Ekonom Samarinda Dorong Pemkot Rangkul Fotografer di Teras Samarinda: Coba Diajak Ngobrol Dulu Aja

Merespons pembatasan aktivitas fotografer untuk melakukan foto berbayar di kawasan Teras Samarinda, Ekonom Purwadi dorong pemkot untuk merangkul fotografer. Jika perlu ditata seperti UMKM, bisa diberi ruang sendiri.

Belum lama ini, ruang terbuka hijau (RTH) Teras Samarinda kembali menjadi sorotan warga. Bukan karena penambahan fasilitas atau pembangunan, melainkan pembatasan aktivitas komersil di kawasan tersebut.

Sejumlah fotografer yang kerap mengambil gambar di Teras Samarinda dilarang untuk melakukan jasa foto berbayar. Karena dinilai seperti pedagang liar. Sementara pedagang, selain dari 4 UMKM terdaftar memang sedari awal dilarang di sana oleh Pemkot Samarinda.

Hal itu menimbulkan banyak protes dari warga dan juga fotografer. Sebab bagi fotografer, Teras Samarinda merupakan ruang publik dan mereka tidak mengganggu ataupun merugikan pihak manapun. Dan pengunjung, juga merasa senang jika dipotret meski berbayar.

Respons Pengamat Ekonomi Unmul

Pengamat Ekonomi dari Unmul Purwadi Purwoharsojo menyebut Pemkot Samarinda seharusnya mencontoh daerah lain untuk melakukan pengelolaan. Misalnya Yogyakarta, atau bahkan Malaysia yang juga punya ruang publik terbuka.

“Jangan hanya menghabiskan anggaran tapi tidak ada hal positif yang didapatkan oleh masyarakat. Itu jadi refleksi bahwa perencanannya tidak matang, kebijakannya parsial, sepotong-potong,” jelas Purwadi ketika dihubungi Kaltim Faktual Rabu, 2 Oktober 2024.

“Kaya Sungai Serawak yang di Malaysia, menurut saya jadi bisnis untuk wilayah publik,” tambahnya.

Menurut Purwadi, kalau penerapan foto secara eksklusif, memang bisa diterapkan di tempat wisata. Namun harus memiliki standar-standar tertentu seperti keamanan, kenyaman, dan fasilitas juga wisata yang menjual.

Sementara Teras Samarinda, sebagai ruang publik, tidak bisa menerapkan eksklusivitas tersebut. Sebab itu dibuat dengan APBD dan memang diperuntukkan untuk masyarakat luas. Sehingga secara pengelolaan juga harus terbuka.

Bisa Sediakan Spot Khusus

Jika memang ingin ditata, Ekonom Purwadi menyarankan agar Pemkot Samarinda menyiapkan ruang yang sama kepada fotografer. Sebagaimana Pemkot memberi ruang terhadap UMKM meski masih minim.

“Beri lapak juga seperti UMKM kalau memang ditata dan perlu ikut menyumbang PAD. Kalau perlu gratiskan saja semua, apalagi dibuat oleh APBD, ruang terbuka kan untuk masyarakat,” katanya.

“Perumda (Varia Niaga) itu lebih baik urusin bisnis lain seperti Pasar Segiri yang kembang kempis,” sambung Purwadi.

Purwadi khawatir kalau terlalu banyak aturan, masyarakat justru menjadi enggan ke Teras Samarinda, karena ‘ribet’. Seharusnya pemkot membuat sistem untuk kenyamanan di sana. Bukan malah pembatasan dan eksklusif. UMKM terbatas, fotografer pun ikut terbatas.

Terakhir, Purwadi mendorong pemkot agar merangkul fotografer. Sebab mereka tidaklah sama dengan PKL atau pedagang liar. Mereka punya dampak mendongkrak eksistensi dari Teras Samarinda. Meningkatkan publikasi untuk sektor wisata agar semakin dikenal.

“Kalau perlu, pemkot dan fotografer duduk bareng. Harus satu pandangan dulu,” pungkasnya. (ens/dra)