Bankeu Kaltim untuk Samarinda Baru Terserap 14,9 Persen dari Rp354 M

Jelang penutupan Semester I 2023. Pemkot Samarinda baru menyerap 14,9 persen anggaran Bankeu Pemprov Kaltim yang senilai Rp354 miliar. Sementara realisasi pembangunan fisiknya, berada di angka 17,3 persen.

Tahun ini, Pemprov Kaltim memberi Bantuan Keuangan (Bankeu) pada Pemkot Samarinda senilai Rp354 miliar. Dana itu diambil dari APBD murni 2023. Untuk membiayai sejumlah proyek yang beririsan dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur di ibu kota Kaltim.

Dalam proposal yang diajukan, ada 71 paket kegiatan yang akan dibiayai oleh Bankeu tersebut. Di antaranya normalisasi Sungai Karang Mumus, pembangunan saluran drainase Simpang Empat Sempaja Segmen Jalan Wahid Hasyim 1, penurapan Sungai Karang Mumus segmen Jalan Dr Sutomo dan sejumlah kegiatan lain.

Sampai akhir Juni, progresnya belum mencapai separuh. Dari total Rp354 miliar tadi, baru terserap 14,9 persen.

Asisten II Kota Samarinda Sam Syaimun menyebut, terdapat 4 OPD teknis yang menerima Bankeu. Di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, hingga Badan Pengawas Daerah.

Menurut Sam, setiap bulannya Pemkot Samarinda selalu melakukan monitoring dan evaluasi (monev) progres secara internal. Pada bulan Juni ini, diadakan Rapat Monev pada Triwulan II, serta persiapan kunjungan Tim Bankeu dari pemprov. Dilakukan Selasa 27 Juni 2023 kemarin.

“Monev untuk melihati program per bulan, per waktu capaian dari apa yang dikerjakan oleh masing-masing OPD,” jelasnya usai agenda.

Sam turut menjelaskan mengapa progres itu belum mencapai separuh pada satu semester ini.

“Karena baru beberapa kegiatan dalam bulan ini yang melakukan tanda tangan kontrak. Kemudian ada yang baru proses lelang, baru selesai pemilihan jasa kontruksi dan lain lain. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

“Insyaallah di bulan Juli 2023 itu ada perubahan yang signifikan terhadap capaian kinerja baik fisik maupun keuangan,” tambahnya.

Selain monev setiap bulan secara internal. Pemprov sendiri tak ketinggalan turut memantau. Namun waktunya setiap 6 bulan sekali.

“(Tim monev provinsi) akan melihat ke lapangan lokasi mana yang ingin mereka lihat untuk memantau progres,” tandas Sam. (*/ens/dra)