Bela negara adalah nilai yang harus terpatri dalam diri setiap anak bangsa. Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI, menegaskan pentingnya peran semua warga dalam bela negara pada peringatan Hari Bela Negara Ke-73, yang berlangsung di Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, pada 19 Desember 2021.

Dalam pidatonya sebagai inspektur upacara, Prabowo menekankan bahwa setiap warga negara tidak hanya memiliki hak tetapi juga kewajiban konstitusional untuk membela negara.

“Semua anak bangsa harus tergerak dan bergerak untuk Bela Negara sesuai dengan ladang pengabdiannya masing-masing,” ucapnya.

Dengan kata lain, bela negara adalah panggilan bagi semua orang, terlepas dari latar belakang profesi atau status sosial mereka.

Semangat bela negara, seperti yang diungkapkan Prabowo, melampaui sekadar keterlibatan militer. Siapapun dapat dan seharusnya berpartisipasi, dari petani, guru, dokter, hingga pedagang kecil.

Prabowo menambahkan, “Kesadaran dalam memenuhi panggilan bela negara dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal suku, agama, ras, golongan, apakah dia seorang petani, guru, tentara, dokter, PNS, pedagang, dan profesi lainnya”

Dengan kata lain, bela negara bukan tentang siapa kita atau apa profesi kita, tetapi tentang bagaimana kita menyumbangkan tenaga, pikiran, dan dedikasi untuk mempertahankan kedaulatan negara. Setiap individu memiliki ladang pengabdian masing-masing, dan di situlah mereka dapat memberikan kontribusi bagi negara.

Dalam ranah hukum, konsep bela negara tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002. Menurut undang-undang tersebut, bela negara adalah “hak dan kewajiban seluruh masyarakat untuk melindungi negaranya.”

Bentuk bela negara pun tidak selalu berupa keterlibatan langsung di medan perang; bisa melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, atau sekadar meningkatkan kesadaran sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan ruang bagi semua pihak untuk terlibat aktif, baik melalui pembekalan pengetahuan maupun keterampilan dasar yang dapat mendukung pertahanan nasional.

Pemahaman ini perlu ditanamkan sejak dini, agar generasi muda kita memahami bahwa menjaga bangsa dan negara adalah tugas yang melekat pada identitas sebagai warga negara.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini, semangat bela negara menjadi kunci dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun luar. Dunia yang semakin globalisasi membawa berbagai pengaruh yang berpotensi menggerus nilai-nilai kebangsaan.

Dengan kesadaran bela negara yang kuat, setiap warga negara akan lebih siap menghadapi tantangan ini, karena mereka memahami pentingnya mempertahankan keutuhan, keamanan, dan kedaulatan bangsa.

Bela negara bukan hanya tentang persenjataan atau kekuatan militer, tetapi tentang jiwa dan sikap nasionalisme yang diwujudkan dalam tindakan nyata, sekecil apapun. Melalui upaya bersama, cita-cita bangsa untuk menjadi bangsa yang kuat, mandiri, dan berdaulat dapat terus terjaga.

Bela negara adalah tanggung jawab yang tidak dapat kita abaikan. Sebagai warga negara Indonesia, kita semua memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kehormatan bangsa.

Baik sebagai petani yang menumbuhkan ketahanan pangan, guru yang mencetak generasi masa depan, dokter yang menjaga kesehatan masyarakat, maupun pedagang yang menggerakkan roda ekonomi, setiap usaha yang kita lakukan adalah bentuk nyata dari bela negara.

Mari kita kuatkan kesadaran ini dalam diri kita masing-masing, dan jadikan setiap langkah kita sebagai kontribusi untuk bangsa dan negara. Dengan semangat gotong royong, kita dapat membangun Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing. Mari bersama-sama membela negara, demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan penuh harapan. (***/red)

Tentang Penulis

Andini Zeshira Maharani (2202056014) dan Nur Putri Balena (2202056004), adalah seorang mahasiswi dari Program Studi Ilmu Komunikasi A – 2022 di Universitas Mulawarman. Artikel ini bagian dari tugas kuliah.

Daftar Pusaka

Indonesia Defense Magazine. (2021). Menhan Prabowo: Kobarkan Semangat Bela Negara untuk Menuju Indonesia Maju. Diakses pada 3 November 2024, dari https://indonesiadefense.com/menhan-prabowo-kobarkan-semangat-bela-negara-untuk-menuju-indonesia-maju/.

Lihawa, S. A., Bangun, C. A., Ayu, A. D., & Satino, S. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1), 1068-1075

Artikel Langkah Kecil untuk Negeri Besar pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo turut beri apresiasi atas pembukaan RSGM Unmul Senin lalu. Dia mendorong adanya peningkatan SDM, baik itu dosen maupun mahasiswa. Termasuk sertifikasi sebagai penjamin kualitas rumah sakit.

Sudah sejak lama, Universitas Mulawarman telah merampungkan pembangunan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Pendidikan, yang berlokasi di seberang gedung Fakultas Kedokteran. Jadi RS Pendidikan pertama di Provinsi Kaltim.

Setelah melalui proses panjang, RSGM Unmul yang terletak di Jalan Krayan, Gunung Kelua, Samarinda itu akhirnya diresmikan pada Senin, 28 Oktober 2024 kemarin. Selain menunjang pendidikan kedokteran, rumah sakit tersebut juga menambah akses layanan kesehatan masyarakat.

Meski baru dan belum semaju RS besar, RSGM Unmul memiliki layanan unggulan yang sudah didukung teknologi canggih, yang membantu dalam pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut. Sehingga sudah layak operasi.

Diketahui, pendirian RSGM Unmul ini dulunya berawal dari besarnya biaya yang ditanggung mahasiswa kedokteran ketika melakukan praktik di Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie.

Sigit Wibowo Dorong Peningkatan SDM

Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo turut mengapresiasi peresmian RSGM itu. Sebagai bagian dari pemerintah, DPRD tentu turut mendukung langkah baik di bidang pendidikan ini. Tinggal melengkapi apa saja yang belum.

Ditambah, Unmul akan menjadikan Fakultas Kedokteran Gigi, terpisah dengan Fakultas Kedokteran yang ada saat ini. Menurutnya itu satu langkah yang luar biasa dan juga harus didukung oleh pihaknya.

“Alhamdulillah kita support, gedung sudah siap, dan peralatan juga walaupun sudah separuh. Tinggal kesiapan SDM,” jelas Sigit belum Senin.

“Peningkatan SDM, SDM yang ada seperti dosennya perlu ditingkatkan. Mahasiswanya juga harus rajin belajar, berkualitas, biar tidak tertinggal,” tambahnya.

Menurutnya, di Kaltim sudah ada RS Kanujoso Djatiwibowo di Kota Balikpapan dan RS Abdul Wahab Sjahranie (AWS) di Samarinda yang sudah cukup bagus. Sementara RSGM Unmul ini akan jadi penunjang sekaligus mencontoh kedua RS tersebut agar bisa terus meningkat.

Peningkatan SDM tersebut termasuk soal adanya sertifikasi, Sigit mendorong para tenaga kesehatan di RSGM Unmul, untuk memiliki sertifikasi. Agar kualitas bagus dan mendapatkan kelayakan menggunakan alat.

“Kita men-support SDN agar bisa sertifikasi dan menggunakan alatnya,” pungkas Sigit Wibowo. (adv/ens/fth)

Artikel Apresiasi Pembukaan RSGM Unmul, Sigit Wibowo Dorong Peningkatan SDM dan Sertifikasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Secara total, pada periode tersebut, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Mulawarman (Satgas PPKS Unmul) telah menangani 27 kasus dari 60 orang yang melakukan pelaporan. Dua puluh tujuh pelaporan kasus itu terdiri dari 21 kasus kekerasan seksual, 3 kasus kekerasan fisik non kekerasan seksual, dan 3 laporan tanpa identitas. Dari jumlah itu, 3 kasus melibatkan 3 dosen Unmul.

Kasus pertama terjadi pada saat proses penyelesaian tugas akhir mahasiswa, di mana kasus ini melibatkan dosen yang pada saat dilaporkan menjabat sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan di salah satu fakultas di Universitas Mulawarman.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, Satgas PPKS telah menyerahkan simpulan dan rekomendasi kepada Pimpinan Universitas Mulawarman dan telah ditindaklanjuti oleh Rektor Universitas Mulawarman sehingga saat ini sedang diproses oleh Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi di Jakarta.

Terhadap kasus ini, Satgas PPKS Unmul menyimpulkan bahwa terlapor terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf l Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yakni “menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban” dan memberikan rekomendasi agar terlapor diberikan sanksi administratif berat berupa pemberhentian tetap sebagai pendidik di Universitas Mulawarman.

Diskriminasi Gender

Kasus kedua merupakan perbuatan diskriminasi gender yang terjadi pada saat proses perkuliahan di kelas sedang berlangsung. Satgas PPKS Unmul menyimpulkan dosen tersebut melakukan perbuatan diskriminasi gender. Satgas merekomendasikan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Dan meminta maaf kepada korban, serta membuat komitmen tidak mengulangi kesalahan yang sama, di mana hal itu telah dilakukan sesuai permintaan korban.

Guru Besar Jadi Pelaku

Kasus ketiga, dengan jumlah 6 orang pelapor melibatkan seorang dosen dengan jabatan Guru Besar pada salah satu Fakultas di Universitas Mulawarman. Berdasarkan hasil penanganan dan pemeriksaan, Satgas PPKS Unmul menyimpulkan bahwa Terlapor terbukti melakukan perbuatan “menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban; menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman; menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban sebagaimana Pasal 5 (2) huruf c, d, dan l Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021.

Terhadap kasus ini, Satgas PPKS Unmul merekomendasikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan dan larangan bagi terlapor untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan Universitas Mulawarman.

Ketika Dosen Memanfaatkan Kuasa

Berdasarkan 3 kasus kekerasan seksual yang melibatkan dosen sebagai terlapor/pelaku dan mahasiswa sebagai korban di atas. Penyebab utamanya ialah relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa. Dalam konteks ini, para dosen tersebut memanfaatkan jabatannya kepada mahasiswa dalam proses bimbingan skripsi, perkuliahan, hingga penelitian di luar kampus. Mahasiswa yang membutuhkan tanda tangan ataupun nilai mata kuliah, terkadang tak berdaya pada praktik-praktik kekerasan seksual seperti ini.

Upaya Pencegahan

Oleh karena itu, Satgas PPKS Unmul melakukan berbagai upaya untuk membangun sistem dan cara untuk mencegah terjadinya keberulangan, termasuk memberikan catatan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan relasi kuasa yang ada di Universitas Mulawarman. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Universitas, civitas akademika, dan warga Universitas Mulawarman, di antaranya:

1. Membatasi jam pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik/dosen dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus; dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi;

2. Membuat sistem pemberitahuan untuk melakukan pelaksanaan Tri Dharma yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di perguruan tinggi;

3. Mengikuti edukasi dan sosialisasi agar penyebarluasan bentuk kekerasan seksual dapat diketahui dan dipahami sehingga menjadi panduan agar tidak menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual;

4. Penguatan budaya anti kekerasan seksual yang dilakukan bersama oleh seluruh sivitas akademika Universitas Mulawarman.

5. Mengimbau kepada seluruh sivitas akademika dan warga kampus Universitas Mulawarman yang mengetahui adanya kekerasan seksual maupun menjadi korban kekerasan seksual untuk segera melapor melalui hotline whatsapp Satgas PPKS Unmul 0851-7691-9149 dan/atau instagram @SatgasPPKS.Unmul.

6. Laporan yang disampaikan oleh saksi dan/atau pelapor disertai jaminan keberlanjutan studi/dan atau pekerjaan, serta tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. (fth)

Materi yang termuat dalam berita ini bersumber dari rilis Satgas PPKS Unmul, yang diterima Kaltim Faktual pada Senin 5 Agustus 2024 sore.

Artikel Satgas PPKS Unmul Rekomendasikan Sanksi untuk 3 Dosen yang Terbukti Lakukan Kekerasan Seksual pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Unmul menggelar Matching Faund Kedaireka Komersialisasi Produk Inovasi Daging Ayam Rendah Kolestrol. Ini merupakan peluang besar bagi UMKM.

Universitas Mulawarman melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) menggelar Matching Fund Kedaireka Komersialisasi Produk Inovasi Daging Ayam Rendah Kolestrol dan Kandang Ayam Berbasis IoT untuk Penguatan UMKM di Kaltim, di Gedung Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si, Jumat, 24 November 2023.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Nataniel Dengen mengatakan ini peluang besar, bagi penembangan produk yang dikembangkan oleh UMKM, mengingat pasar sangat terbuka.

“Kami berharap masyarakat khususnya, UMKM yang dikelola ibu-ibu dapat membangun usaha mandiri dengan dukungan kerja sama yang ditawarkan,”tuturnya.

Ia menegaskan bahwa UNMUL siap memberikan dukungan kepada seluruh UMKM dalam membangun ekonomi lokal yang tangguh.

Ketua Tim MF Kedaireka Julianda Romauli Manullang, menjelaskan matching fund kedaireka ini adalah programnya Kementerian dan Unmul mendapatkan dana dari kemendikbuddistek.

Melalui hibah ini pihaknya melakukan pembinaan kurang lebih 100 orang selama 4 bulan memberikan pelatihan, bagaimana cara memotong ayam, mengenali ayam yang bagus, motongnya, kemudian menanganinya sampai kepada produk olahan.

“Jadi ibu-ibu ini dibantu oleh mahasiswa untuk memasarkan, karena disini mahasiswa sebagai fasilitator, untuk itu Inovasi perlu diteruskan, keberlanjutannya agar dikenal masyarakat Kaltim,”ungkapnya.

Dia pun berharap pemerintah, baik dari Instansi Pemerintah atau swasta bisa melirik dan meneruskan keberlanjutan dari program ini. (Prb/ty/DiskominfoKaltim/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Unmul Siap Beri Dukungan Kepada UMKM Melalui Matching Fund Kedaireka pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik sangat mengapresiasi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, maupun perguruan tinggi  lainnya  di Kaltim yang terus mencetak  sumber daya manusia (SDM) unggul dan mampu mengabdikan diri untuk kemajuan daerah, bangsa dan negara.

Akmal juga minta perguruan tinggi (Unmul) dapat menyiapkan tenaga pertanian dan lahan pertanian modern (green house), sebagai upaya dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kaltim.

“Potensi lahan pertanian di Kaltim cukup besar. Kita harap Unmul juga dapat berpartisipasi mendukung program ketahanan pangan dan mempersiapkan tenaga pertanian yang andal, termasuk mempersiapkan lahan untuk green house,” kata Akmal Malik usai menerima audiensi Wakil Rektor IV Unmul Nataniel Dengen, di Ruang Tamu Rumah Dinas Gubernur Kaltim, Jumat, 17 November 2023.

Akmal berharap program-program Unmul yang sudah dianggarkan dapat terus dilaksanakan, misalnya pembangunan rumah sakit gigi, dimana keberadaanya menjadi rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa, sehingga menghasilkan tenaga-tenaga pendidik yang bagus.

“Tadi Unmul juga memiliki lahan seluas 54 hektar, jadi kita berharap sebagian lahan bisa digarap untuk lahan pertanian yang modern, kita sangat support lah,” ungkapnya.

Wakil Rektor IV Unmul Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Nataniel Dengen mengatakan sesuai arahan Pj Gubernur Kaltim dalam rencana aksi mendukung pembangunan Kaltim dan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), dalam hal ketahanan pangan.

“Unmul harus action yang dilakukan,  bukan lagi pada tataran konsep, kajian atau apapun itu, dan ini cara pandang yang sangat luar biasa, sangat inovatif. Dan Unmul sangat mendukung kebijakan pak Pj Gubernur Kaltim,” kata Nataniel.

Melihat kondisi penduduk yang semakin tumbuh dan berkembang secara signifikan, sehingga diperlukan ketahanan pangan bagi Kaltim.

“Seluruh stakeholders dan elemen yang terkait harus melihat permasalahan ketahanan pangan adalah tanggungjawab bersama segera diwujudkan, sehingga kebutuhan pangan masyarakat dapat terus terpenuhi,” ujarnya. (mar/ýans/adpimprovkaltim)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Pj Gubernur Minta Perguruan Tinggi Wujudkan Ketahanan Pangan di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur telah menggelar Dukcapil Goes to Campus pada 10-12 Oktober 2023 di Universitas Mulawarman.

Selama kegiatan tersebut Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah diaktivasi sebanyak 809 orang. Hal tersebut diungkapkan Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita belum lama ini.

Soraya mengungkapkan dimana hari pertama berjumlah 171 IKD, selanjutnya di hari kedua berjumlah 258 IKD dan hari ketiga berjumlah 380 IKD. Sehingga totalnya sebanyak 809 IKD yang sudah teraktivasi.

Meskipun layanan ini hanya berlangsung di perguruan tinggi selama tiga hari, tetapi mahasiswa dan masyarakat tetap bisa melakukan aktivasi IKD di Dinas Dukcapil terdekat.

Dijelaskannya, untuk mencapai target aktivasi IKD 25 persen dari jumlah pemilik KTP-el, jajaran Dukcapil se Kalimantan Timur tidak hanya menunggu pemohon yang datang ke Dinas Dukcapil, tetapi juga melakukan jemput bola ke tempat- tempat orang yang sudah banyak memiliki KTP-el seperti perkantoran melalui Program Dukcapil Goes To Office dan sekolah/universitas melalui Program Dukcapil Goes to School/Goes to Campus.

“KTP-el nantinya tidak perlu lagi dicetak atau disimpan bentuk fisiknya di dompet seperti biasanya, melainkan dapat disimpan di handphone,”tuturnya.

Soraya menuturkan banyak keuntungan yang didapat dari aktivasi IKD. Salah satunya memudahkan akses data kependudukan tersebut dalam satu genggaman. (Prb/ty/DiskominfoKaltim/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Dukcapil Goes to Campus Berhasil Aktivasi 809 IKD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dukcapil Goes to Campus kunjungi kampus Universitas Mulawarman dalam rangka memberikan kemudahan dalam pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, Rabu, 11 Oktober 2023.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Prov. Kalimantan Timur, Noryani Sorayalita menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk memasyarakatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang telah dilaksanakan 2 tahun setelah sebelumnya dilakukan Dukcapil Goes to Office di kantor Pemerintahan Provinsi.

Tujuan utama kegiatan ini yaitu meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya kepemilikan IKD sebagai akses layanan publik.

Selain itu tujuan lainnya meningkatkan cakupan kepemilikan IKD di Kaltim, terutama di Kabupaten dan Kota.

Pelayanan terpadu aktivasi IKD ini berlangsung selama 3 hari, dimulai dari tanggal 10 hingga 12 Oktober 2023, bertempat di Gedung Masjaya UNMUL.

Hingga saat ini, sekitar 200 mahasiswa yang telah melakukan aktivasi.

Target pelayanan mencakup seluruh mahasiswa UNMUL yang berjumlah 37 ribu mahasiswa.

Pada kesempatan tersebut, Soraya meminta mahasiswa yang hadir mengajak rekan-rekan di lingkungan kampus untuk melakukan aktivasi IKD. Jika banyak mahasiswa yang melakukan aktivasi maka akan semakin baik.

IKD kini dapat diakses melalui smartphone, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses data kependudukan.

Ia berharap tidak hanya sivitas akademi UNMUL yang memanfaatkan layanan, tetapi juga keluarga mereka yang ingin melakukan aktivasi IKD dapat hadir di Gedung Masjaya.

Rektor UNMUL Abdunnur menekankan bahwa Perguruan Tinggi bukan hanya pusat intelektual, tetapi juga pusat peradaban.

“Starting point dimulai dari kampus, sehingga mampu memberikan sebuah adopsi bagi masyarakat pada umumnya,”katanya.

Dukcapil tidak bisa mencapai keberhasilan sendiri, namun memerlukan dukungan dari seluruh masyarakat.

Tampak hadir Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah, Diddy Rusdiansyah Anan Dani, Disdukcapil Kabupaten dan Kota maupun mahasiswa. (RW)

Artikel Dukcapil Goes to Campus Universitas Mulawarman pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar program Goes to Campus 2023. Ke 16 perguruan tinggi di Indonesia. Unmul masuk dalam daftar itu. Kunjungan ke universitas terbesar di Kaltim itu pun berlangsung pada Kamis, 8 Juni 2023.

Wamenkumham Prof Edward Omar Sharif Hiariej, hadir sebagai keynote speaker pada agenda ini. Kemudian ada pula Guru Besar Hukum Pidana Pengajar PPS Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji. Serta Akademisi FH Universitas Jember I Gede Widhiana Suarda.

Virda Septa Fitri turut hadir sebagai Pemeriksa Paten Madya. Dan Lahindah sebagai Pemeriksa Desain Industri Madya.

Wamenkumham Prof Edward menyebut kampus menjadi tempat pertama dalam menyosialisasikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan itu. Sebelum akhirnya kepada akademisi, aparat penegak hukum, juga masyarakat luas.

KUHP terbaru ini adalah versi kedua. Untuk menggantikan edisi pertamanya yang sudah eksis sejak awal kemerdekaan RI sampai berusia hampir 60 tahun. Pembaharuan ini dilakukan karena aturan-aturan dalam KUHP versi lama dianggap ketinggalan zaman hingga 40 tahun. Alias sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

KUHP saat masih berbentuk RUU mendapat pertentangan luar biasa. Utamanya dari kalangan mahasiswa. Proses panjang itu akhirnya klir dengan disahkannya UU KUHP pada akhir 2022 lalu.

Dalam pemaparan materinya, Wamenkumham menyebut KUHP bukanlah aturan negara yang tidak bisa diubah. Apabila ada hak negara yang terlanggar, tentu terbuka untuk dikoreksi bersama.

“KUHP bukan lagi sebagai sarana balas dendam tapi keadilan rehabilitasi. Bagi pelaku kejahatan ada sanksi yang dijatuhkan, yakni Pidana dan Tindakan,” jelasnya.

Respons Rektor Universitas Mulawarman

Agenda ini turut disambut baik oleh Rektor Universitas Mulawarman Abdunnur. Menurutnya hukum merupakan bagian dari peradaban.

“Sehingga harus dimulai dari kampus sebelum kita mengimplementasikannya ke seluruh masyarakat luas yang ada di Indonesia,” katanya usai agenda.

Menurut Abdunnur ini juga merupakan kesempatan yang cukup bagus bagi civitas academika Unmul untuk mendapat ilmu baru. Sekaligus mendapat general lecture dari Wamenkumham.

“Sehingga tentu kita semua sangat berbangga dengan kedatangan beliau,” pungkasnya. (*/ens/dra)

Artikel Kemenkumham Sosialisasikan KUHP ke Mahasiswa Universitas Mulawarman pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Untuk menyegah tindak kekerasan seksual di lingkup kampus. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Mulawarman (Satgas PPKS Unmul). Melakukan kunjungan langsung ke fakultas-fakultas.

Dalam roadshow tersebut, mereka bertemu dengan civitas akademika. Mulai dari mahasiswa, dosen, dan pekerja kampus lainnya. Tujuannya adalah untuk menyosialisasikan kekerasan seksual. Meliputi motif, cara eksekusi, penyebab, sampai dampaknya kepada korban. Kunjungan ini berlangsung marathon, dari tanggal 25-31 Mei 2023.

Kekerasan Seksual Dianggap Tabu

Ada beberapa poin penting yang disosialisasi dan edukasikan oleh PPKS Unmul dalam roadshow ini. Pertama, soal apa itu kekerasan seksual, beserta dampak yang ditimbulkan. Mengapa ini perlu?

“Karena dampak kekerasan seksual memiliki dampak paling besar, namun juga paling susah dibuktikan,” ujar pernyataan resmi PPKS Unmul yang diterima Kaltim Faktual, Senin 29 Mei kemarin.

Selain jarang meninggalkan bukti, kerumitan pengungkapan kasus ini. Juga karena sebagian masyarakat masih menganggapnya tabu. Korbannya sering ‘dikuliti’ dan ikut disalahkan.

“Korban seringkali dipersalahkan karena tidak melawan, berteriak, atau lari saat mengalami  kekerasan. Padahal saat itu mereka  masih mengalami kelumpuhan  sementara atau tonic immobility.”

“Tonic immobility terjadi ketika korban mengalami ketakutan ekstrem yang mengakibatkan kemampuan untuk menggerakkan tubuh, termasuk untuk bersuara,” lanjut rilis tersebut.

Berdasarkan jurnal penelitian berjudul Sexual trauma is more strongly associated with tonic immobility than other types of trauma – A population based study. Yang dilakukan oleh Juliana Kalaf dari Rio Janeiro Federal University pada tahun 2017. Kekerasan seksual merupakan kasus di mana peristiwa tonic immobility paling sering terjadi.

Korban Tak Selalu Perempuan

Mungkinkah laki-laki jadi korban kekerasan seksual? Para lelaki dewasa kerap menjadikan topik ini sebagai bercandaan. Kelakarnya sampai, “Aku mau dong digituin.”

Fenomena ini membuktikan bahwa level ketabuan kasus kekerasan seksual masih cukup tinggi.

“(Padahal) dalam survei yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2018. Disebutkan bahwa kasus kekerasan seksual anak paling banyak terjadi pada anak laki-laki,” kata rilis tersebut.

Dampak Kedudukan

Kekerasan seksual seringkali terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Berdasarkan data Komnas Perempuan pada tahun 2021. Usia dan pendidikan pelaku kekerasan seksual cenderung lebih tinggi dibandingkan korban.

Dalam konteks kampus sendiri, kasus kekerasan seksual yang berasal dari ketimpangan kedudukan masih terjadi.

Mulai dari pimpinan kepada stafnya. Dosen kepada mahasiswanya. mahasiswa senior kepada mahasiswa junior. Juga dosen/tenaga pendidik senior kepada juniornya.

“Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 memberikan amanah kepada tiap kampus negeri untuk membentuk lembaga ad hoc berupa Satgas PPKS. Dengan adanya peraturan ini, Satgas PPKS mempunyai kewenangan untuk memproses pengaduan, melakukan pendampingan, serta membantu pemulihan korban.”

Dalam sosialisasi ini juga diberikan panduan melakukan pelaporan kekerasan seksual yang terjadi di kampus. (sos/dra)

Artikel PPKS Unmul: Kekerasan Seksual Itu Dampaknya Besar, tapi Susah Dibuktikan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Hal ini diungkapkan Rektor Unmul Samarinda Prof Masjaya. Dalam paparan pidato capaian 60 tahun Unmul pada momen Rapat Senat Terbuka, Selasa (27/9/2022) di Gor 27 September, Masjaya menyebut kebijakan terpenting yang paling berpengaruh adalah kebijakan Kemendikbudristek terkait Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Perubahan Rencana Strategis dan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.

“Berdasarkan delapan Indikator Kinerja Utama atau IKU, dalam pemeringkatan liga PTN BLU, Kemendikbud Ristek menempatkan Unmul di urutan ke-17, naik 13 peringkat dari tahun 2021 sebelumnya yang hanya menempati urutan 30,” terangnya.

Dijelaskan, kenaikan peringkat ini berdasarkan kontribusi khususnya dari tiga indikator penting. Yaitu IKU-5 terkait hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat, khususnya publikasi dosen yang meningkat sangat jauh di atas target.

“Kemudian IKU-6 terkait kerja sama program studi dan IKU-7 terkait kelas yang kolaboratif dan partisipatif,” sambung Masjaya yang tahun ini bakal mengakhiri jabatannya di Unmul.

Sementara itu Gubernur Kaltim sekaligus Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unmul Isran Noor yang hadir dalam acara ini menyampaikan terima kasih kepada pihak kampus. Lantaran selama ini telah menunjukkan kinerja dan memberikan hasil karyanya yang luar biasa.

“Selama sepuluh tahun terakhir, kondisi Unmul kini makin bagus dan telah memberikan banyak kontribusi terhadap perkembangan Kalimantan Timur,” ungkapnya. (redaksi)

Artikel Masuk Usia Enam Dekade, Unmul Samarinda Naik 13 Peringkat dalam Liga PTN BLU pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.