Komisi III Soroti Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Samarinda Serap 67 Persen Anggaran

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengapresiasi kinerja BPBD yang telah menyerap 67% anggaran hingga triwulan kedua 2025. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan di semua level, menyusul kerentanan Samarinda terhadap banjir dan longsor.

Deni Hakim Anwar menyampaikan capaian sekaligus evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda dalam rapat kerja bersama mitra, Selasa, 22 Juli 2025.

Berdasarkan laporan BPBD, hingga triwulan kedua tahun ini, realisasi penyerapan anggaran mencapai sekitar 67 persen dari total pagu anggaran lebih dari Rp 14 miliar.

“Hampir 50 persen dialokasikan untuk belanja rutin, seperti gaji dan tunjangan pegawai. Sementara anggaran operasional kegiatan berkisar Rp 6 miliar,” ujar Deni.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), ada rencana penambahan dana untuk BPBD antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.

Komisi III memberikan atensi terhadap sejumlah program prioritas BPBD, seperti penyuluhan kebencanaan, penanggulangan saat bencana, dan pemulihan pasca bencana. Deni menyebut, kinerja BPBD cukup optimal meskipun bekerja dengan keterbatasan anggaran.

“Kami mendorong agar penyiapan anggaran lebih komprehensif. Pengalaman banjir dua kali pada Mei lalu yang menyebabkan status tanggap darurat menjadi pelajaran penting. Kesiapan mutlak diperlukan, walau kita tidak menginginkan bencana terjadi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan BPBD di tingkat kecamatan, agar langkah antisipasi bisa lebih cepat dan tepat.

“Kami beri catatan agar kehadiran BPBD di tingkat kecamatan diperkuat. Ini penting, mengingat Samarinda sangat rentan terhadap ancaman longsor dan banjir,” jelasnya.

Untuk mendukung kesiapsiagaan di lapangan, Deni mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengusulkan bantuan dua unit eskavator tahun ini, yang diharapkan dapat mempercepat respons jika terjadi longsor atau bencana lainnya.

Di akhir keterangannya, Deni menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam urusan kebencanaan.

“Penanggulangan bencana harus mengusung prinsip pentahelix. Artinya, bukan hanya tugas satu instansi, tapi tanggung jawab bersama—baik pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun media. Semua harus bahu-membahu menjaga kesiapsiagaan,” pungkasnya. (Chanz/sty)