Perlu Pikiran Kompleks dan Libatkan Banyak Instansi dalam Desain Penduduk di Samarinda

Diperlukan pemikiran yang cukup kompleks dan melibatkan banyak instansi dalam mendesain penduduk di Samarinda. Hal ini terungkap dalam Pertemuan Pembahasan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di Samarinda.

Kegiatan yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda ini berlangsung di Hotel Bumi Senyiur Jalan Pangeran Diponegoro, Rabu(15/12/2021).

Pembahasan ini sendiri digelar sebagai tindak lanjut dari Perpres No 153 tahun 2014 agar setiap tingkatan wilayah dapat menyusun Rencana Induk Pembangunan Kependudukan (RIPK) dan GDPK untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerahnya masing – masing dengan tujuan utama yakni tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat kota Samarinda, Ridwan Tassa saat membuka pembahasan tersebut mengatakan pada hakekatnya semua pembangunan yang dilakukan dari segala sektor muaranya tetap kepada kesejahteraan penduduk. Dari segi demografi, menurutnya penduduk itu merupakan sebuah potensi besar, akan tetapi apabila tidak terkendali juga berpotensi menjadi penghambat pembangunan.

“Yang pertama dari sisi kuantitasnya, dari sisi itu kita memang harus menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk kita. Kemudian dari sisi kualitasnya, sumber daya manusia yang kita miliki ini harus kita tingkatkan setiap saat, walaupun perencanaan itu bagus kalau kita tidak mampu mengeksekusi dengan baik karena Sumber Daya Manusia (SDM) kita rendah maka kualitas pembangunan itu juga lebih rendah, karena itu pembangunan manusia adalah sesuatu yang sangat penting dan mendasar dan ini perlu di desain agar tidak muncul seketika,” ucap Ridwan Tassa.

Ia menambahkan, dari sisi mobilitas, penduduk perlu di desain sedemikian rupa sehingga ada pemerataan penduduk. Menurutnya mendesain penduduk di Kota Samarinda memang memerlukan pikiran yang cukup kompleks dan melibatkan banyak instansi.

Sementara, Kepala DPPKB Kota Samarinda Nurul Mu’minayati mengatakan pertemuan siang itu salah satu upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam mensukseskan penyusunan GDPK di Kota Samarinda yang merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. (Redaksi KF)