Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono Ingatkan Bahaya Politik Uang di Pilkada

Pilkada serentak sebentar lagi, di Balikpapan tensi pilkada sudah mulai terasa. Demi menjaga kondusifitas dan terpilih pemimpin berkualitas, warga Balikpapan diingatkan agar waspada akan politik uang.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, mengingatkan masyarakat untuk menjauhi praktik politik uang atau money politic dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar undang-undang dan mencederai nilai-nilai demokrasi.

“Pilkada adalah pesta demokrasi. Jangan sampai demokrasi kita dicederai dengan adanya money politics atau buy vote,” ujar Budiono kepada wartawan, Jumat 15 November 2024.

Menurutnya, praktik politik uang tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten.

Pemimpin yang terpilih dengan cara-cara tidak etis cenderung tidak memiliki integritas dan komitmen untuk memajukan daerahnya.

“Tindakan money politic akan merusak kualitas pemimpin yang terpilih. Pemimpin semacam itu tidak akan menjamin harapan kemajuan suatu daerah,” tambahnya.

Budiono menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjalankan proses demokrasi setiap lima tahun, baik untuk pemilihan legislatif, presiden, maupun kepala daerah.

Ia mengimbau masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan visi dan misi yang mereka tawarkan, bukan karena janji materi atau iming-iming uang.

“Jangan sampai kita memilih hanya karena diberi uang. Pilihan yang salah seperti itu pada akhirnya mengorbankan masyarakat di wilayah tersebut,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam praktik politik uang turut bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan.

Jika pemimpin yang terpilih gagal memenuhi janji politiknya atau mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, maka masyarakat yang memilihnya karena uang juga ikut menanggung dosa.

“Ketika kebijakan yang diambil tidak memenuhi kebutuhan rakyat, masyarakat yang memilih karena menerima uang tadi juga ikut menanggung kesalahan moral. Jangan sampai hal ini terjadi,” tegas Budiono.

Budiono mengajak masyarakat untuk memahami bahwa pemimpin berkualitas dapat dinilai dari gagasan, visi, dan misi yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Pemimpin seperti itu mampu menghadirkan solusi untuk tantangan daerah dan memastikan kemajuan yang berkelanjutan.

Dengan menghindari politik uang, masyarakat dapat mendukung terciptanya proses demokrasi yang bersih dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk melayani rakyat.
(Man/lim)