DPRD Balikpapan Siapkan Workshop dengan OPD, Pastikan Aduan Warga Ditindaklanjuti

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyusun agenda workshop bersama organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan setiap aduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara konkret.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan dalam merespons laporan warga.

“Tujuan workshop ini untuk membangun kerja sama. Setiap aduan masyarakat yang diterima DPRD akan dibahas dalam Badan Musyawarah (Banmus) untuk ditindaklanjuti bersama,” ujar Yono, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, DPRD kerap menerima berbagai pengaduan, baik dari hasil inspeksi mendadak (sidak) maupun laporan langsung masyarakat. Namun, tindak lanjut di lapangan sering kali belum optimal.

“Selama ini kerap berhenti pada tahap pengawasan, belum sampai pada penyelesaian. Karena itu, workshop ini penting agar ada langkah lanjutan yang jelas,” katanya.

Yono menegaskan, secara kelembagaan DPRD tidak memiliki kewenangan eksekusi di lapangan. Peran tersebut berada pada OPD sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah.

Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang sering diadukan masyarakat, seperti penertiban pedagang kaki lima (PKL) di trotoar dan kebersihan lingkungan.

“DPRD hanya menyampaikan rekomendasi kepada dinas terkait, seperti Satpol PP. Sementara pelaksanaan berada di pemerintah daerah,” jelasnya.

Melalui workshop ini, DPRD berharap koordinasi dengan OPD dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai laporan, tetapi dapat direalisasikan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan.

“Harapannya, setiap aspirasi masyarakat bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah kota melalui OPD terkait,” pungkasnya. (adv/man/am)