Pemprov Kaltim Optimalkan DTSEN untuk Tekan Angka Kemiskinan di Bawah 5 Persen

Pemprov Kaltim terus memperkuat langkah pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar perencanaan program berbasis data yang lebih terukur dan tepat sasaran.

Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Setdaprov Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kegiatan yang diikuti oleh Dinas Sosial dan Bappeda se-Kalimantan Timur ini berlangsung di Hotel Four Points, Balikpapan, Selasa, 14 Oktober 2025.

Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menegaskan bahwa DTSEN merupakan data tunggal yang menjadi langkah strategis dalam penanganan sosial ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Dulu kita mengenal DTKS dan P3KE, sekarang semua disatukan menjadi DTSEN. Dengan ini, setiap kabupaten atau kota tidak lagi memiliki data terpisah, melainkan terintegrasi dalam satu sistem,” jelas Dasmiah.

Rakor ini bertujuan menyusun langkah-langkah strategis dalam pemanfaatan DTSEN, mulai dari penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga program perlindungan sosial lainnya. Dasmiah menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data agar penanganan kemiskinan tepat sasaran.

“Kalau data valid, penanganan pun jelas. Misalnya di Balikpapan, persentase orang miskin sudah terukur, tinggal ditindaklanjuti. Insya Allah, Kalimantan Timur bisa bebas dari kemiskinan,” ujarnya.

Saat ini, angka kemiskinan di Kaltim tercatat 5,11 persen, dan diharapkan dapat turun di bawah 5 persen pada 2026. Keberadaan data yang jelas dan terverifikasi diyakini akan mempermudah implementasi program pengentasan kemiskinan karena DTSEN menyajikan informasi by name by address, sehingga setiap keluarga miskin dapat ditangani secara akurat.

“Langkah awalnya kita verifikasi dan validasi data. Jika data sudah akurat, penanganannya pasti tepat. Sesuai arahan Gubernur, berbasis data, penanganan kemiskinan jadi lebih mudah,” tambahnya.

Dasmiah juga menegaskan bahwa Pemprov Kaltim menargetkan angka kemiskinan berada di bawah rata-rata nasional.

“Saat ini kita di 5,11 persen, jauh di bawah angka nasional 8,47 persen. Harapan Gubernur, di 2026 kita bisa mencapai angka 4 persen,” ujarnya.

Melalui Rakor ini, Pemprov Kaltim berharap seluruh kabupaten/kota dapat menyamakan langkah strategis dalam penanganan kemiskinan. Selain itu, program pendidikan gratis dari jenjang SD hingga perguruan tinggi juga diyakini akan mengurangi beban masyarakat dan berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan.

“Dengan dukungan program gas pol dan gratis pol, serta perhatian terhadap pendidikan, masyarakat bisa hidup lebih layak dan angka kemiskinan menurun,” tutup Dasmiah. (Portalkaltim/sty)