Gubernur Kaltim: Bangun Jembatan Tapi Jalan Belum Siap Itu Mubazir

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tegaskan lebih memprioritaskan perbaikan jalan Trans Kalimantan ketimbang membangun jembatan untuk cegah anggaran mubazir.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil langkah taktis terkait arah pembangunan infrastruktur daerah. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa pihaknya saat ini lebih memprioritaskan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan ketimbang membangun jembatan, khususnya di jalur Trans Kalimantan.

Sikap realistis ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Paser pada Rabu 4 Maret 2026. Rudy menilai, kelancaran konektivitas darat adalah kunci utama, terutama pada ruas yang menghubungkan Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).

Selain itu, fokus perbaikan juga diarahkan pada jalur perbatasan yang terhubung langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan, seperti Kotabaru dan Banjarmasin, yang kini menjadi salah satu pintu masuk vital menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Alasan Prioritaskan Jalan

Gubernur Kaltim ini juga membeberkan alasannya menomorsatukan jalan raya ketimbang jembatan.

“Di jalur Trans Kalimantan ini, perbaikan jalan jauh lebih penting untuk membuka akses dibanding langsung membangun jembatan. Jembatan itu anggarannya besar. Kalau jembatan ada tapi jalannya belum siap, itu mubazir,” ungkap Rudy.

Ia tak menampik bahwa pembangunan jembatan sangat penting. Namun, jika dipaksakan tanpa adanya ketersediaan jalan penghubung yang memadai, proyek bernilai jumbo tersebut berisiko tidak optimal atau bahkan mangkrak. Oleh karena itu, kekuatan anggaran daerah akan difokuskan untuk memuluskan jalanan terlebih dahulu.

“Selama ada anggaran, kita utamakan bangun dan perbaiki jalan. Kalau anggaran sudah cukup, baru kita bangun jembatan supaya tidak terkatung-katung. Untuk jembatan, kita bisa harapkan dukungan dari Kementerian PU,” jelasnya.

Menurut Rudy, ketiadaan jembatan untuk sementara waktu masih bisa disiasati oleh masyarakat. Mobilitas warga masih bisa mengandalkan alternatif penyeberangan seperti kapal feri, kapal kayu, maupun rakit.

Kondisi tersebut akan sangat berbeda jika infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan atau terputus. Mengingat fungsinya sebagai jalur distribusi utama, kerusakan jalan dinilai bisa melumpuhkan urat nadi kehidupan warga secara masif.

“Kalau jalan ini seperti urat nadi. Kalau tersumbat, semuanya ikut terganggu, pendidikan, kesehatan, hingga mobilitas barang dan jasa,” pungkasnya. (ens)