Wagup Kaltim Harapkan Pembangunan IKN Tetap Dibiayai Pusat

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengharapkan skema awal pembangunan Ibu Kota Nusantara di wilayah PPU Kaltim, tetap dibiayai pemerintah pusat dan investor dan tidak membebani masyarakat.

“Oleh karena itu, mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN,” kata Hadi Mulyadi usai menghadiri acara pelantikan pengurus DWP Gekrafs Kaltim, diruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, belum lama ini.

Hadi Mulyadi menambahkan mungkin yang dimaksud patungan masyarakat untuk pembangunan IKN adalah masyarakat yang mampu, dalam hal ini tentu para pengusaha, baik itu tambang, maupun pengusaha kelapa sawit maupun pengusaha di berbagai bidang lainnya.

“Di Kaltim terdapat 30 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) dan sekian ribu IUP (Izin Usaha Pertambangan) termasuk perkebunan kelapa sawit. Mereka itulah kita harapkan patungan untuk membangun IKN. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud adalah untuk pengusaha, bukan masyarakat,” pesan Hadi Mulyadi.

Seperti diketahui belakangan ini ramai diperbincangkan terkait patungan dana dari masyarakat (crowdfunding) seperti disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. IKN membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat.

Dikatakan, crowdfunding atau yang lebih dikenal masyarakat dengan kata patungan itu dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan IKN. Dan pentingnya urun dana dari masyarakat lantaran pembangunan IKN dinilai membutuhkan langkah jangka panjang. (Redaksi KF)