Pj Gubernur Akmal Malik Tepis Anggapan Dia Memotong Anggaran Beasiswa Kaltim (BKT), Seret Nama Sekda Sri Wahyuni

Pj Gubernur Kaltim membantah kabar bahwa ia yang memotong anggaran Beasiswa Kalimantan Timur (BKT) 2024. Sehingga berdampak pada penurunan kuota secara drastis. Akmal bilang, penentuan anggaran dilakukan oleh Sekdaprov dan Banggar DPRD Kaltim.

Meski sejak awal tahun sudah diumumkan bahwa kuota BKT 2024 mengalami penurunan. Namun kehebohan terkait itu baru terjadi akhir-akhir ini. Keributan ini terjadi setelah banyak mahasiswa dengan IPK tinggi dinyatakan tidak lolos akibat tidak kebagian kuota.

Seperti diketahui, kuota BKT untuk semua kategori, yakni Tuntas (mahasiswa) dan Stimulan (mahasiswa dan siswa) pada tahun ini mengalami penurunan dari 111.871 menjadi 47.185.

Tahun lalu, anggaran pada APBD Murni sebesar Rp375 miliar, lalu menjadi Rp500 miliar dengan tambahan dari APBD Perubahan. Sementara tahun ini, Rp200 miliar dari APBD Murni, serta tambahan Rp20 miliar dari APBD Perubahan. Total Rp220 miliar.

Penjelasan BP-BKT

Menurut Ketua Badan Pengelola Beasiswa Kaltim (BP-BKT) Iman Hidayat, kuota ini menjadi masalah karena jumlah pendaftar tahun ini mencapai 296.247 orang. Belum lagi, dari anggaran yang tersedia, tidak seluruhnya ditempatkan untuk Beasiswa Tuntas.

“Dari total anggaran itu, hanya Rp 12 miliar yang dialokasikan untuk Beasiswa Kaltim Tuntas. Sementara sisanya digunakan untuk mahasiswa yang kuliah di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) di Kukar,” ungkap Iman, baru-baru ini, mengutip dari Sapos.

Terkait polemik ini, Iman menegaskan bahwa peran BP-BKT hanya melakukan seleksi berdasarkan ketentuan skoring yang berlaku. Pihaknya tidak terlibat dalam penentuan anggaran.

“Efek dari pemangkasan anggaran ini adalah berkurangnya jumlah penerima beasiswa. Kasihan mereka yang sudah berusaha keras dan sangat berharap untuk mendapatkan bantuan kuliah. Bagi yang lolos, selamat. Bagi yang belum, terus semangat dan jangan berkecil hati,” imbuhnya.

Klarifikasi Pj Gubernur

Masyarakat yang tak terima, lalu menumpahkan amarahnya pada Pj Gubernur Akmal Malik. Banyak yang menuding jika Akmal mengintervensi penganggaran BKT 2024.

Melihat gelombang protes yang makin tajam, ia pun memberi klarifikasi saat pelantikan Pj Bupati PPU, Kamis kemarin. Ia menegaskan bahwa sama sekali tak cawe-cawe urusan beasiswa.

“Bapak-ibu mungkin mendengar ada yang mengatakan saya memotong anggaran beasiswa. Saya tidak pernah campur tangan dalam urusan anggaran.”

“Tidak mungkin Pj memotong anggaran BKT. (Tapi) risiko seperti ini (dituding) biasanya ditanggung oleh Pj. Pemimpin memang harus siap mengambil risiko,” ungkapnya, menukil dari Klausa.

Seret Nama Sekda Sri Wahyuni

Lebih lanjut, Akmal menjelaskan bahwa penganggaran BKT dilakukan oleh Pemprov dan DPRD Kaltim. Namun melalui tim anggaran masing-masing. Pimpinan tiap instansi (Pemprov dan DPRD) hanya menandatangani kesepakatan yang dicapai tim teknis.

“Kita punya tim anggaran, siapa ketuanya? Sekda (Sri Wahyuni). Di mana dibahas? Bersama Banggar di DPRD,” imbuhnya. (dra)