top up saldo. Tidak perlu ke ritel Indonesia atau Alfamidi.

Kartu Uang Elektronik sifatnya seperti uang cash, namun dalam bentuk kartu. Sehingga perlu dijaga agar tidak rusak atau hilang. Karena tidak semua bank bertanggungjawab akan kehilangan kartu. Pun isi saldo seperlunya, dan tidak berlebihan nominalnya. (ens/dra)

Artikel 4 Bank Dukung Penerapan Parkir Non-Tunai Mal di Samarinda, Ini Kelebihan dan Kekurangannya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda telah menerapkan sistem pembayaran parkir non-tunai. Wajib di 5 pusat perbelanjaan (mal). City Centrum, Selyca Mulia, Samarinda Central Plaza (SCP), Bigmall, dan Lotte Mart.

Jika masih membayar secara tunai, akan dikenakan tarif tinggi. Untuk roda 2 membayar Rp15 ribu. Sementara roda 4 membayar Rp30 ribu. Lalu, mal yang belum siap secara sistem juga akan kena sanksi dari Dishub.

Pengunjung mal, bisa membayar melalui berbagai cara. Bisa melalui Qris, OVO, Dana, hingga aplikasi Parkee. Yang paling mudah dan paling dianjurkan, yakni melalui kartu uang elektronik, sejenis e-money atau e-tol.

Setidaknya ada kartu uang elektronik dari 4 bank yang bisa digunakan. Ada E-money dari Bank Mandiri, Flash dari Bank BCA, Brizzi dari Bank BRI, dan juga Tapcash dari Bank BNI. Disesuaikan dengan penggunaan bank.

Peresmian Parkir Non Tunai

Meski sudah berlaku sejak 1 Juli 2024 lalu, Wali Kota Samarinda Andi Harun meresmikan sistem ini pada hari ini, Selasa, 9 Juli 2024. Berpusat di Bigmall Kota Samarinda Jalan Untung Suropati, Sungai Kunjang.

Andi Harun menyebut, setidaknya ada dua tujuan dalam penerapan parkir non-tunai di mal di Samarinda. Yakni meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketertiban sistem pembayaran parkir.

Namun, baginya, peningkatan PAD menjadi yang nomor dua. Sementara yang utama, ketertiban dan kenyamanan bagi pelayanan terhadap publik. Pembayaran jadi mudah dan praktis, dan pengunjung mal tidak antre lama.

“Oleh sebab itu, saya mohon agar ini tidak menjadi polemik. Karena ini memang diikhtiarkan untuk membuat tertib sosial di sektor parkir. Agar semakin berkemajuan dan semakin baik. Instrumen yang kita gunakan adalah instrumen parkir non tunai,” jelasnya di momen peresmian, Selasa.

Parkir Tepi Jalan Menyusul

Upaya penerapan sistem parkir non-tunai di mal ini, kata Andi merupakan langkah awal. Secara perlahan, jika di pusat perbelanjaan berhasil, akan dijajal di area parkir tepi jalan. Biar ikutan rapi.

Pria yang akrab disapa AH itu bahkan sudah memperkirakan reaksi dari para jukir. Jika parkir non-tunai di tepi jalan, kembali dijalankan dengan ketat. Seperti penerapan kedua parkir non-tunai di mal, yang sempat gagal pada 2023 lalu.

“Jukir-jukir liar pasti akan ngomel akan mungkin mencaci maki, bahkan mungkin ada yang bereaksi lebih dari sekadar itu.”

“Tapi percayalah ini semua dalam rangka untuk meweujudkan tertib sosial karena pasti suatu hari, entah besok atau lusa kita akan sampai di titik ini dan jika kita bisa lakukan sekarang kenapa menunda,” tambahnya.

Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Sebab dengan sistem bayar parkir non-tunai, uang parkir akan langsung masuk ke kas daerah. Tak ada lagi ynag namanya kebocoran PAD, karena jumlah setoran akan transparan. Tidak lagi ada pungli.

“Tidak ada lagi pembayaran tunai dan pihak penyelenggara perparkiran di mall kita bisa langsung lihat real time. Pengelola parkir tidak bisa neko-neko, pemerintahnya juga.”

Sistem teranyar ini, akan terus diawasi dan dievaluasi. Lalu jika ada yang kurang atau perlu perbaikan, pemkot akan segera ambil tindakan. Segala kritik dan masukan dari masyarakat, akan diterima.

“Tentu dari pihak pemerintah juga tidak sempurna, tapi poin yang bisa diharapkan, dapat dukungan masyarakat,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Parkir Non-Tunai 5 Mal di Samarinda Diresmikan, Andi Harun Yakin PAD Meningkat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tinggal menghitung hari kebijakan parkir non-tunai di 5 pusat perbelanjaan (mal) di Samarinda berlaku. Per 1 Juli nanti, di Mal City Centrum, Bigmall, Samarinda Central Plaza (SCP), Lotte Mart, dan juga Selyca Mulya.

Kebijakan ini, sebetulnya sudah diterapkan pada 2023 lalu. Namun gagal. Sehingga Pemerintah Kota (pemkot) Samarinda mencoba menerapkannya lagi pada tahun ini dengan konsep yang jauh lebih siap.

Diketahui, sistem parkir non-tunai di mal ini memang cukup efektif pada kendaraan roda 4. Mempercepat antrean. Sementara untuk kendaraan roda 2, justru merasa non-tunai lebih ribet dibandingkan dengan uang tunai.

Agar tidak gagal lagi, pada sistem teranyar kali ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda lebih tegas. Pengunjung mal bisa membayar melalui kartu e-tol, e-money, atau dengan aplikasi seperti Dana, OVO, Parkee dan lainnya.

Sementara jika masih membayar tunai, tarifnya akan lebih mahal. Untuk roda 2 bisa mencapai Rp10 ribu, sementara roda 4 menjadi Rp20 ribu. Sehingga masyarakat diharapkan menyiapkan diri jika ingin ke mal.

Perlu Sediakan Tenant Kartu Parkir

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim menyebut Dishub seharusnya tidak langsung melempar kebijakan, lalu sudah. Kemudian membiarkan masyarakat mengikuti aturan dengan sendirinya.

Secara konsep, dirinya setuju dengan kebijakan non-tunai ini. Karena baik untuk monitoring Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan termasuk kebijakan nasional untuk mengurangi penggunaan kertas.

“Jadi mau tidak mau masyarakat harus menyesuaikan, karena semakin kita cashless maka makin sedikit pemanfaatan uang kertas maka makin sedikit eksploitasi SDA untuk penyedia kertas,” jelasnya belum lama ini.

Sebagai catatan, agar tidak kembali gagal. Abdul Rohim mendorong Dishub Samarinda untuk memasifkan edukasi dan bersiap dari segi fasilitas untuk memudahkan masyarakat menggunakan sistem non-tunai.

Misalnya, baik dishub atau pengelola mal, bisa menyediakan tempat penjualan kartu parkir non-tunai di area mal. Agar masyarakat yang jarang menggunakan sistem parkir non-tunai ini tidak lantas kebingungan.

Mengingat, baru-baru ini, mendekati penerapan sistem parkir non-tunai, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan kartu e-tol atau e-money di gerai Indomaret ataupun Alfamart. Sehingga harus mengurus ke bank terlebih dahulu.

“Kartu-kartu parkir sebaiknya mal menyiapkan dari awal, demi memasifkan pemanfaatannya. Misal bisa menyiapkan penjualan kartu parkir, jangan hanya pengumuman wajibnya menggunakan cashless itu.”

“Jadi kebijakan itu tidak bisa kita lempar kemudian kita biarkan dan masyarakat disuruh memenuhi langsung,” tambahnya.

Dengan begitu, masyarakat jadi tertarik untuk menggunakan sistem parkir non-tunai, dan mengurangi keluhan dan kesan ribet. Terutama untuk pengguna roda 2. Kurangnya penyediaan kartu itu, barangkali, menurut Abdul Rohim merupakan penyebab kegagalan di tahun lalu.

“Edukasinya harus clear, infrastruktur dan kemudahan juga harus siap agar maksimal,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Soal Wajib Parkir Non Tunai di Mal, DPRD Samarinda Minta Dishub Lakukan Ini ke Masyarakat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Perhubungan akan kembali menerapkan sistem parkir non-tunai di sejumlah pusat perbelanjaan (mal). Meski penerapan pada tahun 2023 lalu gagal berjalan.

Sebelumnya, sistem parkir non-tunai di mal ini memang cukup efektif pada kendaraan roda 4. Mempercepat antrean. Sementara untuk kendaraan roda 2, justru merasa non-tunai lebih ribet dibandingkan dengan uang tunai.

Setelahnya, sejumlah mal di Samarinda masih menerima pembayaran non-tunai. Namun penerapannya belum merata. Pembayaran tunai masih diterima, sementara sistem non-tunai hanya digunakan segelintir orang.

Pada tahun ini Dishub mantap kembali menerapkan parkir non-tunai secara penuh Berlaku per 1 Juli 2024 mendatang. Dan berlaku pada 5 mal terlebih dahulu: Big Mall, Lotte Mart, City Centrum, Selyca Mulia, dan Mal SCP. Parkir tunai tidak lagi diperbolehkan.

Agar sistem ini berjalan dengan baik, Dishub akan menerapkan sanksi bagi pengunjung yang masih membayar dengan tunai. Tarifnya lebih mahal. Untuk roda 2 Rp10 ribu, sementara roda 4 Rp20 ribu.

Terdapat sanksi juga bagi pengelola parkir yang sistem IT-nya tidak berjalan baik. Tarifnya diatur lebih rendah dibandingkan dengan mal yang pengelolaan parkirnya dengan IT yang lebih canggih. 

City Centrum Mulai Duluan

Meski penerapannya berjalan mulai 1 Juli. Namun Mal City Centrum rupanya sudah menerapkannya lebih dahulu. Sejak 1 Juni. Pembayaran tunai sudah tidak diterima. Sementara non-tunai bisa dengan kartu e-money, aplikasi dana, hingga aplikasi parkee.

Salah satu pengunjung Mal City Centrum, Nia mengaku kaget. Karena mengira akan mulai berlaku pada 1 Juli seperti mal lainnya. Sehingga dia belum mempersiapkan e-money atau aplikasi yang dibutuhkan.

“Sudah tahu kalau bakal non-tunai. Tapi nggak tahu kalau di sini sudah. Kata petugas, yang 1 Juli itu untuk Bigmall dan SCP. Kirain sama,” jelasnya usah keluar dari gate parkir Jumat 14 Juni 2024.

“Nggak biasa pakai e-money. Biasanya simpel dari satu aja pakai m-banking. Syukurnya tadi dibantu pakai m-banking. Dan pas kebetulan lagi nggak antre. Karena mau pakai tunai sudah nggak bisa,” tambahnya.

Nia menyadari City Centrum memang sudah memasang berbagai informasi mengenai parkir non-tunai sebagai sosialisasi. Namun waktu penerapannya, menurutnya kurang tersampaikan. Karena informasi yang beredar, parkir berlaku mulai 1 Juli.

Terpisah, pengunjung lainnya bernama Ayu, mengaku parkir jadi lebih antre. Karena memang belum banyak yang terbiasa dengan sistem non-tunai. Sehingga masih perlu adaptasi terlebih dahulu.

“Kami jadi penyesuaian lebih awal, karena City Centrum sudah berlaku. Mungkin nanti kalau sudah terbiasa, antrean bisa kembali normal dan malah lebih cepat,” katanya.

“Tadi untungnya punya Dana. Jadi bisa non-tunai. Dan tadi karena dikasih tahu teman. Karena jarang ke mal juga,” tambahnya.

Berbeda dengan keduanya, Tri mengaku sudah terbiasa dengan bayar parkir menggunakan non-tunai. Biasanya dia menggunakan aplikasi Parkee. Sehingga setiap membayar parkir di mal selalu menggunakan aplikasi itu.

“Tipsnya, karcis di-scan sebelum tiba di gate parkir. Jadi lebih cepat. Biasanya gampang aja kok,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Mal City Centrum Pimpin Parkir Non-Tunai 100 Persen, Banyak Pengendara Belum Siap pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Setelah pada tahun 2023 lalu Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda gagal menerapkan parkir non-tunai di pusat perbelanjaan (mal). Tahun ini sistem itu, akan coba kembali diterapkan, dengan konsep yang jauh lebih siap.

Sebelumnya, sistem parkir non-tunai di mal ini memang cukup efektif pada kendaraan roda 4. Mempercepat antrean. Sementara untuk kendaraan roda 2, justru merasa non-tunai lebih ribet dibandingkan dengan uang tunai.

Pada tahun ini Dishub mantap kembali menerapkan parkir non-tunai. Berlaku per 1 Juli 2024 mendatang. Dan berlaku pada 5 mal terlebih dahulu: Big Mall, Lotte Mart, City Centrum, Selyca Mulia, dan Mal SCP.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu menyebut sistem ini selain mengubah kebiasaan masyarakat, juga akan meringkas proses keluar masuk kendaraan. Sekaligus mengurangi karcis.

Agar sistem ini berjalan dengan baik, Manalu akan menerapkan sanksi bagi pengunjung yang masih membayar dengan tunai. Terdapat sanksi juga bagi pengelola parkir yang sistem IT-nya tidak berjalan baik.

“Untuk roda 2 bisa kenakan tarif Rp 10 ribu langsung, sehingga nggak perlu kembalian. Untuk roda 4 bisa Rp20 ribu. Itu punishment untuk yang masih cash,” jelasnya Kamis 13 Juni 2024.

“Jadi nanti jangan terkejut jika sistemnya berlaku. SK atau Perwali akan terbit juga,” sambungnya.

Warga Samarinda Perlu Siapkan e-Money

Sementara untuk pengelola mal yang sistem IT-nya belum memadai, dalam hal ini belum terlalu lancar, akan mendapatkan tarif parkir yang paling rendah. Sementara yang sistem IT-nya sudah oke, bisa dapat tarif lebih mahal.

Sehingga dari 5 mal tersebut, kemungkinan akan ada penyesuaian tarif. Tergantung dari kesiapan sistem parkir non-tunai dari masing-masing mal tersebut. Ini juga akan diatur dalam perwali yang akan segera terbit.

“Jadi untuk masyarakat diharapkan segera memiliki kartu uang elektronik atau e-money. Kita juga bekerja sama dengan bank.”

Setelah kebijakan pada 5 mal ini berhasil, Dishub akan mulai menyasar seluruh mal di Samarinda. Lalu jika kebiasaan masyarakat sudah terbentuk, parkir non-tunai akan diterapkan di area tepi jalan.

“Jadi tinggal tap-in dan tap-out saja,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Per 1 Juli Bayar Parkir Tunai di 5 Mal di Samarinda Bisa Dikenakan Denda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Belakangan parkir otonom, yang terdiri atas mal, rumah sakit, hingga hotel di Samarinda jadi sorotan. Sebab pemkot tengah menekan berbagai pengelola untuk melengkapi fasilitas parkir dan mengurus perizinan.

Selama ini berbagai parkir otonom, jumlah sementara terkini 20 titik, didapati tak kantongi izin. Apalagi berbagai fasilitas parkir demi kenyamanan dan keamanan juga belum terpenuhi.

Pusat perbelanjaan Bigmall Samarinda masuk daftar. Kekurangannya tidak fatal. Berbagai fasilitas seperti sprinkler, hidran, dan K3 sudah terpenuhi. Penataan juga oke. Tinggal marka parkir yang mulai pudar, belum dicat ulang.

Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) DPRD Kota Samarinda, setelah melihat progres berbagai proyek pemkot, mereka juga meninjau area parkir Bigmall.

Dalam tinjauan itu mendapati berbagai catatan. Mulai dari marka parkir yang kurang tebal, lalu antrean di gate parkir keluar Bigmall yang kerap terlihat panjang. Ditambah parkir liar seberang Bigmall.

DPRD Kota Samarinda kemudian mendorong agar pengelola Bigmall Samarinda bisa memaksimalkan sistem cashless untuk pembayaran parkir. Sehingga mengurangi antrean.

100 Persen Non Tunai

Anggota Pansus LKPJ, sekaligus Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim menyebut pihaknya ingin kalau parkir di Bigmall Samarinda bisa cashless 100%. Termasuk semua mal.

Ini juga akan berdampak baik bagi PAD Kota Samarinda. Karena jumlah pendapatan dari sektor parkir yang masuk bisa lebih transparan. Dibandingkan setoran dari tarikan parkir manual.

“Artinya tidak ada tunai, kita ingin bisa maksimal PAD-nya. Bigmal sudah menyetujui. Artinya sudah saat ini sudah menuju ke sana, kita menunggu realisasi saja, jangan sampai kita menemukan masih menggunakan tunai,” jelasnya Kamis, 25 Maret 2024 di Bigmall.

Meski ketersediaan lahan parkir di Bigmall sangat luas. Bisa menampung sampai 3 ribu untuk roda 2, dan 2 ribu kendaraan untuk roda 4. Namun tumpukan kendaraan masih kerap terjadi. Bahkan berdampak macet bagi jalan di sekitarnya.

Termasuk juga menjamurnya parkir liar di seberang Bigmall Samarinda. Merupakan dampak dari antrean panjang. Sementara potensi PAD Kota Samarinda jadi hilang begitu saja karena lahannya ilegal dikelola oknum.

“Penyebabnya, karena antrean tadi. Kita kan kalau lambat menunggu pasti tidak mau akhirnya mau yang cepat diluar sana, padahal tidak boleh. PAD-nya masuk ke kantong siapa?”

Deni menyebut Dishub bakal berkomunikasi dengan Ketua RT. Agar bisa mendukung pemberantasan parkir liat di seberang Bigmall tersebut. Sembari Bigmall memaksimalkan sistem cashless.

Terpisah, General Manager Bigmall Samarinda Imam Sumantri mengaku pihaknya sudah menerapkan sistem cashless sudah sejak 2019. Namun memang belum maksimal hingga 100%..

“Sebenarnya sudah jalan. Tap in, tap out pakai e-money sudah bisa di sini. Tapi mungkin sosialisasi dari kami belum maksimal,” jelasnya.

Dengan adanya kebijakan dari Pemkot Samarinda untuk cashless per Juli nanti, Imam mengaku siap melaksanakannya. Dia akan memaksimalkan sistem pembayaran parkir cashless di Bigmall.

“Kalau Sabtu Minggu masih cukup kapasitasnya. Kalau Lebaran kemarin mungkin agak penuh karena pengunjung bertahan dj Bigmall Samarinda lebih lama,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Bigmall Samarinda Diminta Maksimalkan Parkir Non Tunai untuk Kurangi Antrean pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tahun ini Pemkot Samarinda menerapkan sistem parkir non tunai. Baik untuk parkiran di mal maupun tepi jalan.

Namun pada praktiknya, kebijakan itu belum berjalan maksimal. Masih banyak warga Kota Tepian yang masih menggunakan pembayaran parkir secara tunai. Program ini memiliki beberapa evaluasi tersendiri.

Meski begitu, Pemkot Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan kembali menerapkan sistem pembayaran parkir non-tunai di Ibu Kota Kaltim ini.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu mengaku saat ini pihaknya tengah menyusun perwali. Untuk mengatur mekanisme penerapannya.

“Untuk wilayahnya mana aja, itu kami lagi menyusun perwalinya, tapi arahan Pak Wali, (berlaku untuk) seluruh Samarinda. Kami akan atur mekanismenya,” jelas Manalu pada Kamis, 26 Oktober 2023.

“Nah untuk sementara ini kita masih cari mekanismenya. Entah Dishub sendiri yang mengelola, atau perlu pihak ketiga,” tambahnya.

Dalam penerapan kembali sistem pembayaran parkir non-tunai ini Dishub punya inovasi. Selain kembali menggalakkan pembayaran melalui mesin EDC yang sudah support dengan Bankaltimtara. Dishub akan menerapkan cara sendiri dalam mengefektifkan pembayaran non-tunai.

Kata Manalu Dishub akan merekrut personel baru selain juru parkir (jukir). Meraka akan bertugas khusus memegang mesin EDC dan mendatangi pemilik kendaraan untuk pembayaran. Sehingga jukir bisa fokus untuk mengatur tata letak dan keluar masuk kendaraan.

“Jadi nanti seluruh masyarakat wajib membayar parkir secara non-tunai dengan menggunakan kartu elektronik,” lanjut Manalu.

Bayar Parkir di Awal

Untuk menghindari kecolongan, alias kendaraan yang keluar parkir tanpa bayar sebab tanpa sistem antre. Manalu bilang pembayaran akan dilakukan di awal. Setelah itu barulah kendaraan boleh diparkirkan.

Kadishub bilang, perwali akan segera dirampungkan. Ditargetkan sebelum 2023 berakhir. Lalu akan ada launching terlebih dahulu sebelum sistem dijalankan.

Nantinya uang retribusi yang masuk, akan langsung ke Kas Daerah. Sebagai pemasukan Pendapatan Asli Daeah (PAD). Kemudian hasilnya akan dikelola untuk pembangunan Kota Samarinda.

“Jadi untuk masyarakat, marilah membayar retribusi parkir dengan uang elektronik. Karena yang dibayarkan itu untuk pembangunan, kita gunakan untuk pembangunan jalan, pembangunan drainase, pembangunan lainnya,” beber Manalu.

Manalu menegaskan kalau masyarakat harus siap ketika sistem ini mulai berlaku. Sehingga harus membiasakan diri untuk pembayaran secara non-tunai. (ens/dra)

Artikel Dishub Samarinda akan Kembali Terapkan Parkir Non Tunai pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sejak beberapa bulan lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda tengah gencar melebarkan titik parkir tepi jalan dengan sistem pembayaran non tunai. Teranyar ada 100 titik.

Beberapa titik yang sudah berjalan seperti di area Jalan Panglima Batur, Diponegoro, dan Abul Hasan. Meski begitu, dalam penerapannya, masih belum maksimal. Masyarakat masih lebih suka bayar pakai uang tunai.

Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, Hotmarulitua Manalu turut mengeluhkan kesulitan dalam menerapkan parkir non tunai untuk tepi jalan itu.

“Parkir tepi jalan untuk non tunai itu memang tidak bisa maksimal. Kenapa tidak bisa maksimal, karena kita tidak tau kapan mereka (pemilik kendaraan) akan keluar,” ungkapnya di Gedung DPRD Samarinda, Rabu 12 Juli 2023.

“Kecuali terpusat dalam satu gedung. Karena di situ tersistem kan, keluar masuknya gantian,” tambahnya.

Menurutnya sepanjang area parkir tepi jalan bisa dianggap sebagai pintu masuk dan keluar. Sehingga beberapa kendaraan bisa keluar secara bersamaan. Juru parkir kewalahan.

Selain itu, seringnya pergantian juru parkir juga menjadi faktor pendukung kurang maksimalnya pembayaran non tunai. Sistemnya menjadi tidak teratur. Belum lagi kalau juru parkir tidak siap dengan alat pembayaran. Pengendara yang awalnya mau bayar non tunai, jadi tunai pula.

Selain itu, budaya masyarakat yang belum terbangun menjadi kendala utama. Manalu bilang masih banyak masyarakat yang enggan memakai sistem non tunai.

“Tadi sudah didiskusikan sama dewan, kalau parkir non tunai di tepi jalan tidak akan bisa maksimal,” lanjutnya.

Manalu melihat penerapan parkir non tunai ini kembali kepada masyarakat. Jika dari Dishub ingin seratus persen non tunai, namun masyarakat tidak siap, maka tidak akan bisa dilakukan.

“Kalau mau non tunai semuanya ya budaya masyarakatnya harus kita bangun dulu. Ketika masyarakat tidak menerima struk ya tidak usah bayar,”

“Jadi tergantung dari masyarakatnya lagi.”

Manalu menyebut akan memaksimalkan sistem parkir non tunai ini di area seperti gedung. Parkir non tunai dalam mall yang lebih tersistem dapat dievaluasi kembali untuk pemaksimalan ke depan. (*/ens/fth)

Artikel Parkir Tepi Jalan di Samarinda Belum Siap Pakai Sistem Non Tunai pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.