Dinsos PM Samarinda: Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tugas Banyak OPD

Melalui berbagai upaya, Dinsos PM sudah melakukan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kota Samarinda. Meski memang hasilnya belum maksimal. Namun Kadinsos menyebut tanggung jawab ini milik berbagai OPD.

Sejumlah masyarakat kategori miskin ekstrem masih terdapat di Kota Samarinda. Jumlahnya sekitar 1.232 KK dan 6.000 jiwa. Jumlah ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Kaltim.

Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Berau mencatat tingkat kemiskinan terendah. Yang lebih tinggi ada di Mahakam Ulu, Kubar, Paser, Kutim, dan Kukar. Jumlahnya di atas rata-rata. Itu berdasarkan data tahun 2023.

Meski tergolong rendah. Pemerintah Kota Samarinda terus mengupayakan agar angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem itu bisa terus menurun. Bahkan menjadi nol. Sebab persaingan di Ibu Kota Kaltim semakin tinggi.

Meski tidak mudah, pemkot Samarinda terus melakukan berbagai upaya. Melalui tim percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang diketuai oleh Wakil Wali Kota Rusmadi. Melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ditegaskan juga oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Isfihani. Bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem bukan hanya tanggung jawab Dinsos PM saja.

“Ada langkah-langkah yang sudah kita tempuh bersama beberapa OPD. Termasuk Dinas Sosial.”

“Kan ada 3 strategi meringankan beban pengeluaran mereka. Ada yang kita kasih sembako. Ada juga meningkatkan keterampilan mereka, kayak Dinas Koperasi melatih mereka,” jelas Isfihani Senin 18 Maret 2024.

Lanjutnya, beberapa rumah di daerah Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Sambutan. Dinsos sudah pernah melakukan bedah rumah di sana. Membantu mengurangi kemiskinan ekstrem.

Namun menurut Isfihani berbagai upaya dari Dinsos tersebut memang belum maksimal. Sehingga pada tahun 2024 ini akan mulai dimaksimalkan lagi. Seperti bantuan sembako yang sudah dianggarkan di tahun ini.

“Nah ini Dinsos memberikan bansos. Saya tidak tahu dari OPD lain lanjut apa nggak, saya kurang mengerti. Kuncinya ada di tim kordinasi penanggulangan kemiskinan. Bukan Dinsos saja,” pungkasnya. (ens/fth)