Nama-Nama Calon Pj Gubernur Kaltim Mencuat, DPRD Ternyata Belum Mengusulkan ke Kemendagri

Sebanyak 3+1 nama calon Pj Gubernur Kaltim pengganti Isran Noor marak dibicarakan publik. Dibanding-bandingkan. Padahal sampai saat ini, DPRD Kaltim belum mengusulkan nama-nama itu ke Kemendagri. Ini alasannya.

Dalam hitungan minggu, Gubernur Kaltim Isran Noor dan wakilnya Hadi Mulyadi akan meletakkan jabatannya. Karena masa jabatannya memang sampai 2023. Biasanya, sebelum periode kepala daerah habis, sudah dilakukan pemilihan umum.

Namun karena Pemerintah Pusat mulai menerapkan Pemilu Serentak pada 2024. Maka kursi gubernur Kaltim akan kosong cukup lama. Sebenarnya, topik ini tidak terlalu mendapat atensi. Publik lebih penasaran siapa sosok yang akan memimpin Kaltim sementara waktu.

Sebelumnya, DPRD Kaltim sudah merumuskan nama-nama potensial. Sempat mengerucut 3 nama. Yakni Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin, dan Rektor Unmul Abdunnur. Belakangan nama Sekdaprov Sri Wahyuni masuk dalam bursa.

Tiga nama pertama sudah bocor ke publik dan memicu diskusi hangat. Namum munculnya nama baru yang diduga adalah Sri Wahyuni, bikin tanda tanya. Karena mestinya, DPRD akan menyerahkan 3 nama ke Kemendagri. Sebelum kementerian tersebut menetapkan 1 nama dan melantiknya.

Merespons itu, Wakil DPRD Kaltim Seno Aji mengaku kalau 3 nama yang akan mereka usulkan belum final. Sehingga tentunya, belum diserahkan pula ke Kemendagri.

“Kami masih menunggu surat dari Kemendagri, mereka akan memberikan batas waktu,” ungkapnya, Jumat 11 Agustus 2023.

Sejauh ini, DPRD telah mengadakan beberapa kali rapat pimpinan (Rapim). Melibatkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Namun baru sebatas inventarisasi nama-nama potensial pengganti sementara Isran.

“Nanti kami akan rapim kembali. Setelah ada surat dari Kemendagri baru kami memberikan 3 nama,” jelasnya.

Disinggung siapa saja yang masuk dalam kandidat ‘3 nama’, Seno Aji merespons santai. Ia mengaku belum ingin membocorkan ke publik dengan berbagai pertimbangan.

“Yang jelas pada saat usulan sudah ada 3 nama fiks baru kami publikasikan,” tuturnya.

Soal tambahan nama baru, Seno membenarkan hal itu. DPRD pun akan mempertimbangkannya, selagi memenuhi klasifikasi.

“Ada nama baru masuk tapi kita coba liat nanti, apakah memungkinkan atau tidak kami usulkan.”

“(Syaratnya) tentu saja pertama yang pasti putra daerah. Kedua, dia mengerti Kaltim dan tentang masyarakatnya. Ketiga mengerti arah pembangunan Kaltim,” ungkapnya.

Perihal ‘Putra Daerah’ sebenarnya bukan syarat mutlak dari Pusat. Karena sering juga Pusat menunjuk seorang pejabat non (kelahiran) suatu daerah jadi Pj Gubernur di daerah tersebut. Namun DPRD Kaltim memiliki pemikiran berbeda. Mereka mau ada sosok lokal yang menonjol dan bisa menjadi pengisi sementara pimpinan Kaltim.

“Kami ingin putra daerah yang punya kemampuan nasional setingkat eselon I di kementerian,” pungkasnya. (dmy/dra)