Kaltim Siapkan Strategi Khusus untuk Pendistribusian Logistik Pilkada di Wilayah Terpencil

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan strategi khusus untuk memastikan kelancaran pendistribusian logistik ke wilayah-wilayah terpencil.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kalimantan Timur, Fatimah Wati di Samarinda, Jumat (22/11) menegaskan bahwa pengiriman logistik diutamakan untuk daerah yang sulit dijangkau seperti Kecamatan Sandaran di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Fatimah Wati menjelaskan bahwa pengiriman logistik ke daerah terpencil sudah mulai dilakukan sejak lima hari sebelum pelaksanaan Pilkada. “Kami dibantu oleh TNI dan Polri untuk memastikan logistik sampai tepat waktu. Di Kutai Timur, misalnya, kami dibantu oleh Lanal setempat,” ujarnya. Selain itu, beberapa daerah seperti Mahakam Ulu menggunakan helikopter untuk pengiriman logistik, mengingat kondisi geografis yang sulit.

Fatimah juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah belajar dari pengalaman sebelumnya untuk mengantisipasi berbagai kendala. “Kami belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti kejadian speedboat terbalik. Oleh karena itu, kami memastikan logistik dikemas dengan baik untuk menghindari kerusakan,” jelasnya.

Dalam rapat koordinasi dengan KPU dan Polda, pemerintah telah menyusun strategi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. “Kami berupaya maksimal untuk memastikan semua logistik sampai dengan aman. Ini bukan hanya upaya pemerintah daerah, tetapi juga TNI, Polri, dan KPU,” tambah Fatimah.

Ia menegaskan bahwa pengiriman logistik ke daerah terpencil diutamakan lebih awal mengingat kondisi geografis yang menantang. “Paling lambat H-2 logistik sudah sampai ke daerah terpencil. Ini dilakukan untuk memastikan semua kebutuhan Pilkada terpenuhi tepat waktu,” katanya.

Selain itu, saat disinggung terkait antisipasi kerawanan demokrasi, Fatimah menjamin bahwa potensi kerawanan dalam Pilkada 2024 dapat diatasi secara kondusif. “Indeks kerawanan demokrasi yang diterbitkan memang menunjukkan beberapa daerah sebagai rawan, namun kenyataannya di lapangan tidak selalu demikian,” ujarnya.

Fatimah menjelaskan bahwa penilaian kerawanan demokrasi bisa berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing pihak. “Meskipun ada beberapa daerah dengan banyak pasangan calon, potensi pergesekan tetap bisa diantisipasi dengan baik,” tambahnya.

Pemerintah terus mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondusivitas selama Pilkada. “Apapun kondisinya, masyarakat harus tetap menjaga ketertiban. Media sering kali menyampaikan bahwa Kaltim berada di peringkat lima dalam indeks kerawanan, namun kenyataannya di lapangan tidak selalu seperti itu,” jelas Fatimah.

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Fatimah berharap Pilkada di Kalimantan Timur dapat berjalan lancar dan aman. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas selama Pilkada. Mari kita sukseskan Pilkada ini dengan menjaga ketertiban dan keamanan,” pungkasnya.(DI/ZUL).