DPRD Samarinda mendesak adanya pemulihan Ekologis KHDTK Unmul. Hal itu dikarenanya kawasan tersebut didapati telah dirambah tambang ilegal.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendesak penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal yang diduga menyerobot kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) milik Universitas Mulawarman (Unmul).

Hal tersebut ditegaskan Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Victor Yuan.

“Kami sudah turun langsung ke lokasi. Apa yang kami lihat sangat mengkhawatirkan. Kawasan konservasi dibuka paksa,” katanya saat meninjau di lapangan, Rabu, 10 April 2025,

Victor mengaku dirinya telah inspeksi ke lokasi yang diduga telah diserobot aktivitas tambang ilegal bersama perwakilan Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Timur (Kaltim).

Dari situ, mereka menemukan bukti perambahan lahan di kawasan yang seharusnya steril dari aktivitas komersial.

“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini ancaman nyata terhadap ekosistem kota,” ujar Victor.

Diketahui, KHDTK Lempake selama ini menjadi ruang hidup bagi flora dan fauna lokal, sekaligus laboratorium alam bagi mahasiswa Fakultas Kehutanan.

Namun aktivitas tambang ilegal yang berlangsung diam-diam telah menggerus kawasan seluas lebih dari tiga hektare.

Dari sini, ia meminta agar adanya pengawasan yang dapat diperketat.

” Gunakan teknologi jika perlu, seperti drone. Murah dan efisien, cukup satu-dua orang yang mengoperasikan,” ujarnya.

Kawasan ini, kata dia, jauh dari area larangan terbang, sehingga pemantauan udara sangat mungkin dilakukan.

Pemulihan Ekologis

Lebih dari sekadar penindakan, DPRD juga menyoroti pentingnya upaya pemulihan ekologis.

Victor menyebut bahwa Unmul, terutama Fakultas Kehutanan, perlu segera duduk bersama Pemerintah Provinsi Katim untuk merancang skema rehabilitasi menyeluruh.

“Kami dari DPRD siap membantu. Mau itu bibit tanaman, relawan, atau ide program. Ini dapil kami, dan kami punya tanggung jawab moral,” ucapnya.

Victor juga mewanti-wanti agar kasus ini tidak dibiarkan tenggelam. Tanpa penanganan tegas, ia khawatir akan muncul pembiaran sistemik.

“Kalau ini tidak ditindaklanjuti, maka besok-besok akan lebih banyak kawasan hutan yang bernasib sama. Kita sedang dalam darurat tambang,” katanya.

“Jangan sampai janji itu hanya jadi catatan di kertas. Kita perlu mulai pulihkan hari ini,” tutup Victor. (adv/am)

Artikel Dirambah Tambang Ilegal, DPRD Samarinda Desak Pemulihan Ekologis KHDTK Unmul pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim menerima kunjungan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim pada Jumat kemarin. Pada pertemuan itu, Jatam memberikan 2 rekomendasi terkait penanganan tambang ilegal yang semakin menggurita di Bumi Etam.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik yang hadir langsung mengatakan, rekomendasi pertama ialah pembentukan Satuan Tugas Penindakan Tambang Ilegal. Yang kedua yaitu pemulihan ruang hidup masyarakat atas segala bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

“Dua rekomendasi itu telah kami terima. Untuk satgas, Pak Asisten segera menyiapkan. Tapi, kami minta Jatam ada di dalamnya,” kata Akmal Malik, mengutip dari Antara, Sabtu.

Pemprov Kaltim Libatkan Masyarakat

Kata Akmal, Pemprov Kaltim siap berkolaborasi dengan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun dan pegiat lingkungan guna memberantas praktik tambang ilegal.

“Kami akan menyatukan langkah. Jatam atau siapapun lembaga lain yang mempunyai kepedulian terhadap pelestarian lingkungan, menghindari dampak-dampak negatif dari illegal mining, ayo gabung dengan kami. Kita akan bergerak segera, tentunya bekerja sesuai kapasitas,” lanjut Akmal Malik.

Masih dari pertemuan itu, Dinamisator Jatam Kaltim Mareta Sari beserta timnya menyampaikan peningkatan praktik tambang ilegal di Kalimantan Timur, salah satunya di Desa Sumber Sari, Loa Kulu, Kutai Kartanegara.

Akmal menjelaskan kapasitas pemerintah daerah yaitu memfasilitasi dan menyampaikan aduan masyarakat, atau kelompok dan lembaga yang mewakili masyarakat, kepada pihak berwenang.

“Posisi pemerintah daerah adalah memfasilitasi dan menyampaikan kepada pihak yang berwenang. Karena, pihak yang berhak untuk menangani tambang ilegal adalah penegakan hukum,” sambungnya.

“Bila ada temuan itu, kami sampaikan kepada pihak berwenang, untuk ditindak lanjuti,” pungkas Akmal Malik. (dra)

Artikel Pemprov Kaltim Gandeng Jatam untuk Berantas Tambang Ilegal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Lagi dan lagi, kasus tambang tak berizin di Kutai Kartanegara jadi viral. Belum lama ini, aksi warga Loa Kulu menutup tambang ilegal jadi perhatian besar. Kini, lokasi tambang diduga ilegal di dekat permukiman di Sangasanga yang jadi soal.

Ya, baru-baru ini, sebuah video seorang warga sipil jadi bahan perbincangan di media sosial. Pada video berdurasi 43 detik itu, seorang pria merekam aktivitas tambang ilegal. Yang hanya berjarak 5 langkah dari rumah.

“Emang masih zaman tambang di hutan, tambang di depan rumah dong.”

“Enggak ada 200 meter dari rumah ini. Lima langkah tuh.”

 “Tolong Dinas Lingkungan Hidup Kaltim, Kukar, ini lokasi ada di Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga,” ucap pemuda tersebut. (mhn/dra)

Artikel VIDEO: Tambang Ilegal di Kukar cuma 5 Langkah dari Rumah Warga pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Maraknya akivitas tambang ilegal di provinsi Kaltim kembali terjadi belakangan ini. Mendapat keluhan dan reaksi publik. Sampai-sampai masyarakat yang langsung turun melakukan penutupan paksa aktivitas tersebut.

Seperti yang terjadi di Desa Rempangan, Kec. Loa Kulu, Kutai Kartanegara pada 31 Maret malam hingga 1 April dini hari. Warga sampai bentrok dengan preman yang diduga penjaga aktivitas tambang illegal tersebut.

Dilansir dari Tempo, Mabes Polri sudah menerima aduan terkait kejadian ini. Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri berkunjung ke Balikpapan, sejak Selasa pagi, 4 April 2023.

Lawatan mereka untuk menindaklanjuti kembali maraknya aktivitas tambang ilegal batu bara di sana. “Kami berangkat ke Kaltim,” kata Kepala Subdit Tipidter Bareskrim Polri Kombes Moh. Irhamni pada Selasa.

Tim Mabes Polri ini sebenarnya menindaklanjuti kasus Ismail Bolong. Eks anggota Polresta Samarinda disangka menjadi mafia dalam aktivitas tambang ilegal di Kaltim. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak Desember lalu.

Namun kabarnya Ismail Bolong kini telah keluar dari tahanan karena berkas dikembalikan jaksa ke penyidik, lantaran ada berbagai masukan. Sehingga masa tahanan Ismail kini telah habis.

“Ada yang lihat Ismail Bolong mengunjungi jetty-nya beberapa hari lalu di Kutai Kartanegara,” kata seorang  petugas di Kalimantan Timur.

Tambang Ilegal Kembali Marak

Dalam laporan Tempo tersebut, akibat kabar diduga lepasnya Ismail Bolong itu, gurita tambang batu bara ilegal di Kaltim kembali menggeliat. Bahkan para preman yang menjadi beking aktivitas ilegal itu kembali mengintimidasi warga sehingga mengakibatkan bentrokan.

Itu dialami warga di Desa Rempanga, Loa Kulu, Kutai Kartanegara, diserang menggunakan senjata tajam oleh preman tambang ilegal. Pada 31 Maret malam hingga 1 April dini hari.

Aksi ini pun dilaporkan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim. Atas kembali menggeliatnya tambang ilegal di Kaltim. Termasuk para akademisi Kaltim yang tergabung dalam, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Kaltim.

Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sudah menerima laporan tersebut. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Komisaris Besar Nunung Syaifuddin mengatakan. Pihaknya akan mengecek lansung ke lapangan ihwal informasi adanya tambang ilegal itu.

Ia memastikan timnya akan bertemu dengan organisasi Jatam untuk mengumpulkan segala informasi maraknya tamban illegal di Kaltim.

“Ada pengaduan masyarakat terkait tambang ilegal yang mesti kami jawab. Kami pastikan apakah yang diadukan benar atau tidak,” kata Nunung, Selasa, 4 April 2023.

Masyarakat pun bisa mengadu ihwal aktivitas tambang ilegal di Dittipidter Bareskrim Polri melalui hotline di nomor 081389441300.

Diketahui, JATAM Kaltim saat ini sedang mengadvokasi warga Desa Rempanga, Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara yang sempat bentrok dengan preman tambang ilegal pada 31 Maret malam hingga 1 April lalu dini hari.

“Kami aduannya mengenai tambang ilegal sebelum keributan ini,” kata anggota JATAM Kaltim Windy Pranatha. Para warga itu tadinya memblokir akses jalan truk yang mengangkut batu bara hasil tambang ilegal/koridoran menuju salah satu jetty di Desa Rempanga.

Terdapat puluhan truk yang mengantre akibat pemblokiran jalan oleh warga sekitar itu. Para preman yang mengamankan tambang ilegal turun tangan dengan membawa sejumlah badik untuk menghadapi warga. Bahkan warga juga mendengar suara ledakan seperti senjata api atau mercon sehingga mereka membubarkan diri. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Vidionya di sini (am)

Artikel Polri Turun Tangan, Kaitkan Maraknya Tambang Ilegal di Kaltim dengan ‘Kaburnya’ Ismail Bolong pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Baru-baru ini, muncul bentrok antar warga masyarakat di Loa Kulu, Kutai Kartanegara. Akibat dari aktivitas tambang ilegal. Masalah ini menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, akan berpotensi terus terjadi. Jika akar persoalannya tidak diatasi.

Akar persoalan yang dimaksud, yakni kewenangan pertambangan. Yang saat ini telah beralilh dari daerah ke pemerintah pusat. Melalui Kementerian ESDM. Mulai dari perizinan hingga pengawasan.

“Akhirnya kita bisa lihat warga bentrok sama warga jadinya,” imbuh wakil rakyat dari Kukar ini.

Untuk itu, DPRD Kaltim akan mengusulkan kepada Kementerian ESDM. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktifitas tambang ilegal di Kaltim.

Jika tidak, Seno meminta agar peralihan kewenangan ke pusat dapat ditinjau ulang. “Kita minta agar dikembalikan. Kewenangan-kewenangan di daerah sudah hilang dan diambil alih pemerintah pusat. Jadi ini (tambang ilegal) sudah tanggung jawab Pemerintah Pusat sebenarnya,” ucapnya.

Dengan semua kewenangan diambil pusat, maka pemerintah daerah tidak punya legitimasi untuk menindak maupun mengawasi aktifitas tambang ilegal tersebut.

“Karena di lapangan, aparat penegak hukum pun kebingungan. Karena ada preman itu segala macam kan,” imbuhnya.

DPRD Kaltim pun dalam waktu dekat akan segera berkonsultasi ke Kementerian ESDM. Membawa persoalan ini. Meminta ketegasan dan kepastian hukum. Untuk menghindari hal warga bentrok sama warga, maupun aktivitas tambang ilegal ini tidak terjadi lagi.

“Kami akan bersurat ke Kementrian ESDM agar bisa bertanggung jawab penuh terhadap tambang yang tidak berizin ini,” tegasnya.

Ia mencontohkan, dilematisnya dampak dari persoalan kewenangan ini. Inspektur tambang di bawah Kementerian ESDM, yang mengawasi aktivitas pertambangan di Kaltim pun tak punya kewenangan untuk menindak aktivitas tambang ilegal.

“Pernah kita tanyakan soal ini. Jawaban mereka ya hanya mengawasi yang berizin. Jadi tidak jelas ini. Mestinya semua aktivitas pertambangan diawasi,”

“Kita juga minta Kementrian ESDM atau Dirjen Minerba untuk menurunkan anggotanya ke Kaltim, supaya ada petugas dari mereka yang mengawasi di sini,” pungkasnya. (*/mhn/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Marak Tambang Ilegal, DPRD Kaltim Soroti Kewenangan, Minta Pusat Tinjau Ulang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Jumat 31 Maret 2023, warga Loa Kulu melakukan aksi penutupan tambang ilegal di daerahnya. Aksi tersebut mendapat reaksi dari preman. Warga pun meminta perlindungan kepada pemerintah.

Ketua Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim Syafruddin merespon peristiwa tersebut. Ia mengaku heran dengan aksi pertambangan ilegal yang secara terang-terangan. Bahkan aktivitas tersebut didukung dengan sekelompok preman.

Syafruddin menyampaikan para pelaku terlalu berani melakukan tindak kekerasan apalagi aksi tersebut viral dimedia sosial.

“Ditengah sorotan Kaltim terkait IKN, kok masih ada aja aktivitas tambang ilegal. Berani sekali mereka itu,” ucap Udin PKB, sapaan akrabnya, Senin 3 April 2023.

Bagi Udin, peristiwa tersebut menjadi pelajaran keras bagi semua pihak. Terutama pemprov Kaltim, Pemkab Kukar, hingga aparat penegak hukum.

“Ini tamparan keras bagi pemerintah dan aparat penegak hukum,” lanjutnya

Udin pun meminta agar secepatnya aparat penegak hukum turun. Menindak dan menyetop aktivitas pertambangan yang diduga ilegal tersebut.

“Harus ada sikap tegas dari pemerintah dan penegak hukum, jangan hanya berlindung dari regulasi yang menyatakan kewenangan ada di pusat,” tegasnya.

Udin menginginkan, agar tidak ada lagi ke depan kasus tambang ilegal terjadi. Karena Kaltim sudah menjadi sorotan nasional, setelah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN). “Maka harus dijaga betul-betul dari penambangan ilegal,” pungkasnya. (*mhn/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel DPRD Kaltim Minta Aparat Tindak Tambang Ilegal di Loa Kulu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Kalimantan Timur, yang merupakan wadah berhimpunnya para akademisi. Turut prihatin dengan apa yang menimpa warga Desa Rempanga, Loa Kulu, Kukar.

Seperti diberitakan sebelumnya, warga Desa Rempanga melakukan penutupan paksa tambang diduga ilegal. Di kawasan Pal 8 pada 31 Maret malam. Karena menganggap telah merusak fasilitas umum di desa tersebut. Namun upaya penutupan gagal karena dibubarkan oleh diduga preman proyek.

Dalam rilisnya yang Kaltim Faktual terima pada Sabtu sore. KIKA Kaltim mempertanyakan posisi aparat penegak hukum saat kejadian itu berlangsung.

KIKA Kaltim menganggap aparat telah gagal dalam 2 hal sekaligus. Pertama, gagal menertibkan tambang ilegal.

“Menjamurnya kejahatan ini karena ketiadaan efek jera (deterrent effect) bagi para pelaku akibat sikap membisu aparat kepolisian dan pemerintah.”

Kedua, gagal memberikan rasa aman bagi warga yang melancarkan perlawanan terhadap kejahatan tambang ilegal tersebut.

“Pemerintah, terlebih aparat kepolisian seharusnya pasang badan bagi warga. Bukan justru diam melihat warganya berjuang sendiri dan berhadap-hadapan dengan para preman tambang ilegal,” bunyi rilis tersebut.

Pernyataan Sikap KIKA Kaltim

1. Mendukung sepenuhnya warga Desa Rempanga Pal 8 Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk terus berjuang mengusir tambang ilegal dari desanya.

2. Meminta kepada aparat kepolisian agar tidak buta dan tuli terhadap para pelaku kejahatan tambang ilegal ini. Para pelaku di lapangan, pemilik modal, dan para preman bayarannya harus segera dintak tegas. Para preman yang berusaha membubarkan dan bahkan nyaris menikam warga desa, harus segera ditangkap!

3. Mendesak pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Pemerintah Provinsi Kaltim. Agar tidak terus membisu melihat warganya berjuang sendiri mempertahankan ruang hidupnya dari kejahatan tambang ilegal.

4. Menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk saling bahu-membahu melawan tambang ilegal. Urusan di satu desa, adalah urusan kita bersama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sebab hanya dengan cara bersatulah, kita bisa melawan kejahatan tambang ilegal ini. (dra)

Artikel Imbas Polemik Loa Kulu, Akademisi KIKA Kaltim Minta Aparat Tak Buta Tuli dengan Tambang Ilegal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pada 21 November 2022 lalu, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim melaporkan keberadaan praktik penambangan batubara ilegal beserta pelabuhannya. Yang terletak di Dusun Merangan Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu, Kukar. Kepada Direktorat Jenderal Tindak Pidana Tertentu (Tidpiter) Mabes Polri dan Polda Kaltim.

Berjalan sebulan laporan itu dibuat, belum juga ada tindakan nyata di lapangan. Kecewa, Dinamisator JATAM Kaltim, Mareta Sari mengatakan mereka lantas melayangkan Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Kepada Kapolda Kaltim, Direktorat Jenderal Tindak Pidana Tertentu (Tidpiter) Mabes Polri, hingga Kapolri.

“Lima bulan dibiarkannya operasi tambang dan pelabuhan batu bara ilegal di Loa Kulu, dan 3 minggu tanpa penindakan pasca pelaporan oleh JATAM Kaltim.”

“Makin membenarkan pandangan publik tentang bobroknya kepolisian, dan makin tersanderanya kepolisian dengan kejahatan tambang bat bara illegal di Kaltim,” kata Mareta, Kamis 22 Desember 2022.

“Kami telah mengirim surat ke Kapolri dan Tipidter untuk segera melakukan penindakan, dan turun langsung ke lokasi secepat mungkin. Agar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana segera dilakukan,” lanjutnya.

Eta -sapaan akrabnya- juga bilang, jika JATAM Kaltim telah mengirim tembusan surat pelaporan  tersebut ke Kantor Staf Presiden (KSP), untuk mendesak Presiden dan kabinetnya untuk turun tangan. Atau paling tidak membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus dalam penegakan hukum tambang illegal di Kaltim.

“Krisis kepercayaan kepada kepolisian makin dibuktikan dengan tidak adanya respons mengenai pelaporan ini.”

“Maka JATAM Kaltim menilai bahwa statement yang disampaikan pimpinan Polri, hanyalah pencitraan dan gimmick belaka,” kesalnya.

Lebih lanjut, pada 4 tahun terakhir, menurut data JATAM. Jumlah tambang ilegal di Kaltim tumbuh sangat pesat. Sampai 168 titik yang tersebar di 4 kabupaten/kota.

Menurut JATAM Kaltim. Suburnya aktivitas tambang ilegal ini dipengaruhi  oleh beberapa hal. Di antaranya lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku. (sgt/dra)

Artikel Laporan Tambang Ilegal “Dicuekin”, JATAM Kaltim Lapor ke Presiden pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Setelah Kapolri memerintahkan anak buahnya menangkap Ismail Bolong. Pasca viralnya video pengakuannya sebagai pengepul tambang ilegal di Marangkayu, Kutai Kartanegara. Akhirnya mendapat titik terang.

Ismail Bolong resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan Mabes Polri, di Jakarta.

Informasi ini disampaikan oleh Pengacaranya, Johanes Tobing. Ia bilang, status hukum kliennya, Ismail Bolong sudah resmi menjadi tersangka. Status hukum terhadap mantan Sat Intel Polres Samarinda itu, terkait dengan penyidikan usaha pertambangan batubara ilegal.

Ismail disebut sudah dalam tahanan di Bareskrim Mabes Polri, sejak Selasa 6 Desember 2022.

“Jadi secara jujur kami sampaikan, bahwa memang Pak IB (Ismail Bolong) ini, sudah resmi jadi tersangka. Dan kami sampaikan juga, bahwa Pak IB ini, memang sudah resmi ditahan juga,” kata Johanes kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Rabu 7 Desember 2022.

Ia menegaskan, Ismail Bolong ditetapkan tersangka bukan terkait dengan dugaan suap, ataupun gratifikasi yang menyeret nama Kabareskrim Komisaris Jenderal (Komjen) Agus Andrianto.

“Kami sekaligus mengklarifikasi, bahwa status tersangka terhadap Pak IB ini terkait dengan penyidikan proses perizinan pertambangan. Ini kami klarifikasi menanggapi pemberitaan selama ini terkait dengan (dugaan) pemberian (suap, dan garitifikasi) kepada petinggi Polri,” ujar Johanes menambahkan.

Ada empat hal yang disampaikan Ismail Bolong kepada tim pengacara untuk disampaikan kepada media.

Pertama terkait dengan perkara yang menderanya saat ini. Yaitu menyangkut soal penyidikan Pasal 158, 159, 161, tentang pertambangan ilegal, dan perindustrian.

Kedua kata Johanes, Ismail Bolong mengklarifikasi isu tentang uang-uang setoran, dan bagi hasil tambang batubara ilegal yang menyeret para perwira tinggi Polri. Termasuk terhadap Komjen Agus.

Menurut Johanes, kliennya menjelaskan, tak pernah bertemu dengan Kabareskrim. “Jadi sejak menjadi anggota Polri, sampai Pak IB memutuskan untuk berhenti dari Polri, pada Juli 2022, Pak IB itu tidak pernah bertemu dengan Pak Kabareskrim,” ujar Johanes.

Ismail Bolong, disebut telah mengakui kenal dengan Komjen Agus. Tetapi, perkenalan tersebut, hanya sebatas saat Ismail Bolong masih aktif di kepolisian.

“Kalau secara pribadi, Pak IB memang kenal. Karena Pak IB anggota kepolisian, dan juga kenal dengan beberapa pimpinan di Bareskrim. Tetapi kalau bertemu, apalagi memberikan sesuatu, itu tidak pernah,” ujar Johanes.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)

Ismail Bolong ramai diperbincangkan publik saat video pengakuannya sebagai pemain tambang ilegal di Kaltim viral pada awal November lalu.

Ismail juga mengaku menyetor uang kepada anggota hingga pejabat Polri seperti Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Komisaris Jenderal Agus Andrianto.

Dalam sebulan, Ismail dan para pemain tambang ilegal lainnya mengumpulkan sekitar Rp 10 miliar yang disetor satu pintu melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur.

Tak lama kemudian, Ismail membuat video yang mengklarifikasi pernyataannya sendiri. Dia mengaku testimoni awal ihwal setoran kepada Komjen Agus atas perintah Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan di salah satu hotel pada Februari lalu. Namun Hendra, lewat kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat membantah ucapan Ismail itu. 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun langsung memerintahkan anak buahnya segera menangkap Ismail Bolong. Kasus ini pun sudah masuk dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dipelajari. (am)

Artikel Ismail Bolong Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Mabes Polri pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Seperti diketahui, Ismail Bolong membuat pengakuan mengejutkan lewat video yang viral. Ismail diduga menjadi beking tambang ilegal di wilayah Kaltim.

Setelah viral, tak ada stetment tegas dari pimpinan korps Bhayangkara itu. Hingga sejumlah aktivis di Kaltim geram, membuat mosi tidak percaya. Karena tak ada gertakan dari polri atas kasus tersebut.

Tapi, akhirnya Kapolri buka suara. Setelah beberapa hari ini pihaknya fokus mengamankan acara G20 di Bali. Kapolri mengaku telah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Ismail Bolong.

“Saya sudah perintahkan untuk menangkap Ismail Bolong. Kita tunggu saja,” kata Sigit, dikutip Kaltim Faktual dari Tempo.co, Senin (21/11/2022).

Kapolri akui telah mengetahui video viral itu. Mulai dari pengakuan hingga klarifikasi Ismail Bolong. Yang telah menjadi polemik dimasyarakat, khususnya di Kaltim. Karena menyeret sejumlah nama, hingga perwira tinggi.  Hal ini menjadi atensi khusus Kapolri. Termasuk terkait keterangan Ismail yang berbeda-beda itu. Kapolri tak ingin hal tersebut menjadi polemik di masyarakat.

“Dia pernah memberi testimoni, benar atau tidak, kami tidak tahu. Muncul video lagi yang menyampaikan dia memberikan testimoni karena dalam kondisi tekanan. Benar atau tidak, kami tak tahu. Supaya lebih jelas, makanya lebih baik tangkap saja. Kami perlu memeriksa Ismail Bolong,” ujar Sigit.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)

Kapolri mengaku sudah mendengar laporan dari Biro Paminal Divisi Propam ihwal para pemain tambang ilegal yang dibekingi anggota hingga pejabat Polri pada Februari lalu.

Sebagai tindak lanjut, Sigit mencopot Kapolda Kaltim ketika itu, Irjen Herry Rudolf Nahak dan beberapa pejabat lainnya.

“Ketika Paminal menangani laporan ini pada awal tahun, mereka melapor. Saya perintahkan untuk pemeriksaan. Saya minta didalami dan mengambil langkah. Kami sudah copot Kapolda dan para pejabat terkait saat itu,” ucapnya.

Diketahui, Ismail Bolong ramai diperbincangkan publik saat video pengakuannya sebagai pemain tambang ilegal di Kaltim viral pada awal November lalu.

Ismail juga mengaku menyetor uang kepada anggota hingga pejabat Polri seperti Kepala Badan Reserse Kriminal Umum Komisaris Jenderal Agus Andrianto.

Dalam sebulan, Ismail dan para pemain tambang ilegal lainnya mengumpulkan sekitar Rp 10 miliar yang disetor satu pintu melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur.

Tak lama kemudian, Ismail membuat video yang mengklarifikasi pernyataannya sendiri. Dia mengaku testimoni awal ihwal setoran kepada Komjen Agus atas perintah Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan di salah satu hotel pada Februari lalu. Namun Hendra, lewat kuasa hukumnya Henry Yosodiningrat membantah ucapan Ismail itu. (am)

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kaltim Faktual (@kaltimfaktual.co)

Artikel Tegas! Kapolri Perintahkan Tangkap Ismail Bolong pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.