Baharuddin Muin Usulkan Solusi untuk Atasi Kekurangan Jaringan Listrik dan Air di Kaltim

Legislator Karang Paci Baharuddin Muin memberikan solusi jangka pendek. Agar seluruh masyarakat Kaltim bisa menikmati jaringan listri dan air bersih 24 jam. Dua masalah yang belum terpecahkan sampai sekarang.

Kendati telah 66 tahun berdiri, dan tergolong provinsi yang kaya akan sumber daya alamnya. Nyatanya kelistrikan dan air bersih masih belum merata di Provinsi Kalimantan Timur. Padahal, keduanya merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat.

Mengacu pada data DPMPD Kaltim Tahun 2022. Dari total 841 desa di Bumi Etam, 199 di antarnya belum teraliri listrik. Jumlah yang tidak sedikit, terlebih desa tersebut tersebar di enam kabupaten di Kaltim.

Jaringan air bersih pun begitu. Bahkan jumlah warga yang belum mendapatkan fasilitas air bersih dari PDAM lebih banyak. Jangankan di pedesaan, di Kota Balikpapan, Samarinda, dan Bontang pun. Masih banyak yang belum mendapatkannya.

Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Muin mengatakan, persoalan listrik dan air bersih harus diperjuangkan. Walaupun demikian, keterbatasan kewenangan dan anggaran membuat kedua hal itu tak dapat dilakukan provinsi sendiri.

PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga pemerintah daerah tidak dapat melakukan intervensi. Kendati upaya koordinasi telah dilakukan Pemprov Kaltim akan tetapi kondisi geografis dan infrastruktur selalu menjadi alasan. Meski begitu, bukan berarti semua sudah mentok. Alias masih ada jalan keluarnya.

Usulan Baharuddin Muin

Muin mengusulkan, pemprov ataupun pemkab/kot dapat membuat perusda ketenagalistrikan. Serta mengoptimalkan pengoperasiannya. Menurutnya ini bisa menjadi solusi jangka pendek dan menengah. Sampai PLN bisa men-take over pekerjaan di daerah yang bersangkutan.

“Bisa membangun pembangkit listrik tenaga surya yang kemudian disalurkan ke permukiman warga dan penerangan jalan.”

“Soal biaya perawatan bisa dengan iuran warga yang ditetapkan sesuai kesepakatan dengan tidak saling memberatkan,” jelasnya. Sambil menitikberatkan unsur business to business-nya tetap bisa berjalan.

Sedangkan untuk mengatasi ketersediaan air bersih. Pemprov dan pemda bisa berkoordinasi dengan membuat program pemenuhan air melalui mata air atau pengelolaan air sungai melalui sharing pembiayaan APBD provinsi dan kabupaten/kota. (*/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM